Pembebasan lahan yang tersendat pada sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kendala serapan anggaran di Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, belum optimal hingga periode tahun berjalan 2024.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi Nur Chaidir mengatakan penyerapan anggaran untuk kegiatan fisik sudah tuntas seratus persen hanya serapan anggaran pembebasan lahan yang masih menghadapi kendala.
"Untuk kegiatan fisik sudah seratus persen. Namun ada beberapa bidang lahan yang belum terserap, khususnya terkait pembebasan lahan," kata Nur Chaidir di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jumat.
Ia menjelaskan Disperkimtan Kabupaten Bekasi mendapatkan alokasi senilai Rp434 miliar namun penyerapan anggaran hingga pertengahan Oktober ini baru mencapai 65 persen akibat terkendala pembebasan lahan di sejumlah titik.
Baca juga: Pemkab Bekasi alokasikan Rp6,6 miliar bebaskan lahan Jalur Kalimalang
Baca juga: Pemkab Bekasi anggarkan Rp20 miliar bebaskan lahan guna perluasan RSUD di Cibitung
"Salah satu lahan di Jalan Inspeksi Kalimalang dengan anggaran Rp11 miliar yang belum bisa direalisasikan, begitu pula dengan lahan untuk puskesmas di Desa Mekarsari. Di Cikarang Timur, lahan yang akan dibebaskan tiba-tiba dibatalkan oleh pemilik," katanya.
Chaidir menyatakan pembebasan lahan untuk pembangunan Puskesmas Mekarsari Tambun Selatan dan tahap lanjutan pembangunan dua jalur Jalan Inspeksi Kalimalang ditargetkan selesai tahun 2024 ini.
"Kami sudah memanggil pemilik lahan untuk melengkapi dokumen kepemilikan dan verifikasi telah dilakukan dengan melibatkan Datun Kejaksaan Negeri Cikarang guna mencegah kesalahan administrasi serta kerugian keuangan negara," katanya.
Dirinya juga menyebutkan proyek fisik seperti perbaikan 1.670 unit rumah tidak layak huni, pembangunan taman, penerangan jalan umum di perumahan dan kawasan permukiman serta pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) sudah rampung.
Baca juga: Pemkab Bekasi tuntaskan pembebasan lahan 2,3 hektare untuk perluasan TPA Burangkeng
"Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik sudah 100 persen selesai. Saat ini hanya tinggal proses administrasi dan penagihan," ucap dia.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi Hudaya mengatakan sesuai arahan Penjabat Bupati Bekasi dalam rapat pimpinan, seluruh organisasi perangkat daerah diimbau untuk lebih maksimal dalam menuntaskan pelaksanaan kegiatan agar serapan anggaran lebih optimal.
"Dari total APBD sebesar Rp7,4 triliun, saat ini serapan anggaran baru mencapai 58,50 persen. Serapan anggaran ini terus berjalan karena setiap hari ada pencairan dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi Nur Chaidir mengatakan penyerapan anggaran untuk kegiatan fisik sudah tuntas seratus persen hanya serapan anggaran pembebasan lahan yang masih menghadapi kendala.
"Untuk kegiatan fisik sudah seratus persen. Namun ada beberapa bidang lahan yang belum terserap, khususnya terkait pembebasan lahan," kata Nur Chaidir di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jumat.
Ia menjelaskan Disperkimtan Kabupaten Bekasi mendapatkan alokasi senilai Rp434 miliar namun penyerapan anggaran hingga pertengahan Oktober ini baru mencapai 65 persen akibat terkendala pembebasan lahan di sejumlah titik.
Baca juga: Pemkab Bekasi alokasikan Rp6,6 miliar bebaskan lahan Jalur Kalimalang
Baca juga: Pemkab Bekasi anggarkan Rp20 miliar bebaskan lahan guna perluasan RSUD di Cibitung
"Salah satu lahan di Jalan Inspeksi Kalimalang dengan anggaran Rp11 miliar yang belum bisa direalisasikan, begitu pula dengan lahan untuk puskesmas di Desa Mekarsari. Di Cikarang Timur, lahan yang akan dibebaskan tiba-tiba dibatalkan oleh pemilik," katanya.
Chaidir menyatakan pembebasan lahan untuk pembangunan Puskesmas Mekarsari Tambun Selatan dan tahap lanjutan pembangunan dua jalur Jalan Inspeksi Kalimalang ditargetkan selesai tahun 2024 ini.
"Kami sudah memanggil pemilik lahan untuk melengkapi dokumen kepemilikan dan verifikasi telah dilakukan dengan melibatkan Datun Kejaksaan Negeri Cikarang guna mencegah kesalahan administrasi serta kerugian keuangan negara," katanya.
Dirinya juga menyebutkan proyek fisik seperti perbaikan 1.670 unit rumah tidak layak huni, pembangunan taman, penerangan jalan umum di perumahan dan kawasan permukiman serta pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) sudah rampung.
Baca juga: Pemkab Bekasi tuntaskan pembebasan lahan 2,3 hektare untuk perluasan TPA Burangkeng
"Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik sudah 100 persen selesai. Saat ini hanya tinggal proses administrasi dan penagihan," ucap dia.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi Hudaya mengatakan sesuai arahan Penjabat Bupati Bekasi dalam rapat pimpinan, seluruh organisasi perangkat daerah diimbau untuk lebih maksimal dalam menuntaskan pelaksanaan kegiatan agar serapan anggaran lebih optimal.
"Dari total APBD sebesar Rp7,4 triliun, saat ini serapan anggaran baru mencapai 58,50 persen. Serapan anggaran ini terus berjalan karena setiap hari ada pencairan dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024