Kabupaten Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membutuhkan peran ekstra dari para kepala desa dan lurah untuk menyelesaikan berbagai persoalan dari lingkungan terkecil.
Hal itu ia ungkapkan usai mengikuti rapat koordinasi bertajuk "Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah" untuk meningkatkan peran kepala desa dan lurah se-Provinsi Jawa Barat, di Gedung Bale Asri Pusdai, Bandung, Jawa barat, Senin.
Rudy Susmanto menjelaskan strategi yang dibahas adalah menurunkan berbagai persoalan, di antaranya angka kemiskinan, stunting, kematian ibu dan bayi, kematian ibu melahirkan, penyelesaian masalah sampah dan lingkungan, serta peningkatan partisipasi keluarga berencana.
Ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Bogor siap mendukung peningkatan peran kepala desa dan lurah tersebut.
Baca juga: Bupati Bogor segera perbaiki jalan Malasari yang kondisinya memprihatinkan
Baca juga: Upaya membawa Bogor keluar dari "budaya" aksi pungli
"Rakor ini dalam rangka menyusun strategi menurunkan angka kemiskinan, stunting, angka kematian ibu dan bayi, angka kematian ibu melahirkan, penyelesaian masalah sampah dan lingkungan, serta peningkatan partisipasi keluarga berencana," ujar Rudy Susmanto.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membuka langsung rakor tersebut. Ia meyakini bahwa jika semua desa di Jawa Barat maju, Indonesia akan maju.
"Nah oleh karena itu, kita harus menyukseskan Astacita Bapak Presiden Prabowo yang keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” terang Yandri.
Sementara, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan menyelesaikan masalah Jawa Barat berarti menyelesaikan masalah Indonesia karena penduduknya hampir 50 juta jiwa.
Menurut Dedi Mulyadi, setiap desa memiliki kebutuhan berbeda, sehingga harus mulai punya data desa yang presisi.
Baca juga: TNI AD beri Bupati Bogor Rudy Susmanto brevet kehormatan
Ia mengusulkan kepada menteri bahwa bantuan desa harus disesuaikan dengan kebutuhan di desa tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, para menteri Gubernur Jabar, Forkopimda Jabar, bupati dan wali kota se-Jabar, hingga kepala perangkat daerah terkait melakukan deklarasi Jawa Barat Istimewa.
Deklarasi tersebut berisi kesiapan semua pihak bersinergi dan bergotong-royong demi mewujudkan desa dan kelurahan yang tidak ada kematian ibu, kematian bayi dan kematian ibu melahirkan, serta zero new stunting (tidak ada stunting baru), desa dan kelurahan yang bebas dari kemiskinan ekstrem, serta turut menyukseskan Sekolah Rakyat.
Deklarasi juga mencakup desa dan kelurahan yang bebas sampah dan lingkungan lestari, desa dan kelurahan mandiri, bebas rentenir, memiliki Koperasi Merah Putih, serta desa dan kelurahan yang sukses dalam pembangunan keluarga berencana.
