Jakarta, (Antara Megapolitan) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengklaim skema pembiayaan untuk kereta ringan (light rail transit/LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi sudah final.
"LRT tadi sudah beres. Sudah kita finalkan dan enggak ada masalah," katanya di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Rabu malam.
Skema pembiayaan proyek LRT Jabodebek bersumber dari dana pemerintah, melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), dan investasi.
PT KAI (Persero) yang ditunjuk menjadi investor dan operator proyek itu telah menerima PMN sebesar Rp2 triliun pada 2015. Sedangkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang ditunjuk sebagai kontraktor telah mendapat PMN sebesar Rp1,4 triliun pada 2015.
Untuk mendukung proyek LRT Jabodebek, pemerintah mengusulkan PMN untuk KAI sebesar Rp5,6 triliun pada tahun ini.
Dengan demikian, dari total investasi yang dibutuhkan untuk sarana dan prasarana sebesar Rp27 triliun, tambahan Rp18 triliun akan didapatkan melalui skema pinjaman dari sejumlah lembaga keuangan, yakni Bank Mandiri, BNI, BRI dan Sarana Multi Infrastruktur.
Setelah skema pembiayaan rampung, Luhut mengatakan masih ada proses lanjutan yang akan dibahas yakni mengenai suku bunga pinjaman bank.
"Duitnya Adhi Karya kan sudah cukup sampai Desember tahun ini, kira-kira Rp9 triliun. Lalu nanti masuk pakai APBN dan PMN. Ini sih tinggal bunga, kalau bunganya 8,5 persen, subsidinya besar. Jadi ini kita lagi coba 7 persen. Nanti kerja sama dengan Bank Indonesia," jelasnya.
Luhut menuturkan pemerintah akan memberikan penjaminan kepada KAI dan Adhi Karya jika nanti usulan PMN tidak disetujui DPR.
"Iya, kalau sampai tidak disetujui, tapi kita enggak mau mangkrak, jadi nanti kita sekuritisasi, jadi pengembangan selanjutnya sendiri," katanya.
Ada pun terkait PSO (Public Service Obligation), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menanggung sepenuhnya lantaran keberadaan transportasi massal itu akan dapat mengurangi kemacetan hingga 20 persen.
"Itu (PSO) akan ditanggung Pemda DKI 100 persen, kalau itu (LRT Jabodebek) nanti jalan, 20 persen 'traffic' (kemacetan) akan berkurang," ujarnya.
Sebelumnya, disebutkan bahwa selain melalui PMN, KAI akan mendapat suntikan dana melalui PSO. Suntikan PMN diharapkan dapat memperkuat modal KAI untuk bisa mendapatkan pinjaman perbankan BUMN sebagai investasi untuk membiayai proyek tersebut.
"Terhadap KAI akan diberikan masa konsesi dan pemberian subsidi selama 12 tahun. Subsidi ini opsi sumber dananya bisa dari APBN atau APBD Pemprov DKI Jakarta," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo pada awal Maret lalu.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"LRT tadi sudah beres. Sudah kita finalkan dan enggak ada masalah," katanya di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Rabu malam.
Skema pembiayaan proyek LRT Jabodebek bersumber dari dana pemerintah, melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), dan investasi.
PT KAI (Persero) yang ditunjuk menjadi investor dan operator proyek itu telah menerima PMN sebesar Rp2 triliun pada 2015. Sedangkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang ditunjuk sebagai kontraktor telah mendapat PMN sebesar Rp1,4 triliun pada 2015.
Untuk mendukung proyek LRT Jabodebek, pemerintah mengusulkan PMN untuk KAI sebesar Rp5,6 triliun pada tahun ini.
Dengan demikian, dari total investasi yang dibutuhkan untuk sarana dan prasarana sebesar Rp27 triliun, tambahan Rp18 triliun akan didapatkan melalui skema pinjaman dari sejumlah lembaga keuangan, yakni Bank Mandiri, BNI, BRI dan Sarana Multi Infrastruktur.
Setelah skema pembiayaan rampung, Luhut mengatakan masih ada proses lanjutan yang akan dibahas yakni mengenai suku bunga pinjaman bank.
"Duitnya Adhi Karya kan sudah cukup sampai Desember tahun ini, kira-kira Rp9 triliun. Lalu nanti masuk pakai APBN dan PMN. Ini sih tinggal bunga, kalau bunganya 8,5 persen, subsidinya besar. Jadi ini kita lagi coba 7 persen. Nanti kerja sama dengan Bank Indonesia," jelasnya.
Luhut menuturkan pemerintah akan memberikan penjaminan kepada KAI dan Adhi Karya jika nanti usulan PMN tidak disetujui DPR.
"Iya, kalau sampai tidak disetujui, tapi kita enggak mau mangkrak, jadi nanti kita sekuritisasi, jadi pengembangan selanjutnya sendiri," katanya.
Ada pun terkait PSO (Public Service Obligation), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menanggung sepenuhnya lantaran keberadaan transportasi massal itu akan dapat mengurangi kemacetan hingga 20 persen.
"Itu (PSO) akan ditanggung Pemda DKI 100 persen, kalau itu (LRT Jabodebek) nanti jalan, 20 persen 'traffic' (kemacetan) akan berkurang," ujarnya.
Sebelumnya, disebutkan bahwa selain melalui PMN, KAI akan mendapat suntikan dana melalui PSO. Suntikan PMN diharapkan dapat memperkuat modal KAI untuk bisa mendapatkan pinjaman perbankan BUMN sebagai investasi untuk membiayai proyek tersebut.
"Terhadap KAI akan diberikan masa konsesi dan pemberian subsidi selama 12 tahun. Subsidi ini opsi sumber dananya bisa dari APBN atau APBD Pemprov DKI Jakarta," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo pada awal Maret lalu.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017