Pemerintah Wajibkan Transaksi Tol Non Tunai

Jakarta (Antara Megapolitan) - Pemerintah akan mewajibkan seluruh pengguna jalan tol di Indonesia melakukan transaksi dengan non tunai, mulai Oktober tahun ini.

"Kami sudah punya program. Oktober ini semua 'cashless'," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kepada pers, di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, sebagai penyedia infrastruktur pihaknya menunggu komando dari Bank Indonesia untuk mengeluarkan aturan yang diperlukan bagi kebijakan atau gerakan pembayaran non tunai itu.

"Problem saat ini, kalau pengguna tol, tap hari ini, BUJT-nya baru terima duitnya 180 hari kemudian. Ini yang kurang ok dari sisi operator tol," kata Basuki.

Jika nanti jadi non tunai 100 persen, Basuki berharap transaksi bisa diselesaikan atau uangnya bisa diterima oleh operator sore harinya.

Basuki menyebutkan, transaksi di jalan tol di seluruh Indonesia itu per tahun bisa mencapai Rp12 triliun. 

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry TZ. mengaku, sebelum Oktober pihaknya telah melakukan sosialisasi.

"Termasuk di dalamnya adalah kesiapan alat. Alat sudah siap dari Februari kemarin, sudah bisa terima non tunai semua," katanya.

Kemudian, untuk perbankan bank diajak untuk menghapuskan biaya 0,03 persen dari setiap transaksi.

Hal lain yang disiapkan adalah kemudahan top up bagi pemilik kartu. "Pembaca kartu di tol bisa bagi semuanya dari segala macam bank dan tentu standarnya harus sama," katanya.