Bogor (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, melalui Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah berupaya membantu pelaku usaha kecil memperluas pemasaran produknya untuk mengatisipasi dampak penyesuaian tarif dasar listrik mulai 1 Januari 2017.
"Ada beberapa tawaran yang kami siapkan untuk membantu pemasaran produk UMKM, mulai dari pameran, pelatihan, bantuan pemasaran, bantuan untuk ekspor dan produksi," kata Kepala Dinas UMKM Kota Bogor Annas Rasmana, di Bogor, Kamis.
Menurutnya, kebijakan pencabutan subsidi listrik serta kenaikan TDL untuk pelanggan 900 va secara tidak langsung memberi dampak bagi pelaku usaha kecil terutama yang memiliki pendapat kurang dari Rp5 juta per bulan.
Ia menyebutkan terdapat 24 ribu UMKM di Kota Bogor yang bergerak di berbagai sektor, seperti kerajinan, pakaian, hiasan dan produk makanan. Dari jumlah tersebut, hampir sebagian besar pelaku usaha masih berskala mikro.
"Tentu yang merasakan dampaknya pelaku usaha kecil terutama memproduksi makanan, mereka mungkin pengguna daya 900 va, ketika subsidi dicabut dan terjadi penyesuaian tarif, tentu ongkos produksi mereka menjadi bertambah," katanya.
Namun demikian lanjut Annas, pihaknya belum menerima adanya laporan dari pelaku usaha yang mengeluhkan pencabutan subsidi listrik serta penyesuai tarif sejak kebijakan itu dikeluarkan awal tahun lalu.
"Hingga kini belum ada laporan dari pelaku usaha, aktivitas mereka masih normal," kata Annas.
Annas menyebutkan, sudah menjadi komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk menghidupkan ekonomi kreatif karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta terbentuknya kemandirian ekonomi.
"Wali Kota juga memiliki kebijakan tahun ini akan dibuatkan tempat khusus untuk memasarkan produk UMKM di fasilitas pedestrian seputar kebun raya," katanya.
Menurut Annah, wacana tersebut masih terus dimatangkan, supaya pedestrian hanya menjadi tempat untuk memasarkan produk UMKM bukan untuk PKL. Persiapan dimulai dari merancang konsep, serta mendata UMKM.
Ade Rohayati salah satu pelaku IKM memproduksi krispy jamur, dan produk olahan pertanian lainnya mengatakan, kenaikan tarif listrik dapat mempengaruhi biaya produksinya.
"Ya ada kekhawatiran lah, kalau tarif listrik naik berpengaruh pada biaya produksi. Listrik kami perlukan untuk penerangan, dan produksi bahan olahan krispi," katanya.
Menurutnya, selama ini setiap bulan ia harus mengeluarkan biaya sebesar Rp200 ribu sampai Rp250 ribu untuk membayar pemakaian listrik konvensional dengan daya 900 VA.
Ade yang juga anggota Asosiasi Pasar Tani (Aspartan) Kota Bogor di bawah pendampingan Dinas Pertanian menambahkan, pelaku IKM mengharapkan perhatian pemerintah untuk memperluas pangsa pasar produk IKM.
"Salah satu upaya yang bisa kami lakukan mengatasi situasi ini dengan memperbanyak pemasaran, dengan begitu produksi juga meningkat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Ada beberapa tawaran yang kami siapkan untuk membantu pemasaran produk UMKM, mulai dari pameran, pelatihan, bantuan pemasaran, bantuan untuk ekspor dan produksi," kata Kepala Dinas UMKM Kota Bogor Annas Rasmana, di Bogor, Kamis.
Menurutnya, kebijakan pencabutan subsidi listrik serta kenaikan TDL untuk pelanggan 900 va secara tidak langsung memberi dampak bagi pelaku usaha kecil terutama yang memiliki pendapat kurang dari Rp5 juta per bulan.
Ia menyebutkan terdapat 24 ribu UMKM di Kota Bogor yang bergerak di berbagai sektor, seperti kerajinan, pakaian, hiasan dan produk makanan. Dari jumlah tersebut, hampir sebagian besar pelaku usaha masih berskala mikro.
"Tentu yang merasakan dampaknya pelaku usaha kecil terutama memproduksi makanan, mereka mungkin pengguna daya 900 va, ketika subsidi dicabut dan terjadi penyesuaian tarif, tentu ongkos produksi mereka menjadi bertambah," katanya.
Namun demikian lanjut Annas, pihaknya belum menerima adanya laporan dari pelaku usaha yang mengeluhkan pencabutan subsidi listrik serta penyesuai tarif sejak kebijakan itu dikeluarkan awal tahun lalu.
"Hingga kini belum ada laporan dari pelaku usaha, aktivitas mereka masih normal," kata Annas.
Annas menyebutkan, sudah menjadi komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk menghidupkan ekonomi kreatif karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta terbentuknya kemandirian ekonomi.
"Wali Kota juga memiliki kebijakan tahun ini akan dibuatkan tempat khusus untuk memasarkan produk UMKM di fasilitas pedestrian seputar kebun raya," katanya.
Menurut Annah, wacana tersebut masih terus dimatangkan, supaya pedestrian hanya menjadi tempat untuk memasarkan produk UMKM bukan untuk PKL. Persiapan dimulai dari merancang konsep, serta mendata UMKM.
Ade Rohayati salah satu pelaku IKM memproduksi krispy jamur, dan produk olahan pertanian lainnya mengatakan, kenaikan tarif listrik dapat mempengaruhi biaya produksinya.
"Ya ada kekhawatiran lah, kalau tarif listrik naik berpengaruh pada biaya produksi. Listrik kami perlukan untuk penerangan, dan produksi bahan olahan krispi," katanya.
Menurutnya, selama ini setiap bulan ia harus mengeluarkan biaya sebesar Rp200 ribu sampai Rp250 ribu untuk membayar pemakaian listrik konvensional dengan daya 900 VA.
Ade yang juga anggota Asosiasi Pasar Tani (Aspartan) Kota Bogor di bawah pendampingan Dinas Pertanian menambahkan, pelaku IKM mengharapkan perhatian pemerintah untuk memperluas pangsa pasar produk IKM.
"Salah satu upaya yang bisa kami lakukan mengatasi situasi ini dengan memperbanyak pemasaran, dengan begitu produksi juga meningkat," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017