Warga yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Jawa Barat, menggelar aksi solidaritas karena banyak siswa dari keluarga miskin tidak diterima SMA Negeri 4 saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.
"Kami lakukan aksi solidaritas supaya mereka transparan saat PPDB baik tingkat SD, SMP dan SMA atau SMK negeri di Depok. Kami harap negara mengutamakan sekolah negeri ini untuk warga miskin," kata Ketua DKR Kota Depok Roy Pangharapan kepada Antara di Depok, Rabu.
Ia menjelaskan ada 22 calon siswa dari keluarga miskin yang tidak diterima di sekolah negeri khususnya di SMA Negeri 4 Depok.
Baca juga: Pengaduan PPDB di Depok didominasi masalah penentuan titik koordinat dan KK
Baca juga: Disdik Depok buka Posko Pengaduan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025
"Kami menuntut transparansi PPDB SMA dan SMK di Depok bersama para orang tua siswa dari keluarga miskin. Penolakan seperti ini kejadian setiap tahun," tutur Roy.
Roy mengaku heran persoalan siswa dari keluarga miskin khusus di Kota Depok selalu tidak masuk ke sekolah negeri.
Roy berharap Dinas Pendidikan Jawa Barat harus melakukan evaluasi terkait PPDB setiap tahun dan memprioritaskan siswa dari keluarga miskin.
"Sangat memprihatinkan, masih banyak siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah. Kejadian berulang yang tidak pernah diantisipasi," ungkap Roy.
Baca juga: Disdik Jabar intruksikan agar sekolah terima pendaftaran offline
Roy berharap pemerintah bisa menampung semua siswa miskin karena negara telah menjamin dengan mengelontorkan dana pendidikan yang besar.
"Kami harap ada pengawasan, evaluasi dan disiplin pada sekolah dan dinas-dinas pendidikan selama ini. Menteri Nadiem ngapain aja?" tuturnya.
Roy mencontohkan ada siswa dari keluarga miskin yang ditolak di SMA Negeri 4 Depok. Bahkan jarak sekolah dengan rumahnya 90 meter.
"Kami saat aksi melakukan ukur jarak salah satu siswa miskin yang anaknya ditolak di SMA Negeri 4. Hasil dari ukur langsung hanya 90 meter jaraknya ke SMA 4 N Depok," ujarnya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
"Kami lakukan aksi solidaritas supaya mereka transparan saat PPDB baik tingkat SD, SMP dan SMA atau SMK negeri di Depok. Kami harap negara mengutamakan sekolah negeri ini untuk warga miskin," kata Ketua DKR Kota Depok Roy Pangharapan kepada Antara di Depok, Rabu.
Ia menjelaskan ada 22 calon siswa dari keluarga miskin yang tidak diterima di sekolah negeri khususnya di SMA Negeri 4 Depok.
Baca juga: Pengaduan PPDB di Depok didominasi masalah penentuan titik koordinat dan KK
Baca juga: Disdik Depok buka Posko Pengaduan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025
"Kami menuntut transparansi PPDB SMA dan SMK di Depok bersama para orang tua siswa dari keluarga miskin. Penolakan seperti ini kejadian setiap tahun," tutur Roy.
Roy mengaku heran persoalan siswa dari keluarga miskin khusus di Kota Depok selalu tidak masuk ke sekolah negeri.
Roy berharap Dinas Pendidikan Jawa Barat harus melakukan evaluasi terkait PPDB setiap tahun dan memprioritaskan siswa dari keluarga miskin.
"Sangat memprihatinkan, masih banyak siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah. Kejadian berulang yang tidak pernah diantisipasi," ungkap Roy.
Baca juga: Disdik Jabar intruksikan agar sekolah terima pendaftaran offline
Roy berharap pemerintah bisa menampung semua siswa miskin karena negara telah menjamin dengan mengelontorkan dana pendidikan yang besar.
"Kami harap ada pengawasan, evaluasi dan disiplin pada sekolah dan dinas-dinas pendidikan selama ini. Menteri Nadiem ngapain aja?" tuturnya.
Roy mencontohkan ada siswa dari keluarga miskin yang ditolak di SMA Negeri 4 Depok. Bahkan jarak sekolah dengan rumahnya 90 meter.
"Kami saat aksi melakukan ukur jarak salah satu siswa miskin yang anaknya ditolak di SMA Negeri 4. Hasil dari ukur langsung hanya 90 meter jaraknya ke SMA 4 N Depok," ujarnya.*
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024