Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyediakan empat layanan pajak daerah di Mal Pelayanan Publik atau MPP Cibinong.
Kepala Bappenda Kabupaten Bogor Andri Hadian di Cibinong, Minggu, menjelaskan empat layanan pajak daerah tersebut yaitu pengurusan reklame.
Kemudian, penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (e-SPPT PBB P2), print out catatan pembayaran PBB P2 dan konsultasi pajak.
"Sementara ini baru empat produk layanan yang bisa dilayani Bappenda Kabupaten Bogor di Mal Pelayanan Publik," ungkap Andri.
Baca juga: Perumda Air Minum Tirta Kahuripan buka layanan di Mal Pelayanan Publik Cibinong
Layanan Bappenda Kabupaten Bogor di MPP Cibinong buka pada Senin-Jumat pukul 09.00-15.00 WIB dan dikawal langsung oleh Kasubid Pelayanan, untuk memastikan empat layanan berkaitan dengan pajak daerah itu berjalan optimal.
Pemerintah Kabupaten Bogor membuka 70 layanan publik di MPP yang berlokasi di areal Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong.
Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengungkapkan sebanyak 70 layanan tersebut berasal dari 28 instansi yang telah sepakat menandatangani kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.
"Jadi tidak hanya perangkat daerah, kami juga kerja sama dengan instansi vertikal seperti Polres, Kejaksaan, BPJS, Pertanahan dan masih banyak lainnya. Ada sekarang 70 layanan yang kami lakukan dari sekitar 28 instansi ini," ujarnya.
Baca juga: Menpan RB dorong seluruh kabupaten dan kota mempunyai mal pelayanan publik
Adapun beberapa layanan dari perangkat daerah Pemkab Bogor di MPP ini seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP).
Kemudian, ada juga layanan dari BUMD seperti Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Sayaga Wisata dan juga Bank Tegar Beriman atau BTB.
Sedangkan untuk layanan dari instansi vertikal di antaranya ada Polres, PA Cibinong, Kejaksaan, PN Cibinong, BNN, Pertanahan, Balai Perlindungan Pekerja Migran, BPOM, Samsat, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan beberapa layanan lainnya.
Baca juga: Pemkab Bogor akan mulai bangun MPP tahun ini
Asmawa menilai bahwa layanan-layanan itu sangat cocok untuk diterapkan di MPP Kabupaten Bogor. Sebab, gedung yang dimiliki sangatlah representatif. Sehingga akan memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin mengurus sesuatu di MPP ini.
"Tentu dengan hadirnya infrastruktur layanan ini diharapkan bisa mempermudah dan mempercepat layanan, termasuk transparansi layanannya," ujar Asmawa.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Kepala Bappenda Kabupaten Bogor Andri Hadian di Cibinong, Minggu, menjelaskan empat layanan pajak daerah tersebut yaitu pengurusan reklame.
Kemudian, penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (e-SPPT PBB P2), print out catatan pembayaran PBB P2 dan konsultasi pajak.
"Sementara ini baru empat produk layanan yang bisa dilayani Bappenda Kabupaten Bogor di Mal Pelayanan Publik," ungkap Andri.
Baca juga: Perumda Air Minum Tirta Kahuripan buka layanan di Mal Pelayanan Publik Cibinong
Layanan Bappenda Kabupaten Bogor di MPP Cibinong buka pada Senin-Jumat pukul 09.00-15.00 WIB dan dikawal langsung oleh Kasubid Pelayanan, untuk memastikan empat layanan berkaitan dengan pajak daerah itu berjalan optimal.
Pemerintah Kabupaten Bogor membuka 70 layanan publik di MPP yang berlokasi di areal Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong.
Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengungkapkan sebanyak 70 layanan tersebut berasal dari 28 instansi yang telah sepakat menandatangani kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.
"Jadi tidak hanya perangkat daerah, kami juga kerja sama dengan instansi vertikal seperti Polres, Kejaksaan, BPJS, Pertanahan dan masih banyak lainnya. Ada sekarang 70 layanan yang kami lakukan dari sekitar 28 instansi ini," ujarnya.
Baca juga: Menpan RB dorong seluruh kabupaten dan kota mempunyai mal pelayanan publik
Adapun beberapa layanan dari perangkat daerah Pemkab Bogor di MPP ini seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP).
Kemudian, ada juga layanan dari BUMD seperti Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Sayaga Wisata dan juga Bank Tegar Beriman atau BTB.
Sedangkan untuk layanan dari instansi vertikal di antaranya ada Polres, PA Cibinong, Kejaksaan, PN Cibinong, BNN, Pertanahan, Balai Perlindungan Pekerja Migran, BPOM, Samsat, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan beberapa layanan lainnya.
Baca juga: Pemkab Bogor akan mulai bangun MPP tahun ini
Asmawa menilai bahwa layanan-layanan itu sangat cocok untuk diterapkan di MPP Kabupaten Bogor. Sebab, gedung yang dimiliki sangatlah representatif. Sehingga akan memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin mengurus sesuatu di MPP ini.
"Tentu dengan hadirnya infrastruktur layanan ini diharapkan bisa mempermudah dan mempercepat layanan, termasuk transparansi layanannya," ujar Asmawa.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024