Karawang (Antara Megapolitan) - Bantuan Kementerian Pertanian berupa proyek pembangunan embung atau cekungan penampung air hujan di sejumlah daerah sekitar Kabupaten Karawang, Jawa Barat, diduga bermasalah.
"Proyek pembangunan embung yang digarap Dinas Pertanian Karawang banyak yang bermasalah. Pembangunannya banyak yang rampung dan ada pula yang dibangun asal-asalan," kata Ketua LSM Lodaya Nace Permana, di Karawang, Senin.
Ia menyontohkan, di antara proyek embung yang mangkrak atau bermasalah ialah pembangunan embung air di Dusun Cikerewed, Desa Cintalanggeng, Kecamatan Tegalwaru.
Proyek embung di daerah itu hingga kini belum rampung dan masih dipenuhi tanah atau belum digali.
"Itu hanya salah satu contoh. Dari pengecekan di sekitar Kecamatan Tegalwaru saja, ada enam titik proyek pembangunan embung yang diduga bermasalah. Parahnya lagi, ada proyek embung yang dibangun di atas lahan milik pejabat," kata Nace.
Kementerian Pertanian sendiri membagi bantuannya dalam dua tahap. Pertama, bantuan itu disalurkan pada Juli 2017.
Saat itu kementerian membiayai pembangunan 40 embung air di Kecamatan Tegalwaru melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Selanjutnya bantuan tahap kedua, kementerian rencananya bakal mengalokasikan Rp7 miliar untuk pembangunan embung.
"Tapi karena pembangunan embung pada tahap pertama diduga bermasalah, Kementerian Pertanian tidak merealisasikan bantuan tahap kedua," kata dia.
Lebih parahnya lagi, kata Nace, sejumlah buruh yang melakukan pembangunan embung belum dibayar oleh kontraktor.
Pihak kontraktor juga dikabarkan sampai utang puluhan juta akibat bermasalahnya pembangunan embung tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Proyek pembangunan embung yang digarap Dinas Pertanian Karawang banyak yang bermasalah. Pembangunannya banyak yang rampung dan ada pula yang dibangun asal-asalan," kata Ketua LSM Lodaya Nace Permana, di Karawang, Senin.
Ia menyontohkan, di antara proyek embung yang mangkrak atau bermasalah ialah pembangunan embung air di Dusun Cikerewed, Desa Cintalanggeng, Kecamatan Tegalwaru.
Proyek embung di daerah itu hingga kini belum rampung dan masih dipenuhi tanah atau belum digali.
"Itu hanya salah satu contoh. Dari pengecekan di sekitar Kecamatan Tegalwaru saja, ada enam titik proyek pembangunan embung yang diduga bermasalah. Parahnya lagi, ada proyek embung yang dibangun di atas lahan milik pejabat," kata Nace.
Kementerian Pertanian sendiri membagi bantuannya dalam dua tahap. Pertama, bantuan itu disalurkan pada Juli 2017.
Saat itu kementerian membiayai pembangunan 40 embung air di Kecamatan Tegalwaru melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Selanjutnya bantuan tahap kedua, kementerian rencananya bakal mengalokasikan Rp7 miliar untuk pembangunan embung.
"Tapi karena pembangunan embung pada tahap pertama diduga bermasalah, Kementerian Pertanian tidak merealisasikan bantuan tahap kedua," kata dia.
Lebih parahnya lagi, kata Nace, sejumlah buruh yang melakukan pembangunan embung belum dibayar oleh kontraktor.
Pihak kontraktor juga dikabarkan sampai utang puluhan juta akibat bermasalahnya pembangunan embung tersebut.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017