Pakistan, Maladewa, dan Malaysia menyambut baik putusan baru Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat (24/5) terhadap Israel terkait serangannya di Jalur Gaza.
"Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional harus membuat upaya untuk menerapkan putusan ICJ guna menghentikan operasi Israel di Gaza," kata Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam sebuah pernyataan.
Upaya menerapkan putusan guna menghentikan operasi militer Israel "akan membuka jalan bagi terciptanya perdamaian di dunia," katanya.
ICJ memperbarui perintah sebelumnya dan menuntut Israel untuk segera menghentikan serangan militernya di Rafah, sebuah kota di Gaza selatan tempat Tel Aviv mengerahkan pasukannya pada 6 Mei.
Baca juga: ICJ kaji permintaan Afrika Selatan agar Israel menarik pasukan dari Rafah
"Israel harus segera menghentikan serangan militernya atau aksi apa pun di wilayah Rafah yang dapat merugikan kelompok Palestina di Gaza maupun kondisi yang dapat mengakibatkan kehancuran fisik seluruhnya atau sebagian," kata Ketua ICJ Nawaf Salam.
Pernyataan Salam tersebut merupakan perintah terkait tindakan sementara tambahan yang dimintakan oleh Afrika Selatan dalam kasus genosida oleh Israel.
ICJ mengatakan perubahan pada perintah 28 Maret tersebut mempertimbangkan perubahan situasi akibat serangan di Rafah, tempat para pengungsi Palestina berlindung dari perang yang dimulai pada Oktober tahun lalu.
Menurut sejumlah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lebih dari 800 ribu orang telah meninggalkan kota tersebut akibat serangan darat.
Baca juga: Nikaragua adukan Jerman ke ICJ, dituding "memfasilitasi" genosida di Gaza
Presiden Maladewa Mohamed Muizzu juga menyambut putusan ICJ tersebut.
"Israel harus mematuhi keputusan ini, dan segera menghentikan aksi brutalnya di Rafah. Mereka juga harus membuka penyeberangan Rafah untuk memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan secara aman," tuntut Muizzu.
"Langkah ini penting menuju perdamaian, kami juga percaya bahwa pembentukan Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi," tulis Muizzu di X.
Kementerian Luar Negeri Malaysia juga mengeluarkan pernyataan terkait putusan ICJ.
"Malaysia sangat mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel untuk mematuhi langkah-langkah tambahan tersebut, karena penolakan mereka terhadap putusan itu hanya akan mempermalukan kesucian hukum internasional," tulis kementerian itu di X.
Baca juga: Israel khawatir dan antisipasi putusan ICJ hentikan serangan militernya di Gaza
Putusan ICJ menyatakan bahwa Israel belum "cukup mengatasi dan menghilangkan" kekhawatiran yang timbul akibat operasi militernya di Rafah.
Mahkamah itu juga mendesak Israel untuk tetap membuka perlintasan Rafah agar layanan dasar dan bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza.
ICJ memerintahkan Tel Aviv untuk menyerahkan laporan tentang langkah-langkah yang diambil berdasarkan perintah terakhir dalam waktu satu bulan.
Sumber: Anadolu
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
"Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional harus membuat upaya untuk menerapkan putusan ICJ guna menghentikan operasi Israel di Gaza," kata Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam sebuah pernyataan.
Upaya menerapkan putusan guna menghentikan operasi militer Israel "akan membuka jalan bagi terciptanya perdamaian di dunia," katanya.
ICJ memperbarui perintah sebelumnya dan menuntut Israel untuk segera menghentikan serangan militernya di Rafah, sebuah kota di Gaza selatan tempat Tel Aviv mengerahkan pasukannya pada 6 Mei.
Baca juga: ICJ kaji permintaan Afrika Selatan agar Israel menarik pasukan dari Rafah
"Israel harus segera menghentikan serangan militernya atau aksi apa pun di wilayah Rafah yang dapat merugikan kelompok Palestina di Gaza maupun kondisi yang dapat mengakibatkan kehancuran fisik seluruhnya atau sebagian," kata Ketua ICJ Nawaf Salam.
Pernyataan Salam tersebut merupakan perintah terkait tindakan sementara tambahan yang dimintakan oleh Afrika Selatan dalam kasus genosida oleh Israel.
ICJ mengatakan perubahan pada perintah 28 Maret tersebut mempertimbangkan perubahan situasi akibat serangan di Rafah, tempat para pengungsi Palestina berlindung dari perang yang dimulai pada Oktober tahun lalu.
Menurut sejumlah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lebih dari 800 ribu orang telah meninggalkan kota tersebut akibat serangan darat.
Baca juga: Nikaragua adukan Jerman ke ICJ, dituding "memfasilitasi" genosida di Gaza
Presiden Maladewa Mohamed Muizzu juga menyambut putusan ICJ tersebut.
"Israel harus mematuhi keputusan ini, dan segera menghentikan aksi brutalnya di Rafah. Mereka juga harus membuka penyeberangan Rafah untuk memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan secara aman," tuntut Muizzu.
"Langkah ini penting menuju perdamaian, kami juga percaya bahwa pembentukan Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi," tulis Muizzu di X.
Kementerian Luar Negeri Malaysia juga mengeluarkan pernyataan terkait putusan ICJ.
"Malaysia sangat mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel untuk mematuhi langkah-langkah tambahan tersebut, karena penolakan mereka terhadap putusan itu hanya akan mempermalukan kesucian hukum internasional," tulis kementerian itu di X.
Baca juga: Israel khawatir dan antisipasi putusan ICJ hentikan serangan militernya di Gaza
Putusan ICJ menyatakan bahwa Israel belum "cukup mengatasi dan menghilangkan" kekhawatiran yang timbul akibat operasi militernya di Rafah.
Mahkamah itu juga mendesak Israel untuk tetap membuka perlintasan Rafah agar layanan dasar dan bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza.
ICJ memerintahkan Tel Aviv untuk menyerahkan laporan tentang langkah-langkah yang diambil berdasarkan perintah terakhir dalam waktu satu bulan.
Sumber: Anadolu
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024