Bekasi (Antara Megapolitan) - Sebanyak 147 dari 1.937 aparatur di lingkup Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, tidak hadir dalam kegiatan apel Senin pascalibur Paskah 2017.
"Ada 147 orang yang tidak hadir dalam apel Hari Kesadaran Nasional pascalibur kemarin," kata Kepala Bidang Penilaian Kerja Aparatur di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Sajekti Rubiah, di Bekasi, Senin.
Menurut dia, dari 147 orang yang tidak hadir dalam apel tersebut, sebanyak 23 orang mempunyai keterangan sakit dan tujuh lainnya mengajukan cuti kerja, dinas luar kota sebanyak 29 orang dan 88 orang tanpa keterangan.
Aparatur yang tidak hadir itu berasal dari Aparatur Negeri Sipil (ASN) dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bekasi.
Menurut Sajekti, jumlah tersebut belum termasuk aparatur yang berkantor di luar Kantor Pusat Pemkot Bekasi di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan.
"Masih banyak aparatur yang bertugas di luar OPD perkantoran Jalan Ahmad Yani, seperti 12 kecamatan, 56 kelurahan dan ratusan sekolah negeri," katanya.
Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu yang memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional mengaku prihatin dengan situasi itu dan akan menindak tegas sesuai aturan yang berlaku.
"Hari ini merupakan hari kesadaran dan tentunya kita harus canangkan bersama kesadaran ini dengan sikap tanggung jawab kita," katanya.
Pencanangan Hari Kesadaran Nasional ini, kata Syaikhu, pelu diimplementasikan dengan semangat yang ada pada diri masing-masing aparatur.
"Kita semakin tumbuhkan kesadaran dalam diri kita, kesadaran untuk memperbaiki diri, kesadaran untuk kita berprestasi, kesadaran untuk kita mampu mengimplementasikan tugas dan tupoksi kita serta kesadaran untuk mempertahankan kehidupan bernegara Republik Indonesia," katanya.
Menurut Syaikhu, produktivitas kerja aparatur berpulang kepada diri masing-masing, sebab di manapun aparatur ditempatkan untuk bekerja tapi kalau kesadaran tidak pulih, akan memunculkan perilaku yang buruk.
"Walaupun dirolling berkali-kali tapi tanpa ada kesadaran para pemangku jabatan seperti ini saya yakin juga hanya akan memindahkan masalah dari dinas A ke dinas B dan begitulah seterusnya," katanya.
(ADV/Humas Pemkot Bekasi).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Ada 147 orang yang tidak hadir dalam apel Hari Kesadaran Nasional pascalibur kemarin," kata Kepala Bidang Penilaian Kerja Aparatur di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Sajekti Rubiah, di Bekasi, Senin.
Menurut dia, dari 147 orang yang tidak hadir dalam apel tersebut, sebanyak 23 orang mempunyai keterangan sakit dan tujuh lainnya mengajukan cuti kerja, dinas luar kota sebanyak 29 orang dan 88 orang tanpa keterangan.
Aparatur yang tidak hadir itu berasal dari Aparatur Negeri Sipil (ASN) dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bekasi.
Menurut Sajekti, jumlah tersebut belum termasuk aparatur yang berkantor di luar Kantor Pusat Pemkot Bekasi di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan.
"Masih banyak aparatur yang bertugas di luar OPD perkantoran Jalan Ahmad Yani, seperti 12 kecamatan, 56 kelurahan dan ratusan sekolah negeri," katanya.
Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu yang memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional mengaku prihatin dengan situasi itu dan akan menindak tegas sesuai aturan yang berlaku.
"Hari ini merupakan hari kesadaran dan tentunya kita harus canangkan bersama kesadaran ini dengan sikap tanggung jawab kita," katanya.
Pencanangan Hari Kesadaran Nasional ini, kata Syaikhu, pelu diimplementasikan dengan semangat yang ada pada diri masing-masing aparatur.
"Kita semakin tumbuhkan kesadaran dalam diri kita, kesadaran untuk memperbaiki diri, kesadaran untuk kita berprestasi, kesadaran untuk kita mampu mengimplementasikan tugas dan tupoksi kita serta kesadaran untuk mempertahankan kehidupan bernegara Republik Indonesia," katanya.
Menurut Syaikhu, produktivitas kerja aparatur berpulang kepada diri masing-masing, sebab di manapun aparatur ditempatkan untuk bekerja tapi kalau kesadaran tidak pulih, akan memunculkan perilaku yang buruk.
"Walaupun dirolling berkali-kali tapi tanpa ada kesadaran para pemangku jabatan seperti ini saya yakin juga hanya akan memindahkan masalah dari dinas A ke dinas B dan begitulah seterusnya," katanya.
(ADV/Humas Pemkot Bekasi).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017