Salah satu temuan menarik dari penelitian Universitas Padjajaran dalam evaluasi operasi Aman Nusa II penanganan Covid-19 oleh Polri adalah adanya perubahan kebijakan penambahan vaksinasi yang menjadi 'game changer policy'.
Penelitian Kombes Pol Dr. Yade Setiawan Ujung (mahasiswa s3 doktoral administrasi publik Universitas Padjajaran) menemukan bahwa partisipasi masyarakat menjadi tinggi dalam program vaksinasi ini khususnya di periode tahun 2021 sehingga mampu melandaikan kurva Covid-19.
Menurut dia pada tahap awal operasi Aman Nusa II di tahun 2020 diketahui bahwa partisipasi masyarakat relatif rendah dalam pelaksanaan PSBB dan protokol kesehatan. namun hal tersebut berubah setelah program vaksinasi digulirkan karena polri aktif melakukan vaksinasi door to door dan di titik-titik keramaian.
"Program vaksinasi menjadi salah satu kunci keberhasilan operasi aman Nusa II dalam melakukan penanggulangan covid-19 yang turut dilaksanakan oleh Polri," kata Kombes Pol Dr. Yade Setiawan Ujung, dalam keterangannya, Kamis.
Dalam kebijakan ini, memerlukan keterlibatan masyarakat untuk menerima dan melakukan program vaksinasi. program vaksinasi merupakan bentuk pengayaan dari proses preventif yang diinstruksikan langsung oleh pemerintah pusat untuk melengkapi kebijakan penanggulangan covid-19 selain protokol kesehatan dan penguatan 3t (testing, tracing, dan treatment).
Polrestabes Bandung memprioritaskan program vaksinasi dalam operasi Aman Nusa II sebagai bentuk pelaksanaan instruksi langsung dari pemerintah pusat dalam peran penting polri menjaga keamanan dan ketertiban nasional.
Temuan ini berimplikasi pada elemen dalam model kebijakan publik yang selama ini disepakati para scholar administrasi publik seperti dye (2013), thedoulou (1995), dunn (2003), dan patton (1993). Elemen tersebut adalah perumusan kebijakan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan
Dengan adanya temuan ini, maka ternyata ada elemen lain dalam kebijakan publik agar objective dalam perumusan kebijakan dapat dicapai yaitu elemen proactive. Tanpa adanya pendekatan proaktif dari Polri untuk turun door to door serta masifnya kampanye terkait efektivitas vaksinasi, maka partisipasi publik tidak akan setinggi yang diharapkan.
Selain itu, perubahan kebijakan yang responsif ini mengindikasikan adanya proses evaluasi yang dilakukan polri khususnya polrestabes bandung secara dinamis dengan temuan di lapangan.
Hal ini sejalan dengan konsep evaluasi kebijakan oleh stewart et al (2000) bahwa evaluasi kebijakan menilai konsekuensi kebijakan yang ditunjukkan oleh dampak-dampaknya dan menilai keberhasilan berdasarkan kriteria yang sudah dibuat.
Dalam hal ini, implementasi menghasilkan perubahan kebijakan untuk mencapai tujuan yaitu melandaikan kurva covid-19 pungkas kombes pol dr yade setiawan ujung dalam paparan disertasinya.
Selain itu, hasil implikasi teori cipp oleh stufflebeam (2003) dan ufe dari patton (2012) berdasarkan temuan melalui evaluasi operasi Aman Nusa II juga menghasilkan usulan model evaluasi yang diajukan oleh promovendus untuk bencana non alam dalam model cipp+u.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Penelitian Kombes Pol Dr. Yade Setiawan Ujung (mahasiswa s3 doktoral administrasi publik Universitas Padjajaran) menemukan bahwa partisipasi masyarakat menjadi tinggi dalam program vaksinasi ini khususnya di periode tahun 2021 sehingga mampu melandaikan kurva Covid-19.
Menurut dia pada tahap awal operasi Aman Nusa II di tahun 2020 diketahui bahwa partisipasi masyarakat relatif rendah dalam pelaksanaan PSBB dan protokol kesehatan. namun hal tersebut berubah setelah program vaksinasi digulirkan karena polri aktif melakukan vaksinasi door to door dan di titik-titik keramaian.
"Program vaksinasi menjadi salah satu kunci keberhasilan operasi aman Nusa II dalam melakukan penanggulangan covid-19 yang turut dilaksanakan oleh Polri," kata Kombes Pol Dr. Yade Setiawan Ujung, dalam keterangannya, Kamis.
Dalam kebijakan ini, memerlukan keterlibatan masyarakat untuk menerima dan melakukan program vaksinasi. program vaksinasi merupakan bentuk pengayaan dari proses preventif yang diinstruksikan langsung oleh pemerintah pusat untuk melengkapi kebijakan penanggulangan covid-19 selain protokol kesehatan dan penguatan 3t (testing, tracing, dan treatment).
Polrestabes Bandung memprioritaskan program vaksinasi dalam operasi Aman Nusa II sebagai bentuk pelaksanaan instruksi langsung dari pemerintah pusat dalam peran penting polri menjaga keamanan dan ketertiban nasional.
Temuan ini berimplikasi pada elemen dalam model kebijakan publik yang selama ini disepakati para scholar administrasi publik seperti dye (2013), thedoulou (1995), dunn (2003), dan patton (1993). Elemen tersebut adalah perumusan kebijakan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan
Dengan adanya temuan ini, maka ternyata ada elemen lain dalam kebijakan publik agar objective dalam perumusan kebijakan dapat dicapai yaitu elemen proactive. Tanpa adanya pendekatan proaktif dari Polri untuk turun door to door serta masifnya kampanye terkait efektivitas vaksinasi, maka partisipasi publik tidak akan setinggi yang diharapkan.
Selain itu, perubahan kebijakan yang responsif ini mengindikasikan adanya proses evaluasi yang dilakukan polri khususnya polrestabes bandung secara dinamis dengan temuan di lapangan.
Hal ini sejalan dengan konsep evaluasi kebijakan oleh stewart et al (2000) bahwa evaluasi kebijakan menilai konsekuensi kebijakan yang ditunjukkan oleh dampak-dampaknya dan menilai keberhasilan berdasarkan kriteria yang sudah dibuat.
Dalam hal ini, implementasi menghasilkan perubahan kebijakan untuk mencapai tujuan yaitu melandaikan kurva covid-19 pungkas kombes pol dr yade setiawan ujung dalam paparan disertasinya.
Selain itu, hasil implikasi teori cipp oleh stufflebeam (2003) dan ufe dari patton (2012) berdasarkan temuan melalui evaluasi operasi Aman Nusa II juga menghasilkan usulan model evaluasi yang diajukan oleh promovendus untuk bencana non alam dalam model cipp+u.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024