Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan parkir liar di kawasan perbelanjaan Tanah Abang demi menjamin kenyamanan pengunjung.
"Kalau parkir liar maka kewajiban dari pihak terkait untuk segera melakukan penertiban tindakan," kata Ismail saat ditemui di geduyng DPRD DKI Jakarta, Kamis.
Ismail menuturkan mengingat momen ini menjelang Hari Raya Idul Fitri tentunya kunjungan di Tanah Abang meningkat.
Menurut dia, hal ini bisa menjadi peluang bagi oknum tertentu untuk yang terbiasa mengurus parkir liar di kawasan tersebut.
"Pasti akan menjadi dijadikan peluang bagi siapa pun termasuk yang selama ini terbiasa mengurus parkir liar," ujarnya.
Baca juga: Video tarif parkir melonjak, ini tanggapan pengelola Pasar Tanah Abang
Karena itu, agar tidak mempengaruhi jumlah kunjungan ke Tanah Abang maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa lebih baik menertibkan.
"Agar itu tidak terjadi, maka pihak terkait harus segera menertibkan sambil juga bekerja sama dengan tenaga wilayah setempat," ujarnya.
Dia menuturkan warga setempat memang punya niat baik untuk menyediakan lahan parkir namun seharusnya tetap menerapkan tarif wajar.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya mampu mengajak warga setempat untuk berkomunikasi mengenai tata pengelolaan parkir.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
"Kalau parkir liar maka kewajiban dari pihak terkait untuk segera melakukan penertiban tindakan," kata Ismail saat ditemui di geduyng DPRD DKI Jakarta, Kamis.
Ismail menuturkan mengingat momen ini menjelang Hari Raya Idul Fitri tentunya kunjungan di Tanah Abang meningkat.
Menurut dia, hal ini bisa menjadi peluang bagi oknum tertentu untuk yang terbiasa mengurus parkir liar di kawasan tersebut.
"Pasti akan menjadi dijadikan peluang bagi siapa pun termasuk yang selama ini terbiasa mengurus parkir liar," ujarnya.
Baca juga: Video tarif parkir melonjak, ini tanggapan pengelola Pasar Tanah Abang
Karena itu, agar tidak mempengaruhi jumlah kunjungan ke Tanah Abang maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa lebih baik menertibkan.
"Agar itu tidak terjadi, maka pihak terkait harus segera menertibkan sambil juga bekerja sama dengan tenaga wilayah setempat," ujarnya.
Dia menuturkan warga setempat memang punya niat baik untuk menyediakan lahan parkir namun seharusnya tetap menerapkan tarif wajar.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya mampu mengajak warga setempat untuk berkomunikasi mengenai tata pengelolaan parkir.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024