Pimpinan DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, dalam waktu dekat ini akan melakukan kajian terhadap data judi online atau daring dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diminta oleh Pemerintah Kota (Pemkot) setempat.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata mengemukakan hal itu di Bogor, Jumat.
Berdasarkan laporan dari PPATK, Kota Bogor menduduki peringkat kedua sebagai kota/kabupaten dengan nilai transaksi judi daring tertinggi yang mencapai Rp612 miliar, dan Kecamatan Bogor Selatan menjadi peringkat pertama sebagai kecamatan dengan nilai transaksi tertinggi se-Indonesia dengan nilai mencapai Rp349 miliar.
Baca juga: Polresta Bogor Kota ajukan pemblokiran 27 situs judi daring ke Kemenkominfo
Baca juga: Polresta Bogor tangkap perekrut selebgram promosikan judi online
Dadang Iskandar Danubrata yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bogor Selatan, mengaku terkejut dengan fenomena ini.
Dadang menyampaikan perlu diambil langkah strategis dalam menyikapi fenomena judi online di Kota Bogor, khususnya di Kecamatan Bogor Selatan.
“Kemarin Pemkot sudah bersurat ke pusat meminta data dan laporan secara konkret. Nanti saat data-data tersebut sudah diterima, tentu akan langsung kami bahas secara komprehensif,” ujarnya.
Baca juga: DPRD Kota Bogor bantu Pemkot berantas judi daring
Lebih lanjut, Dadang mengaku sudah berkoordinasi dengan Camat Bogor Selatan dan pemangku kepentingan di tingkat kecamatan, untuk menyiapkan langkah strategis sebagai bentuk penanggulangan awal fenomena judi daring.
Berdasarkan hasil koordinasi, Dadang mengungkapkan aparatur wilayah setempat menyampaikan bahwa tingginya nilai transaksi dan banyaknya jumlah pemain judi daring tidak pernah terdeteksi, sehingga perlu dilakukannya pemetaan dan sosialisasi secara masif kepada seluruh warga.
“Ini akan dilihat dimana saja titik-titiknya, bagaimana kita menelaah data tersebut. Tapi sosialisasi langsung sudah dilakukan kepada warga baik melalui aparatur wilayah maupun saya pribadi sebagai wakil rakyat,” kata Dadang.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024