Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Badan Perencanaan Pembangunam Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, memprediksi kebutuhan anggaran daerah 2019 untuk merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mencapai lebih dari Rp7 triliun.
"Angka Rp7 triliun ini merupakan kebutuhan pada 2018 yang kita serap melalui Musrenbang 2017. Untuk 2019 nanti prediksi saya akan jauh melampaui angka tersebut," kata Kepala Bappeda Kota Bekasi Koswara Hanafi di Bekasi, Selasa.
Menurut dia, kebutuhan anggaran yang diserap melalui Musrenbang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan seiring dengan persoalan perkotaan metropolitan yang semakin kompleks.
Namun demikian, Koswara mengaku belum mendata seluruhnya kebutuhan masyarakat dalam rangkaian kegiatan Musrenbang berbasis telekonferensi yang digelar pihaknya sejak Selasa (23/1).
"Saat ini belum ada hasilnya, masih kita lakukan pendataan karena Musrenbang tahun ini baru bergulir pada tingkatan kelurahan pada Januari 2018 ini. Selanjutnya akan kita perluas lagi ke tingkat kecamatan hingga tingkat kota," katanya.
Dalam rangkaian Musrenbang tingkat kelurahan yang digelar pada 23, 24, 25, 26 dan 29 Januari 2018 itu terungkap sejumlah kebutuhan masyarakat di 56 kelurahan yang meliputi penanggulangan banjir, pembuatan jaringan jalan baru, penataan kawasan, pendidikan dan lainnya.
"Yang mendominasi adalah aspirasi terkait peningkatan infrastruktur publik," katanya.
Menanggapi usulan-usulan tersebut, Koswara meminta agar para pengurus RW untuk menginput usulannya ke dalam aplikasi e-planning yang berisikan permasalahan lingkungan yang ingin diselesaikan.
"Misalnya, jenis kegiatan hingga tingkat urgensi penanganan. Pelapor juga diharuskan melampirkan foto diri dan identitas resmi untuk dipelajari," katanya.
Koswara menargetkan, sepekan pasca-Musrenbang seluruh hasil verifikasi skala prioritas serta total kebutuhan anggaran yang akan dilakukasikan pada 2019 sudah bisa diproyeksikan.
"Yang pasti, tidak seluruh aspirasi masyarakat ini kita akomodasi seutuhnya mengingat keterbatasan APBD kita yang jauh dari kebutuhan aspirasi masyarakat di Musrenbang," katanya.
Seperti diketahui, APBD Kota Bekasi pada 2018 mencapai Rp6 triliun yang sebagian di antaranya juga digunakan untuk keperluan belanja pegawai serta keperluan lain di luar kebutuhan infrastruktur publik.
(Advertorial Humas Pemkot Bekasi)
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Angka Rp7 triliun ini merupakan kebutuhan pada 2018 yang kita serap melalui Musrenbang 2017. Untuk 2019 nanti prediksi saya akan jauh melampaui angka tersebut," kata Kepala Bappeda Kota Bekasi Koswara Hanafi di Bekasi, Selasa.
Menurut dia, kebutuhan anggaran yang diserap melalui Musrenbang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan seiring dengan persoalan perkotaan metropolitan yang semakin kompleks.
Namun demikian, Koswara mengaku belum mendata seluruhnya kebutuhan masyarakat dalam rangkaian kegiatan Musrenbang berbasis telekonferensi yang digelar pihaknya sejak Selasa (23/1).
"Saat ini belum ada hasilnya, masih kita lakukan pendataan karena Musrenbang tahun ini baru bergulir pada tingkatan kelurahan pada Januari 2018 ini. Selanjutnya akan kita perluas lagi ke tingkat kecamatan hingga tingkat kota," katanya.
Dalam rangkaian Musrenbang tingkat kelurahan yang digelar pada 23, 24, 25, 26 dan 29 Januari 2018 itu terungkap sejumlah kebutuhan masyarakat di 56 kelurahan yang meliputi penanggulangan banjir, pembuatan jaringan jalan baru, penataan kawasan, pendidikan dan lainnya.
"Yang mendominasi adalah aspirasi terkait peningkatan infrastruktur publik," katanya.
Menanggapi usulan-usulan tersebut, Koswara meminta agar para pengurus RW untuk menginput usulannya ke dalam aplikasi e-planning yang berisikan permasalahan lingkungan yang ingin diselesaikan.
"Misalnya, jenis kegiatan hingga tingkat urgensi penanganan. Pelapor juga diharuskan melampirkan foto diri dan identitas resmi untuk dipelajari," katanya.
Koswara menargetkan, sepekan pasca-Musrenbang seluruh hasil verifikasi skala prioritas serta total kebutuhan anggaran yang akan dilakukasikan pada 2019 sudah bisa diproyeksikan.
"Yang pasti, tidak seluruh aspirasi masyarakat ini kita akomodasi seutuhnya mengingat keterbatasan APBD kita yang jauh dari kebutuhan aspirasi masyarakat di Musrenbang," katanya.
Seperti diketahui, APBD Kota Bekasi pada 2018 mencapai Rp6 triliun yang sebagian di antaranya juga digunakan untuk keperluan belanja pegawai serta keperluan lain di luar kebutuhan infrastruktur publik.
(Advertorial Humas Pemkot Bekasi)
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018