Bogor (Antara Megapolitan) - Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jawa Barat menggelar workshop desentralisasi obat ARV bagi penderita HIV/AIDS dalam rangka kesiapan tata laksana, SDM dan pelayanannya.
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat membuka secara resmi kegiatan workshop, Rabu, diikuti sejumlah kepala rumah sakit, kepala puskesmas, dan perwakilan Dinkes Provinsi Jawa Barat serta Kementerian Kesehatan.
Ade menyebutkan, upaya yang dapat dilakukan dalam pengendalian HIV/AIDS adalah mencegah adanya penderita baru dengan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya penyakit tersebut.
"Setiap tahun kita dengar jumlah penderita terus meningkat, belum ada data di wilayah manapun menyebutkan terjadi penurunan kasus. Yang perlu kita siasati adalah bagaimana menurunkan jumlah penderita baru," kata Ade.
Jumlah kasus HIV di Kota Bogor dari tahun 2005 sampai Maret 2017 sebanyak 3.811 orang HIV positif. Prevalensi HIV/AIDS dari total penduduk Kota Bogor terus meningkat setiap tahunnya, tahun 2014 angkanya mencapai 0,24 persen, tahun 2015 menajdi 0,29 persen, dan 2016 naik menjadi 0,36 persen.
Ade mengatakan, dengan adanya desentralisasi distribusi obat ARV dimaksudkan kewenangan distribusi yang tadinya terpusat kini diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah.
"Desentralisasi ini sangat baik, karena daerah tahu betul situasi dan kebutuhan masyarakatnya, jadi akan membantu mempermudah pasien HIV untuk mendapatkan pengobatannya," katanya.
Selain itu lanjut Ade, dengan adanya desentralisasi jumlah fasilitas layanan kesehatan (faskes) yang melayani penyaluran obat ARV akan bertambah dari sebelumnya hanya di dua rumah sakit yakni RSJ Marzoeki Mahdi dan RSUD Kota Bogor menjadi 11 yang terdiri dari tujuh puskesmas dan empat rumah sakit.
"Kami berharap melalui workshop ini mimpi Pemerintah Kota Bogor menuju kota sehat dapat terwujud. Kota sehat itu indikatornya masyarakatnya hidup sehat, tetapi jika angka kasus HIV terus meningkat ini belum sehat," katanya.
Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Bogor, Ratna Yunita menyebutkan ada 752 penderita HIV/AIDS yang menjalani pengobatan ARV yang dilayani oleh dua rumah sakit yakni 750 orang di RS Marzoeki Mahdi, dan dua orang di RSUD Kota Bogor.
Workshop Desentralisasi Distribusi Obat ARV menghadirkan pembicara Staf Subid HIV/AIDS dan PIMS (penyakit inveksi menular seksual) Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
Staf subid HIV/AIDS dan PIMS menyebutkan secara nasional jumlah penderita HIV/AIDS yang dilaporkan mencapai 600 ribu, tetapi baru sekitar 300 ribu yang terjaring. Jumlah penderita akan terus meningkat, karena belum diketahui angka pasti penderitanya.
"Diharapkan dari workshop ini tata laksana dan pengelolaan distribusi obat ARV dapat berjalan baik, perlu juga meningkatan pemahaman SDM di puskesmas agar dapat memberikan layanan kesehatan dengan baik ke masyarakat," kata Ratna.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat membuka secara resmi kegiatan workshop, Rabu, diikuti sejumlah kepala rumah sakit, kepala puskesmas, dan perwakilan Dinkes Provinsi Jawa Barat serta Kementerian Kesehatan.
Ade menyebutkan, upaya yang dapat dilakukan dalam pengendalian HIV/AIDS adalah mencegah adanya penderita baru dengan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya penyakit tersebut.
"Setiap tahun kita dengar jumlah penderita terus meningkat, belum ada data di wilayah manapun menyebutkan terjadi penurunan kasus. Yang perlu kita siasati adalah bagaimana menurunkan jumlah penderita baru," kata Ade.
Jumlah kasus HIV di Kota Bogor dari tahun 2005 sampai Maret 2017 sebanyak 3.811 orang HIV positif. Prevalensi HIV/AIDS dari total penduduk Kota Bogor terus meningkat setiap tahunnya, tahun 2014 angkanya mencapai 0,24 persen, tahun 2015 menajdi 0,29 persen, dan 2016 naik menjadi 0,36 persen.
Ade mengatakan, dengan adanya desentralisasi distribusi obat ARV dimaksudkan kewenangan distribusi yang tadinya terpusat kini diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah.
"Desentralisasi ini sangat baik, karena daerah tahu betul situasi dan kebutuhan masyarakatnya, jadi akan membantu mempermudah pasien HIV untuk mendapatkan pengobatannya," katanya.
Selain itu lanjut Ade, dengan adanya desentralisasi jumlah fasilitas layanan kesehatan (faskes) yang melayani penyaluran obat ARV akan bertambah dari sebelumnya hanya di dua rumah sakit yakni RSJ Marzoeki Mahdi dan RSUD Kota Bogor menjadi 11 yang terdiri dari tujuh puskesmas dan empat rumah sakit.
"Kami berharap melalui workshop ini mimpi Pemerintah Kota Bogor menuju kota sehat dapat terwujud. Kota sehat itu indikatornya masyarakatnya hidup sehat, tetapi jika angka kasus HIV terus meningkat ini belum sehat," katanya.
Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Bogor, Ratna Yunita menyebutkan ada 752 penderita HIV/AIDS yang menjalani pengobatan ARV yang dilayani oleh dua rumah sakit yakni 750 orang di RS Marzoeki Mahdi, dan dua orang di RSUD Kota Bogor.
Workshop Desentralisasi Distribusi Obat ARV menghadirkan pembicara Staf Subid HIV/AIDS dan PIMS (penyakit inveksi menular seksual) Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
Staf subid HIV/AIDS dan PIMS menyebutkan secara nasional jumlah penderita HIV/AIDS yang dilaporkan mencapai 600 ribu, tetapi baru sekitar 300 ribu yang terjaring. Jumlah penderita akan terus meningkat, karena belum diketahui angka pasti penderitanya.
"Diharapkan dari workshop ini tata laksana dan pengelolaan distribusi obat ARV dapat berjalan baik, perlu juga meningkatan pemahaman SDM di puskesmas agar dapat memberikan layanan kesehatan dengan baik ke masyarakat," kata Ratna.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017