Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, bersiap untuk mengambil alih pengelolaan transportasi massal Biskita Transpakuan, yang selama ini disubsidi oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sejak 2021.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari, di Kota Bogor, Selasa, mengatakan Pemkot Bogor akan mengambil alih pengelolaan Biskita Transpakuan setelah subsidi dari BPTJ Kemenhub habis pada 2025.
“Kami bersiap saja, intinya dalam perencanaan 2025 kami akan bersiap untuk men-take over subsidinya. Insya Allah kami siap,” kata Hery.
Baca juga: Pemkot Bogor diminta kelola transportasi massal Biskita Transpakuan secara mandiri
Baca juga: Dishub Kota Bogor lakukan pendataan Halte Biskita perlu perbaikan dan pemeliharaan
Dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama Kemenhub pada hari ini, Hery menyebut semua halte Biskita Transpakuan yang masih jadi wewenang Kemenhub, diserahterimakan kepada Pemkot Bogor.
“Tadi halte yang pertama kali diselesaikan untuk diserahterimakan. Semua halte,” ujarnya.
Di samping itu, Hery juga melaporkan capaian program transportasi skema Buy the Service (BTS) ini, bersama daerah-daerah lain yang mendapat subsidi yang sama.
“Jadi sekaligus kami memaparkan progres, kemudian juga kondisi lapangan, keberlanjutan, diskusi mengenai permasalahan isu yang dihadapi selama pelaksanaannya dan bagaimana nanti setelah di-take over dan lain sebagainya,” katanya lagi.
Baca juga: Pemkot Bogor ikhtiar wujudkan angkutan massal yang nyaman dan aman
Kendati demikian, Hery menyampaikan belum bisa menyebut berapa besaran angka subsidi transportasi massal ini. Sebab, masih harus didiskusikan dengan DPRD Kota Bogor.
“Ini masih kami hitung ulang kembali karena kan banyak faktor yang masih berjalan. Tetapi secara pagu awalnya sudah dihitung. Nanti angkanya ya, karena saya tidak mau mendahului nanti prosesnya dengan DPRD,” ujar Hery.
Pemkot Bogor diminta mengambil alih pengelolaan transportasi massal Biskita Transpakuan secara mandiri, karena subsidi program BTS dari Kemenhub ini akan berakhir pada 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah, di Kota Bogor, Rabu (3/7), mengatakan BPTJ Kemenhub meminta Pemkot Bogor mengambil alih pengelolaan transportasi massal ini pada akhir 2024.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024