Sukabumi (Antara Megapolitan) - Sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengadu ke Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) seputar penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD).
"Kedatangan kami ke TP4D ini untuk belajar dan meminta jaminan dalam penggunaan ADD alokasi APBD dan DD yang anggarannya dari APBN antisipasi terjadinya kesalahan dalam penggunaan bantuan untuk pembangunan desa ini," kata Kades Cibodas, Kecamatan Palabuhanratu Junajah Jajah Nurdiansyah, Kamis.
Selain itu, kades yang mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi ini juga mengeluh banyaknya oknum wartawan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meminta jatah atau uang ADD maupun DD.
Padahal dana bantuan tersebut dialokasikan untuk pembangunan dan percepatan peningakatan kesejahteraan warga desa serta tidak ada alokasinya untuk para oknum itu.
Maka dari itu, diharapkan petugas TP4D ikut membantu para kades dalam memanfaatkan anggaran bantuan ini, jangan sampai ada kesalahan dalam pengalokasiannya yang akan menjadi korbannya adalah kades yakni terjerat kasus hukum korupsi.
"Kami menyambut baik adanya TP4D sehingga tidak ada lagi kekhawatiran dalam menggunakan dana bantuan baik DD maupun ADD. Serta jika ada oknum yang meminta jatah akan kami laporkan untuk ditindaklanjuti," tambahnya.
Sementara, Kepala Kejari Kabupaten Sukabumi yang juga merupakan Pembina TP4D Setyawan Nur Chaliq mengatakan sudah mennadi tugas TP4D untuk memberikan pemahaman kepada kades tentang pemanfaatan anggaran dari negara itu agar tidak salah dalam pengalokasiannya.
"Kami juga akan mendampingi para kades dalam penggunaan anggaran tersebut dan harus diakui dana bantuan baik ADD maupun DD jumlahnya cukup banyak dan rawan penyalahgunaan. Sehingga kades tidak perlu lagi khawatir dalam penggunaan angaraannya asalkan tepat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Kedatangan kami ke TP4D ini untuk belajar dan meminta jaminan dalam penggunaan ADD alokasi APBD dan DD yang anggarannya dari APBN antisipasi terjadinya kesalahan dalam penggunaan bantuan untuk pembangunan desa ini," kata Kades Cibodas, Kecamatan Palabuhanratu Junajah Jajah Nurdiansyah, Kamis.
Selain itu, kades yang mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi ini juga mengeluh banyaknya oknum wartawan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meminta jatah atau uang ADD maupun DD.
Padahal dana bantuan tersebut dialokasikan untuk pembangunan dan percepatan peningakatan kesejahteraan warga desa serta tidak ada alokasinya untuk para oknum itu.
Maka dari itu, diharapkan petugas TP4D ikut membantu para kades dalam memanfaatkan anggaran bantuan ini, jangan sampai ada kesalahan dalam pengalokasiannya yang akan menjadi korbannya adalah kades yakni terjerat kasus hukum korupsi.
"Kami menyambut baik adanya TP4D sehingga tidak ada lagi kekhawatiran dalam menggunakan dana bantuan baik DD maupun ADD. Serta jika ada oknum yang meminta jatah akan kami laporkan untuk ditindaklanjuti," tambahnya.
Sementara, Kepala Kejari Kabupaten Sukabumi yang juga merupakan Pembina TP4D Setyawan Nur Chaliq mengatakan sudah mennadi tugas TP4D untuk memberikan pemahaman kepada kades tentang pemanfaatan anggaran dari negara itu agar tidak salah dalam pengalokasiannya.
"Kami juga akan mendampingi para kades dalam penggunaan anggaran tersebut dan harus diakui dana bantuan baik ADD maupun DD jumlahnya cukup banyak dan rawan penyalahgunaan. Sehingga kades tidak perlu lagi khawatir dalam penggunaan angaraannya asalkan tepat," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017