Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai program yang digulirkan Kementerian Kesehatan terkait dengan kasus stunting sering sulit untuk diimplementasikan.
"Komisi IX DPR RI akan terus mengawal, menjadi penjaga gawang atas kebijakan atau program terkait kasus stunting yang sering sulit diimplementasikan," kata Netty, dalam keterangannya saat Kampanye Percepatan Penurunan Stunting yang diterima di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa.
Ia menyampaikan bahwa sering program atau kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan terkait dengan kasus stunting sulit diimplementasikan.
Baca juga: Anggota Komisi IX DPR Putih Sari ajak masyarakat ikut terlibat turunkan stunting
Contohnya, kata dia, Kementerian Kesehatan yang kini tengah membangun atau membentuk visi baru, yakni Posyandu Prima yang katanya akan buka praktik setiap hari.
"Katanya, melalui Posyandu Prima itu akan buka praktik setiap hari, ada dokter, perawat, dan bidannya. (Kaitan dengan hal itu), saya bilang 'nonsense'," kata dia.
Netty mengaku sudah mengetahui banyak mengenai anatomi posyandu yang kenyataannya sering ditinggalkan kadernya.
Atas hal tersebut, ia menyampaikan agar Kemenkes tidak "ngarawu ku siku" atau ingin melakukan sesuatu tapi tidak memperhitungkan kemampuan.
Baca juga: Legislator: Stunting bisa menjadi ancaman bagi Indonesia
Menurut dia, selama ini pemerintah hanya menyampaikan informasi penurunan angka stunting dan statistik semata. Padahal, stunting itu bukan hanya angka atau statistik, tetapi harus betul-betul diintervensi.
Ia mengatakan bahwa stunting itu harus ada validitas yang mana ada bayi dan balita yang benar-benar mengalami stunting serta harus ada upaya yang dilakukan melalui intervensi spesifik seperti pemberian makanan bergizi.
Dalam konteks kesehatan, katanya, disebutkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ada jenis pangan olahan untuk keperluan medis khusus (PKMK) dan ada PDK (pangan diet khusus) yang memang diberikan kepada anak yang mengalami stunting secara berulang-ulang sehingga perlu ada pendampingan, pengawasan, pembinaan pada keluarga hingga kemudian status gizinya meningkat.
Baca juga: Komisi IX DPR: Pola asuh yang benar dan tepat penting untuk pencegahan stunting
Pada momentum kampanye percepatan penurunan stunting di Bandung, Netty mengajak semua stakeholder dan masyarakat agar bisa saling berkoordinasi dan berkolaborasi.
Menurutnya, saat ini penanganan stunting sudah waktunya diganti diksi atau narasinya. Jadi tidak lagi menggunakan istilah penurunan atau penanganan. Melainkan harus sudah diganti dengan istilah pencegahan karena sudah diakui kalau 'golden period' itu sebelum bayi dua tahun. Sedangkan jika lebih dari dua tahun, itu akan sulit.
"Jadi jangan gunakan kata penurunan, sekarang harus diluruskan narasi dan diksinya, bahwa upaya yang kita lakukan adalah bukan penurunan, tetapi pencegahan agar tidak ada penambahan kasus stunting baru," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Komisi IX DPR RI akan terus mengawal, menjadi penjaga gawang atas kebijakan atau program terkait kasus stunting yang sering sulit diimplementasikan," kata Netty, dalam keterangannya saat Kampanye Percepatan Penurunan Stunting yang diterima di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa.
Ia menyampaikan bahwa sering program atau kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan terkait dengan kasus stunting sulit diimplementasikan.
Baca juga: Anggota Komisi IX DPR Putih Sari ajak masyarakat ikut terlibat turunkan stunting
Contohnya, kata dia, Kementerian Kesehatan yang kini tengah membangun atau membentuk visi baru, yakni Posyandu Prima yang katanya akan buka praktik setiap hari.
"Katanya, melalui Posyandu Prima itu akan buka praktik setiap hari, ada dokter, perawat, dan bidannya. (Kaitan dengan hal itu), saya bilang 'nonsense'," kata dia.
Netty mengaku sudah mengetahui banyak mengenai anatomi posyandu yang kenyataannya sering ditinggalkan kadernya.
Atas hal tersebut, ia menyampaikan agar Kemenkes tidak "ngarawu ku siku" atau ingin melakukan sesuatu tapi tidak memperhitungkan kemampuan.
Baca juga: Legislator: Stunting bisa menjadi ancaman bagi Indonesia
Menurut dia, selama ini pemerintah hanya menyampaikan informasi penurunan angka stunting dan statistik semata. Padahal, stunting itu bukan hanya angka atau statistik, tetapi harus betul-betul diintervensi.
Ia mengatakan bahwa stunting itu harus ada validitas yang mana ada bayi dan balita yang benar-benar mengalami stunting serta harus ada upaya yang dilakukan melalui intervensi spesifik seperti pemberian makanan bergizi.
Dalam konteks kesehatan, katanya, disebutkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ada jenis pangan olahan untuk keperluan medis khusus (PKMK) dan ada PDK (pangan diet khusus) yang memang diberikan kepada anak yang mengalami stunting secara berulang-ulang sehingga perlu ada pendampingan, pengawasan, pembinaan pada keluarga hingga kemudian status gizinya meningkat.
Baca juga: Komisi IX DPR: Pola asuh yang benar dan tepat penting untuk pencegahan stunting
Pada momentum kampanye percepatan penurunan stunting di Bandung, Netty mengajak semua stakeholder dan masyarakat agar bisa saling berkoordinasi dan berkolaborasi.
Menurutnya, saat ini penanganan stunting sudah waktunya diganti diksi atau narasinya. Jadi tidak lagi menggunakan istilah penurunan atau penanganan. Melainkan harus sudah diganti dengan istilah pencegahan karena sudah diakui kalau 'golden period' itu sebelum bayi dua tahun. Sedangkan jika lebih dari dua tahun, itu akan sulit.
"Jadi jangan gunakan kata penurunan, sekarang harus diluruskan narasi dan diksinya, bahwa upaya yang kita lakukan adalah bukan penurunan, tetapi pencegahan agar tidak ada penambahan kasus stunting baru," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023