Anggota MPR RI Hj. Nur Azizah Tamhid mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur iming-iming mendapatkan politik uang saat pesta demokrasi lima tahunan yang akan digelar pada tahun 2024 karena tindakan itu bertentangan dengan Pancasila.
"'Money politic' (politik uang) itu tidak Pancasila," tegas Nur Azizah Tamhid dalam acara "Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Sistem Demokrasi Pancasila" di Depok, Jawa Barat, Minggu.
Ia mengatakan jangan sampai nanti ada tawaran satu suara dihargai Rp500 ribu maka suaranya akan beralih kepada pihak tertentu. Dia meminta jangan sampai terjadi seperti ini sehingga demokrasi tidak berjalan.
Baca juga: Memutus mata rantai politik uang untuk masa depan gemilang
Baca juga: Politik uang dan netralitas PNS ditemukan pada pilkada Karawang
Dia mengatakan ciri- ciri demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat dan kekuasaan politik ada di tangan rakyat melalui pemilu yang demokratis untuk memilih pemimpin sehingga jangan dihancurkan dengan politik uang.
Selain itu, Nur Azizah Tamhid menyoroti degradasi moral bangsa dan kurang teguhnya dalam memegang prinsip demokrasi Pancasila. Ia mengambil contoh terkait kebebasan dalam berekspresi.
Dengan alasan kebebasan berekspresi dan HAM, papar dia, saat ini banyak nilai yang tak sesuai dengan Pancasila dipropagandakan dengan gencar. Nur Azizah mencontohkan propaganda LGBT dan pergaulan bebas yang beralasan HAM.
Baca juga: Kejari Sukabumi: Kejaksaan miliki fungsi dan peran penting pada sentra gakkumdu
"Keberadaan kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia bertentangan dengan Ideologi Negara Pancasila. Menurut Nur Azizah, dalam sila pertama Pancasila disebutkan bahwa rakyat Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kita menggunakan norma agama dalam bermasyarakat di NKRI," katanya.
Ia mengatakan perilaku LGBT tidak dibenarkan dan bertentangan dengan norma agama di Indonesia karena menyalahi kodrat sebagai manusia. Tidak ada satu pun agama di Indonesia yang mewajarkan fenomena LGBT.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"'Money politic' (politik uang) itu tidak Pancasila," tegas Nur Azizah Tamhid dalam acara "Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Sistem Demokrasi Pancasila" di Depok, Jawa Barat, Minggu.
Ia mengatakan jangan sampai nanti ada tawaran satu suara dihargai Rp500 ribu maka suaranya akan beralih kepada pihak tertentu. Dia meminta jangan sampai terjadi seperti ini sehingga demokrasi tidak berjalan.
Baca juga: Memutus mata rantai politik uang untuk masa depan gemilang
Baca juga: Politik uang dan netralitas PNS ditemukan pada pilkada Karawang
Dia mengatakan ciri- ciri demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat dan kekuasaan politik ada di tangan rakyat melalui pemilu yang demokratis untuk memilih pemimpin sehingga jangan dihancurkan dengan politik uang.
Selain itu, Nur Azizah Tamhid menyoroti degradasi moral bangsa dan kurang teguhnya dalam memegang prinsip demokrasi Pancasila. Ia mengambil contoh terkait kebebasan dalam berekspresi.
Dengan alasan kebebasan berekspresi dan HAM, papar dia, saat ini banyak nilai yang tak sesuai dengan Pancasila dipropagandakan dengan gencar. Nur Azizah mencontohkan propaganda LGBT dan pergaulan bebas yang beralasan HAM.
Baca juga: Kejari Sukabumi: Kejaksaan miliki fungsi dan peran penting pada sentra gakkumdu
"Keberadaan kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia bertentangan dengan Ideologi Negara Pancasila. Menurut Nur Azizah, dalam sila pertama Pancasila disebutkan bahwa rakyat Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kita menggunakan norma agama dalam bermasyarakat di NKRI," katanya.
Ia mengatakan perilaku LGBT tidak dibenarkan dan bertentangan dengan norma agama di Indonesia karena menyalahi kodrat sebagai manusia. Tidak ada satu pun agama di Indonesia yang mewajarkan fenomena LGBT.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023