Purwakarta (Antara Megapolitan) - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengingatkan agar Perusahaan Jasa Tirta II Jatiluhur segera melakukan pembersihan seluruh keramba jaring apung di sekitar Waduk Jatiluhur.
"Sejak beberapa pekan lalu saya katakan agar pembersihan keramba jaring apung harus dilakukan secepatnya. Sebab hilir-mudik manusia karena keberadaan keramba jaring apung ini sudah tidak bisa terkontrol. Akibatnya dimanfaatkan oleh mereka yang ingin berbuat jahat," katanya, di Purwakarta, Senin.
Hal tersebut disampaikan bupati sehari pascapenangkapan terduga teroris oleh Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri di sebuah rumah apung kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta.
Perusahaan Jasa Tirta II Jatiluhur sendiri pernah merilis data ke Pemerintah Kabupaten Purwakarta terkait jumlah keramba jaring apung di Waduk Jatiluhur.
Saat ini terdapat 24 ribu keramba jaring apung di sekitar waduk tersebut. Jumlah itu sudah over kapasitas, karena jumlah keramba jaring apung yang diperbolehkan hanya 4 ribu keramba jaring apung.
"Saya ingin zero keramba jaring apung. Artinya, di sekitar Waduk Jatiluhur benar-benar bersih dari keramba jaring apung. Sebab kalau nanti diberikan izin 4 ribu, tapi pada praktiknya ditambah lagi secara ilegal. Semua harus memahami bahwa Waduk Jatiluhur ini objek vital Negara," kata bupati.
Supaya kawasan Waduk Jatiluhur tidak lagi menjadi tempat persembunyian para terduga teroris, Pemkab Purwakarta bersama Polres Purwakarta dan Perusahaan Jasa Tirta II Jatiluhur akan membangun pos-pos keamanan. Itu dilakukan untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang mungkin terjadi.
"Antisipasi kami yaitu membangun pos keamanan di 17 Desa yang memiliki akses langsung menuju Waduk Jatiluhur. Seluruh desa ini termasuk ke dalam wilayah lima kecamatan. Jadi ke depan, kalau sekedar ingin memancing ikan, mau tidak mau harus menyerahkan identitas," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Sejak beberapa pekan lalu saya katakan agar pembersihan keramba jaring apung harus dilakukan secepatnya. Sebab hilir-mudik manusia karena keberadaan keramba jaring apung ini sudah tidak bisa terkontrol. Akibatnya dimanfaatkan oleh mereka yang ingin berbuat jahat," katanya, di Purwakarta, Senin.
Hal tersebut disampaikan bupati sehari pascapenangkapan terduga teroris oleh Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri di sebuah rumah apung kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta.
Perusahaan Jasa Tirta II Jatiluhur sendiri pernah merilis data ke Pemerintah Kabupaten Purwakarta terkait jumlah keramba jaring apung di Waduk Jatiluhur.
Saat ini terdapat 24 ribu keramba jaring apung di sekitar waduk tersebut. Jumlah itu sudah over kapasitas, karena jumlah keramba jaring apung yang diperbolehkan hanya 4 ribu keramba jaring apung.
"Saya ingin zero keramba jaring apung. Artinya, di sekitar Waduk Jatiluhur benar-benar bersih dari keramba jaring apung. Sebab kalau nanti diberikan izin 4 ribu, tapi pada praktiknya ditambah lagi secara ilegal. Semua harus memahami bahwa Waduk Jatiluhur ini objek vital Negara," kata bupati.
Supaya kawasan Waduk Jatiluhur tidak lagi menjadi tempat persembunyian para terduga teroris, Pemkab Purwakarta bersama Polres Purwakarta dan Perusahaan Jasa Tirta II Jatiluhur akan membangun pos-pos keamanan. Itu dilakukan untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang mungkin terjadi.
"Antisipasi kami yaitu membangun pos keamanan di 17 Desa yang memiliki akses langsung menuju Waduk Jatiluhur. Seluruh desa ini termasuk ke dalam wilayah lima kecamatan. Jadi ke depan, kalau sekedar ingin memancing ikan, mau tidak mau harus menyerahkan identitas," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016