Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Agus Salim, di Cibinong, Senin, menyatakan mengawal pelaksanaan Program Universal Health Coverage (UHC) yang baru diluncurkan oleh pemerintah daerah setempat.
Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor bersama BPJS Kesehatan Cabang Cibinong ini bertujuan memberikan jaminan kesehatan nasional bagi semua masyarakat tanpa membedakan status ekonomi.
Agus Salim menyatakan bahwa UHC telah menjadi perhatian DPRD Kabupaten Bogor selama beberapa tahun terakhir dan baru tahun ini bisa direalisasikan.
"Pada awal Juni kemarin Pj Bupati Bogor telah mengeluarkan surat keputusan terkait UHC. Beberapa waktu lalu juga telah dilaksanakan penandatanganan kerja sama dengan BPJS," ujar Agus Salim.
Baca juga: Pj Bupati Bogor terbitkan SK optimalisasi program UHC
Menurut dia, UHC menjadi solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi yang rumit. Hanya dengan menunjukkan KTP dan KK, masyarakat kurang mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan dapat menerima layanan kesehatan tanpa terkecuali.
"Pihak BPJS juga tidak perlu menunggu 14 hari untuk aktivasi kepesertaan seperti sebelumnya," kata dia.
Ia menegaskan memantau langsung realisasi UHC oleh Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Menurut informasi yang diterimanya, Dinas Sosial sedang menyiapkan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan UHC. Agus juga memastikan bahwa APBD Kabupaten Bogor cukup untuk membiayai program ini.
"APBD kita mampu dan kami akan kawal agar UHC di Kabupaten Bogor bisa berjalan dengan baik," tuturnya.
Baca juga: Legislator Depok: Jadikan target UHC 98 persen program prioritas Dinas Kesehatan
Program UHC ini diluncurkan oleh Pemkab Bogor bersama BPJS Kesehatan Cabang Cibinong pada 26 Juni 2024.
Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, mengungkapkan bahwa UHC dapat memberikan jaminan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bogor.
"Mudah-mudahan dengan diluncurkannya UHC, masyarakat bisa menerima manfaat lebih besar lagi. Pelayanan kesehatan menjadi lebih murah, cepat, dan mudah. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan pihak ketiga atau calo dalam pendaftaran, karena pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri atau dengan bantuan petugas di lapangan," kata Asmawa.
Ia berharap dengan adanya UHC layanan kesehatan masyarakat akan semakin baik, dan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik juga akan meningkat. Ia menekankan bahwa pemerintah, termasuk BPJS Kesehatan, memiliki kewajiban untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan kesehatan.
Baca juga: Pemkab Bekasi menerima penghargaan UHC Award 2023
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan UHC, Asmawa meminta para camat untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada warga terkait tata cara pendaftaran dalam sistem jaringan kesehatan nasional ini.
"Silakan daftar secara online atau melalui RT/RW, kepala desa, bahkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas di wilayah masing-masing," ucapnya.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Ir. David Bangun juga mengapresiasi komitmen Pj Bupati dan seluruh jajaran sehingga UHC bisa diluncurkan dan diimplementasikan di Kabupaten Bogor.
"UHC ini adalah keharusan demi masyarakat, khususnya warga miskin dan tidak mampu. Peluncuran UHC ini membuktikan bahwa BPJS tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat," ujarnya.
David juga menyebutkan bahwa UHC di Kabupaten Bogor telah mencapai 97,48 persen, capaian tertinggi sejauh ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor bersama BPJS Kesehatan Cabang Cibinong ini bertujuan memberikan jaminan kesehatan nasional bagi semua masyarakat tanpa membedakan status ekonomi.
Agus Salim menyatakan bahwa UHC telah menjadi perhatian DPRD Kabupaten Bogor selama beberapa tahun terakhir dan baru tahun ini bisa direalisasikan.
"Pada awal Juni kemarin Pj Bupati Bogor telah mengeluarkan surat keputusan terkait UHC. Beberapa waktu lalu juga telah dilaksanakan penandatanganan kerja sama dengan BPJS," ujar Agus Salim.
Baca juga: Pj Bupati Bogor terbitkan SK optimalisasi program UHC
Menurut dia, UHC menjadi solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi yang rumit. Hanya dengan menunjukkan KTP dan KK, masyarakat kurang mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan dapat menerima layanan kesehatan tanpa terkecuali.
"Pihak BPJS juga tidak perlu menunggu 14 hari untuk aktivasi kepesertaan seperti sebelumnya," kata dia.
Ia menegaskan memantau langsung realisasi UHC oleh Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Menurut informasi yang diterimanya, Dinas Sosial sedang menyiapkan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan UHC. Agus juga memastikan bahwa APBD Kabupaten Bogor cukup untuk membiayai program ini.
"APBD kita mampu dan kami akan kawal agar UHC di Kabupaten Bogor bisa berjalan dengan baik," tuturnya.
Baca juga: Legislator Depok: Jadikan target UHC 98 persen program prioritas Dinas Kesehatan
Program UHC ini diluncurkan oleh Pemkab Bogor bersama BPJS Kesehatan Cabang Cibinong pada 26 Juni 2024.
Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, mengungkapkan bahwa UHC dapat memberikan jaminan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bogor.
"Mudah-mudahan dengan diluncurkannya UHC, masyarakat bisa menerima manfaat lebih besar lagi. Pelayanan kesehatan menjadi lebih murah, cepat, dan mudah. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan pihak ketiga atau calo dalam pendaftaran, karena pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri atau dengan bantuan petugas di lapangan," kata Asmawa.
Ia berharap dengan adanya UHC layanan kesehatan masyarakat akan semakin baik, dan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik juga akan meningkat. Ia menekankan bahwa pemerintah, termasuk BPJS Kesehatan, memiliki kewajiban untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan kesehatan.
Baca juga: Pemkab Bekasi menerima penghargaan UHC Award 2023
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan UHC, Asmawa meminta para camat untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada warga terkait tata cara pendaftaran dalam sistem jaringan kesehatan nasional ini.
"Silakan daftar secara online atau melalui RT/RW, kepala desa, bahkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas di wilayah masing-masing," ucapnya.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Ir. David Bangun juga mengapresiasi komitmen Pj Bupati dan seluruh jajaran sehingga UHC bisa diluncurkan dan diimplementasikan di Kabupaten Bogor.
"UHC ini adalah keharusan demi masyarakat, khususnya warga miskin dan tidak mampu. Peluncuran UHC ini membuktikan bahwa BPJS tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat," ujarnya.
David juga menyebutkan bahwa UHC di Kabupaten Bogor telah mencapai 97,48 persen, capaian tertinggi sejauh ini.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024