Bekasi (Antara Megapolitan) - Sebanyak 2.081 guru berstatus honorer di Kota Bekasi, Jawa Barat, menuntut untuk diangkat menjadi Tenaga Kerja Kontrak (TKK) kepada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Senin.
"Sudah lama kami jadi guru honorer, tapi tidak diangkat-angkat sebagai TKK. Maka kami meminta kepada Pak Wali Kota agar memperhatikan nasib kami para guru," kata guru di SDN Sumurbatu, Firman, di Bekasi.
Hal itu dikatakannya saat menggelar aksi unjuk rasa bersama ribuan rekannya di Pendopo Pemkot Bekasi, Senin pagi.
Firman mengaku sudah mengajar selama 11 tahun di SDN Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang dengan status sebagai honorer.
Selama itu Firman memperoleh gaji sebagai guru honorer di bawah Rp1 juta setiap bulannya dan dirasa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
Meski demikian, dirinya tetap setia mengajar dan bersabar dengan berharap suatu saat bisa diangkat sebagai TKK atau calon PNS Kota Bekasi.
"Kami ikutin proses sesuai intruksi Pak Wali Kota, untuk menyerahkan administrasi kami ke Sekretariat Daerah tanpa harus melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Dinas Pendidikan," katanya.
Aksi unjuk rasa itu langsung direspons oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dengan melakukan audiensi bersama demonstran di ruang kerjanya.
Dalam kesempatan itu Rahmat menegaskan bahwa dirinya telah mengambil alih langsung kebijakan terkait pengangkatan status kerja itu dari Dinas Pendidikan setempat.
Rahmat meminta seluruh demonstran untuk langsung melakukan proses administrasinya tanpa melalui UPTD pendidikan dan dinas terkait.
"Kalau ada kepala sekolah dan UPTD yang menahan-nahan prosesnya, saya akan copot hari itu juga," katanya.
Namun Rahmat mengingatkan agar seluruh persyaratan administrasi pengangkatan harus lengkap tanpa ada manipulasi.
Aksi demonstrasi itu berlangsung kondusif dengan dikawal sejumlah aparat kepolisian dan Satpol PP setempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Sudah lama kami jadi guru honorer, tapi tidak diangkat-angkat sebagai TKK. Maka kami meminta kepada Pak Wali Kota agar memperhatikan nasib kami para guru," kata guru di SDN Sumurbatu, Firman, di Bekasi.
Hal itu dikatakannya saat menggelar aksi unjuk rasa bersama ribuan rekannya di Pendopo Pemkot Bekasi, Senin pagi.
Firman mengaku sudah mengajar selama 11 tahun di SDN Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang dengan status sebagai honorer.
Selama itu Firman memperoleh gaji sebagai guru honorer di bawah Rp1 juta setiap bulannya dan dirasa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
Meski demikian, dirinya tetap setia mengajar dan bersabar dengan berharap suatu saat bisa diangkat sebagai TKK atau calon PNS Kota Bekasi.
"Kami ikutin proses sesuai intruksi Pak Wali Kota, untuk menyerahkan administrasi kami ke Sekretariat Daerah tanpa harus melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Dinas Pendidikan," katanya.
Aksi unjuk rasa itu langsung direspons oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dengan melakukan audiensi bersama demonstran di ruang kerjanya.
Dalam kesempatan itu Rahmat menegaskan bahwa dirinya telah mengambil alih langsung kebijakan terkait pengangkatan status kerja itu dari Dinas Pendidikan setempat.
Rahmat meminta seluruh demonstran untuk langsung melakukan proses administrasinya tanpa melalui UPTD pendidikan dan dinas terkait.
"Kalau ada kepala sekolah dan UPTD yang menahan-nahan prosesnya, saya akan copot hari itu juga," katanya.
Namun Rahmat mengingatkan agar seluruh persyaratan administrasi pengangkatan harus lengkap tanpa ada manipulasi.
Aksi demonstrasi itu berlangsung kondusif dengan dikawal sejumlah aparat kepolisian dan Satpol PP setempat.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017