DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, mengupayakan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di wilayahnya, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.
“Kami mendorong anggaran APBD 2025 untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Kota Bogor,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri, Minggu.
Pria yang akrab disapa ASB ini menyampaikan, peningkatan kualitas dan mutu pendidikan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangan Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor 2025 - 2045, yang mengusung tema "Kota Bogor sebagai Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan".
Sementara, berdasarkan data dari BPS Kota Bogor, angka rata2 lama sekolah di Kota Bogor belum mencapai 12 tahun. Menurut ASB, hal itu tentunya akan berimbas kepada sektor lainnya, seperti tingginya angka pengangguran, angka kemiskinan dan menurunnya kualitas hidup warga Kota Bogor.
Baca juga: DPRD Kota Bogor sampaikan persoalan terkait pendidikan ke DPR RI
Baca juga: DPRD Kota Bogor gagas raperda cegah kasus kekerasan di satuan pendidikan
“Sesuai dengan amanat RPJPD, peningkatan kualitas dan mutu pendidikan harus dilakukan, karena hal tersebut menjadi landasan kemajuan Kota Bogor,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia membeberkan beberapa program utama yang diusulkan oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor untuk dijalankan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, yakni melanjutkan pembangunan dan renovasi sekolah negeri tingkat SD dan SMP, meningkatkan kualitas tenaga pendidik & kependidikan, serta pendidikan luar sekolah di Kota Bogor.
“Jadi anggaran 20 persen di APBD untuk sektor pendidikan harus dimaksimalkan untuk program-program utama,” jelasnya.
ASB juga menyampaikan, Komisi IV DPRD Kota Bogor mendorong pemutakhiran data kemiskinan dengan profilling yang lebih spesifik oleh Dinas Sosial (Dinsos) bersama aparat wilayah, sekaligus pemutakhiran data kepesertaan BPJS di Kota Bogor.
Baca juga: Menelisik Raperda Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Kota Bogor
Ia menilai, hal tersebut sangat penting untuk dilakukan, agar intervensi penanggulangan kemiskinan yg dilakukan secara konvergen di Kota Bogor tepat strategi dan tepat sasaran.
“Jadi kami ingin APBD 2025 ini dipastikan penggunaannya untuk pelayanan dasar. Jangan sampai anggaran habis untuk program yang tidak jelas output-nya yang menyebabkan pelayanan dasar terbengkalai,” ujarnya.
Di samping itu, menurut ASB, walaupun sekolah tingkat SMA sederajat menjadi kewenangan provinsi, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan terus diintensifkan karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Mengingat Kota Bogor perlu landasan yang kuat yang harus disiapkan dalam kurun lima tahun ke depan menuju visinya sebagai Kota Kreatif Maju Berkelanjutan,” ucapnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024