Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) mengklarifikasi mengenai aksi demonstrasi yang dilakukan kepada Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu merupakan kader yang sudah tidak tercatat alias ilegal.
"Ketua komisariat itu sudah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pemecatan terhadap kader-kader yang kemarin (demo)," ungkap Ketua Cabang Bogor HMI-MPO Sirhan usai audiensi dengan Pj Bupati Bogor di Cibinong, Kamis.
Sirhan mengaku sengaja meminta waktu kepada Pj Bupati Bogor untuk mengklarifikasi aksi demo yang dilakukan pada Jumat (6/9) di Komplek Pemda Cibinong, dan Rabu (11/9) di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri RI.
Karena, ia menilai aksi demo yang dilakukan oleh kader ilegal itu tidak menanggapi permasalahan pembangunan Kabupaten Bogor secara konstruktif, dan bukan merupakan sikap kritis.
Ia bersama jajaran pengurus HMI-MPO Cabang Bogor juga menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penataan kawasan wisata Puncak, salah satunya mengenai pentingnya penerangan jalan setelah penertiban bangunan liar.
"Terkait penerangan jalan memang menjadi satu sebab juga mungkin terjadinya kecelakaan. Makanya saya kasih masukan juga tadi penerangan jalan umum sangat penting di kawasan Puncak," kata Sirhan.
Sementara, Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyambut baik kunjungan yang dilakukan HMI-MPO Cabang Bogor. Ia mengaku siap menampung sejumlah masukan yang disampaikan jajaran pengurus mengenai pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, mengenai keperluan penerangan jalan umum di jalur Puncak setelah penertiban bangunan liar telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat, karena status jalan tersebut merupakan jalan nasional.
"Kita koordinasikan karena ini menjadi kewenangan pemerintah pusat karena itu jalan nasional," ungkapnya.
Asmawa mengaku siap terus berkolaborasi dengan mahasiswa untuk menerima masukan dan kritik mengenai pembangunan di Kabupaten Bogor.
"Karena sejatinya Bogor ini harus dibangun bersama-sama, bukan hanya oleh pemerintah, tapi semua elemen, oleh semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder terkait," kata Asmawa.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
"Ketua komisariat itu sudah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pemecatan terhadap kader-kader yang kemarin (demo)," ungkap Ketua Cabang Bogor HMI-MPO Sirhan usai audiensi dengan Pj Bupati Bogor di Cibinong, Kamis.
Sirhan mengaku sengaja meminta waktu kepada Pj Bupati Bogor untuk mengklarifikasi aksi demo yang dilakukan pada Jumat (6/9) di Komplek Pemda Cibinong, dan Rabu (11/9) di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri RI.
Karena, ia menilai aksi demo yang dilakukan oleh kader ilegal itu tidak menanggapi permasalahan pembangunan Kabupaten Bogor secara konstruktif, dan bukan merupakan sikap kritis.
Ia bersama jajaran pengurus HMI-MPO Cabang Bogor juga menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penataan kawasan wisata Puncak, salah satunya mengenai pentingnya penerangan jalan setelah penertiban bangunan liar.
"Terkait penerangan jalan memang menjadi satu sebab juga mungkin terjadinya kecelakaan. Makanya saya kasih masukan juga tadi penerangan jalan umum sangat penting di kawasan Puncak," kata Sirhan.
Sementara, Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyambut baik kunjungan yang dilakukan HMI-MPO Cabang Bogor. Ia mengaku siap menampung sejumlah masukan yang disampaikan jajaran pengurus mengenai pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, mengenai keperluan penerangan jalan umum di jalur Puncak setelah penertiban bangunan liar telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat, karena status jalan tersebut merupakan jalan nasional.
"Kita koordinasikan karena ini menjadi kewenangan pemerintah pusat karena itu jalan nasional," ungkapnya.
Asmawa mengaku siap terus berkolaborasi dengan mahasiswa untuk menerima masukan dan kritik mengenai pembangunan di Kabupaten Bogor.
"Karena sejatinya Bogor ini harus dibangun bersama-sama, bukan hanya oleh pemerintah, tapi semua elemen, oleh semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder terkait," kata Asmawa.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024