Cikarang (Antara Megapolitan) - Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (LP3D) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mempertanyakan mesin press sampah yang kurang bermanfaat, yang dikelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Bekasi di Pasar Induk Cibitung.
"Dikarenakan alat tersebut sekarang sudah tidak berfungsi dan hanya menjadi besi tua," kata Koordinator LP3D Bekasi, Ronny Harefa di Cakarang Ibu kota Kabupaten Bekasi, Selasa.
Menurut dia dalam pengadaan alat tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2015 tetapi pelaksanaannya atau penggunaannya dirasa kurang tepat guna.
Selain itu penggunaan anggaran untuk membeli alat tersebut mencapai hingga miliaran rupiah dan biaya perawatannya mencapai ratusan juta.
"Dalam pembelian alat itu dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kabupaten Bekasi yang kini menjadi Dinas Lingkungan Hidup," katanya.
Namun saat dilakukan konfirmasi mengenai masalah itu, dinas terkait terkesan menutup-nutupi dan hanya mengatakan masih digunakan dan berfungsi secara baik.
Pasalnya saat dilakukan pengecekan, alat mesin press sampah ini sudah tidak berfungsi dan terkesan hanya sebagai besi tua.
Ia menambahkan dalam menyikapi masalah ini perlunya tindaklanjuti dari Pemerintah Kabupaten Bekasi dan penegak hukum untuk menelisik dan menyelidiki masalah alat press sampah ini.
Dengan cara melihat batas pemakaian dan anggaran harga pasti serta spesifikasi alat. Dengan mengacu pada hal tersebut tentu akan mendapatkannya banyak bukti kuat bila disangkutkan pada tindak penyelewengan dana pemerintah yang tidak tepat guna.
Selain itu pembelian mesin ini kurang bagus dikarenakan secara pengguanaannya lebih untuk pemesanan urunan debit sampah sehingga dapat muat banyak.
Dan juga mesin pres sampah dalam bentuk pengadaan TPSS indoor tersebut seharusnya menjadi solusi di Pasar Induk Cibitung. Namun, mesin pres tersebut justru seperti barang rongsokan yang sudah tidak dapat digunakan.
Lanjut Ronny menjelaskan dalam menyikapi masalah ini memiliki ya kepada pemerintah daerah setempat dan penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan terkait penyelewengan anggaran.
Dikarenakan mesin itu dalam kurun waktu dua tahun terakhir sudah tidak berfungsi dan terus menelan biaya perawatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Dikarenakan alat tersebut sekarang sudah tidak berfungsi dan hanya menjadi besi tua," kata Koordinator LP3D Bekasi, Ronny Harefa di Cakarang Ibu kota Kabupaten Bekasi, Selasa.
Menurut dia dalam pengadaan alat tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2015 tetapi pelaksanaannya atau penggunaannya dirasa kurang tepat guna.
Selain itu penggunaan anggaran untuk membeli alat tersebut mencapai hingga miliaran rupiah dan biaya perawatannya mencapai ratusan juta.
"Dalam pembelian alat itu dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kabupaten Bekasi yang kini menjadi Dinas Lingkungan Hidup," katanya.
Namun saat dilakukan konfirmasi mengenai masalah itu, dinas terkait terkesan menutup-nutupi dan hanya mengatakan masih digunakan dan berfungsi secara baik.
Pasalnya saat dilakukan pengecekan, alat mesin press sampah ini sudah tidak berfungsi dan terkesan hanya sebagai besi tua.
Ia menambahkan dalam menyikapi masalah ini perlunya tindaklanjuti dari Pemerintah Kabupaten Bekasi dan penegak hukum untuk menelisik dan menyelidiki masalah alat press sampah ini.
Dengan cara melihat batas pemakaian dan anggaran harga pasti serta spesifikasi alat. Dengan mengacu pada hal tersebut tentu akan mendapatkannya banyak bukti kuat bila disangkutkan pada tindak penyelewengan dana pemerintah yang tidak tepat guna.
Selain itu pembelian mesin ini kurang bagus dikarenakan secara pengguanaannya lebih untuk pemesanan urunan debit sampah sehingga dapat muat banyak.
Dan juga mesin pres sampah dalam bentuk pengadaan TPSS indoor tersebut seharusnya menjadi solusi di Pasar Induk Cibitung. Namun, mesin pres tersebut justru seperti barang rongsokan yang sudah tidak dapat digunakan.
Lanjut Ronny menjelaskan dalam menyikapi masalah ini memiliki ya kepada pemerintah daerah setempat dan penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan terkait penyelewengan anggaran.
Dikarenakan mesin itu dalam kurun waktu dua tahun terakhir sudah tidak berfungsi dan terus menelan biaya perawatan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017