Berbagai kasus penembakan oleh aparat TNI dan Polri terhadap warga sipil, menjadi tantangan bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam mekanisme penegakan hukum maupun extra judicial killing (pembunuhan di luar proses hukum).
“Jadi, itu tantangan kami. Jadi, tentu Komnas HAM akan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan kontribusi agar ini bisa diminimalisasi ke depan,” kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah di Jakarta, Rabu, menanggapi kasus terbaru penembakan oleh prajurit TNI Angkatan Laut terhadap warga sipil di tempat istirahat (rest area) Tol Tangerang-Merak KM45.
Baca juga: TNI AL pastikan proses hukum kasus penembakan berjalan adil dan transparan
Komnas HAM, katanya, menyadari kasus-kasus yang dilakukan prajurit TNI dan anggota Polri terhadap warga sipil menjadi tantangan.
Anis Hidayat yang juga Koordinator Sub-Komisi Pemajuan HAM menyatakan bahwa berdasarkan laporan tahunan Komnas HAM menyebut aktor negara yang paling banyak melakukan praktik pelanggaran HAM adalah TNI dan Polri.
Komnas HAM, katanya, masih menyelidiki terkait pelanggaran-pelanggaran HAM dalam kasus penembakan bos rental mobil oleh anggota TNI AL di Tol Tangerang-Merak.
Baca juga: Keluarga korban emosional lihat pelaku penembakan bos rental
Baca juga: Begini 36 adegan rekonstruksi penembakan bos rental mobil di Tangerang
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2025