Karawang (Antara Megapolitan) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, khawatir tingginya Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang pada 2017 memicu peralihan tenaga kerja ke optimalisasi robot.
"Perusahaan bisa jadi berpikir akan menggunakan teknologi, melalui optimalisasi robot dibandingkan mengeluarkan biaya besar untuk upah karyawan," kata Ketua Apindo setempat Abdul Syukur, saat dihubungi di Karawang, Minggu.
Pengajuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Karawang dengan dasar upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp3,6 juta itu sendiri menghasilkan UMSK 1 Rp3.616.017.
Kemudian UMSK II menjadi Rp3.949.887, UMSK III sebesar Rp4.151.145 dan UMSK IV sebesar Rp4.207.536. Saat ini, nominal UMSK tersebut masih menjadi polemik, karena ada penolakan dari Pemerintah Provinsi Jabar, dengan alasan tidak adanya persetujuan Apindo.
Abdul Sykur mengakui dampak UMSK yang tinggi di Karawang bisa berdampak besar terhadap keberlangungan perusahaan. Dengan kenaikan UMK Karawang tahun ini yang mencapai Rp3,6 juta saja, telah terjadi pengurangan tenaga kerja dan hengkangnya perusahaan.
"Sudah ada perusahaan yang hengkang ke Majalengka, seperti PT Trigolden Wisesa. Alasan hengkanya perusahaan itu ya karena upah yang sangat tinggi," kata dia.
Ia menilai, jika UMSK Karawang yang diajukan itu diterima, maka dikhawatirkan akan memicu peralihan tenaga kerja manusia ke optimalisasi robot.
Jika itu terjadi, maka akan terjadi pengurangan jumlah tenaga manusia atau karyawan di sejumlah perusahaan. Atas hal tersebut, ia menyarankan agar pemerintah mengimbau agar perusahaan tidak beralih ke teknologi robot.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang Suroto sebelumnya berharap agar polemik seputar UMSK Karawang di tingkat provinsi bisa segera diselesaikan.
"Untuk saat ini masih diurus oleh Dewan Pengupahan Provinsi. Kalau gaji saat ini masih menggunakan yang sebelumnya," kata dia.
Catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat, terdapat 15 perusahaan yang meminta penangguhan upah terkait kenaikan UMK pada tahun ini yang mencapai Rp3,6 juta.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Perusahaan bisa jadi berpikir akan menggunakan teknologi, melalui optimalisasi robot dibandingkan mengeluarkan biaya besar untuk upah karyawan," kata Ketua Apindo setempat Abdul Syukur, saat dihubungi di Karawang, Minggu.
Pengajuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Karawang dengan dasar upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp3,6 juta itu sendiri menghasilkan UMSK 1 Rp3.616.017.
Kemudian UMSK II menjadi Rp3.949.887, UMSK III sebesar Rp4.151.145 dan UMSK IV sebesar Rp4.207.536. Saat ini, nominal UMSK tersebut masih menjadi polemik, karena ada penolakan dari Pemerintah Provinsi Jabar, dengan alasan tidak adanya persetujuan Apindo.
Abdul Sykur mengakui dampak UMSK yang tinggi di Karawang bisa berdampak besar terhadap keberlangungan perusahaan. Dengan kenaikan UMK Karawang tahun ini yang mencapai Rp3,6 juta saja, telah terjadi pengurangan tenaga kerja dan hengkangnya perusahaan.
"Sudah ada perusahaan yang hengkang ke Majalengka, seperti PT Trigolden Wisesa. Alasan hengkanya perusahaan itu ya karena upah yang sangat tinggi," kata dia.
Ia menilai, jika UMSK Karawang yang diajukan itu diterima, maka dikhawatirkan akan memicu peralihan tenaga kerja manusia ke optimalisasi robot.
Jika itu terjadi, maka akan terjadi pengurangan jumlah tenaga manusia atau karyawan di sejumlah perusahaan. Atas hal tersebut, ia menyarankan agar pemerintah mengimbau agar perusahaan tidak beralih ke teknologi robot.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang Suroto sebelumnya berharap agar polemik seputar UMSK Karawang di tingkat provinsi bisa segera diselesaikan.
"Untuk saat ini masih diurus oleh Dewan Pengupahan Provinsi. Kalau gaji saat ini masih menggunakan yang sebelumnya," kata dia.
Catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat, terdapat 15 perusahaan yang meminta penangguhan upah terkait kenaikan UMK pada tahun ini yang mencapai Rp3,6 juta.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017