Bekasi (Antara Megapolitan) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi, Jawa Barat, mencatat perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor reklame baru berkisar 19 persen dari target Rp86 miliar hingga Agustus 2017.
"Kondisi ini terjadi akibat adanya sejumlah gangguan proyek infrastruktur umum di beberapa ruas jalan," kata Kepala Seksi Reklame Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi, Mustono, di Bekasi, Senin.
Menurut dia, gangguan itu mengakibatkan sejumlah pengusaha reklame mengeluh dan batal memperpanjang masa pemasangan.
Keberadaan reklame yang terganggu proses pengerjaan infrastruktur itu berlokasi di lintasan Tol Jakarta-Cikampek sebanyak 36 titik mulai dari KM4 hingga KM14.
"Ada beberapa yang kosong atau tidak laku dipakai swasta karena lokasinya dianggap tidak strategis akibat tertutup proyek. Tiga mega proyek itu adalah tol Jakarta-Cikampek II Elevated, Light Rail Transit (LRT) dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung," katanya.
Menurut dia, ada yang baru memasang iklan satu bulan tiba-tiba dicopot karena tertutup proyek di sana, namun ada juga yang tidak mau memperpanjang masa penggunaannya.
Selain itu, kondisi serupa juga dialami puluhan titik pemasangan reklame di jalan protokol seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan Ir H Djuanda dan Jalan Sultan Agung akibat pengerjaan pedestrian.
Berdasarkan catatan pada Juli 2017, ada 6.168 titik dari 8.600 reklame yang belum diperpanjang oleh pihak ketiga.
Jumlah itu tersebar di 56 kelurahan dan 12 kecamatan di Kota Bekasi.
"Sampai saat ini kita masih terus memeriksa berkas. Apabila ada yang belum diperpanjang akan kita kirim surat pemberitahuan kepada wajib pajak," katanya.
Mustono mengatakan, perolehan pajak reklame pada 2016 juga tidak sesuai harapan.
Dari target yang dipatok sebesar Rp60 miliar, pihaknya hanya mampu membukukan pendapatan berkisar Rp40 miliar.
Kepala Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi, Dzikron mengatakan, pihaknya masih mendata jumlah titik reklame yang kosong di ruas tol setempat.
Namun diprediksi, hilangnya retribusi reklame di sana mencapai ratusan juta rupiah.
"Pendapatan satu reklame di sana cukup besar sekitar Rp30 jutaan lebih, padahal potensi reklame di sana setiap tahun mencapai Rp14 miliar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Kondisi ini terjadi akibat adanya sejumlah gangguan proyek infrastruktur umum di beberapa ruas jalan," kata Kepala Seksi Reklame Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi, Mustono, di Bekasi, Senin.
Menurut dia, gangguan itu mengakibatkan sejumlah pengusaha reklame mengeluh dan batal memperpanjang masa pemasangan.
Keberadaan reklame yang terganggu proses pengerjaan infrastruktur itu berlokasi di lintasan Tol Jakarta-Cikampek sebanyak 36 titik mulai dari KM4 hingga KM14.
"Ada beberapa yang kosong atau tidak laku dipakai swasta karena lokasinya dianggap tidak strategis akibat tertutup proyek. Tiga mega proyek itu adalah tol Jakarta-Cikampek II Elevated, Light Rail Transit (LRT) dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung," katanya.
Menurut dia, ada yang baru memasang iklan satu bulan tiba-tiba dicopot karena tertutup proyek di sana, namun ada juga yang tidak mau memperpanjang masa penggunaannya.
Selain itu, kondisi serupa juga dialami puluhan titik pemasangan reklame di jalan protokol seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan Ir H Djuanda dan Jalan Sultan Agung akibat pengerjaan pedestrian.
Berdasarkan catatan pada Juli 2017, ada 6.168 titik dari 8.600 reklame yang belum diperpanjang oleh pihak ketiga.
Jumlah itu tersebar di 56 kelurahan dan 12 kecamatan di Kota Bekasi.
"Sampai saat ini kita masih terus memeriksa berkas. Apabila ada yang belum diperpanjang akan kita kirim surat pemberitahuan kepada wajib pajak," katanya.
Mustono mengatakan, perolehan pajak reklame pada 2016 juga tidak sesuai harapan.
Dari target yang dipatok sebesar Rp60 miliar, pihaknya hanya mampu membukukan pendapatan berkisar Rp40 miliar.
Kepala Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi, Dzikron mengatakan, pihaknya masih mendata jumlah titik reklame yang kosong di ruas tol setempat.
Namun diprediksi, hilangnya retribusi reklame di sana mencapai ratusan juta rupiah.
"Pendapatan satu reklame di sana cukup besar sekitar Rp30 jutaan lebih, padahal potensi reklame di sana setiap tahun mencapai Rp14 miliar," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017