Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyepakati Peraturan Daerah (Perda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 lewat rapat paripurna pada Sabtu (30/9) malam.
"Paripurna mengenai penetapan Raperda APBD Perubahan TA 2023 untuk ditetapkan menjadi Perda APBD Perubahan TA 2023," kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto di Bogor, Minggu.
Ia menjelaskan, dalam APBD Perubahan TA 2023, ada sejumlah hal-hal prioritas yang mendesak untuk segera direalisasikan, salah satunya penambahan alokasi biaya tak terduga (BTT) untuk relokasi pedagang di Pasar Leuwiliang, yang terbakar beberapa waktu lalu.
"Kita mengejar, kemarin baru kejadian bencana kebakaran di Leuwiliang, pas pada saat kita berproses sudah mau selesai, akhirnya kita bahas ulang kembali agar dapat terakomodir untuk relokasi pedagang sekitar lokasi kebakaran," papar Rudy.
Baca juga: DPRD dan Pemkab Bogor tetapkan APBD Perubahan 2023 Rp9,72 triliun
Kemudian, anggaran BTT untuk percepatan pemberian bantuan sarana air bersih di tengah kekeringan pun menjadi salah satu prioritas dalam APBD Perubahan TA itu.
"Ketiga, terkait kegiatan sosial, kita menengok ke Balai Kesejahteraan Sosial (BKS) yang ada di Citeureup, satu-satunya milik Kabupaten Bogor. Itu kita prioritaskan buat warga yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Kita mulai di akhir tahun 2023, dan kita optimalkan di 2024," tutup dia.
Sementara, Bupati Bogor Iwan Setiawan dalam penyampaian nota keuangan menyebut ada kenaikan penerimaan pendapatan sebesar 10,72 persen menjadi Rp9,4 triliun atau naik Rp916 Miliar dari perkiraan sebelumnya yang hanya Rp8,5 triliun.
Lonjakan pendapatan ini, dikarenakan terdapat peningkatan pendapatan dari komponen pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp242 miliar. Dalam APBD Perubahan target PAD diubah menjadi Rp3,7 triliun naik 6,96 persen dari target sebelumnya sebesar Rp3,4 triliun.
Baca juga: Pemkab Bogor ajukan penambahan BTT Rp5 miliar di perubahan APBD 2023
Selain itu pendapatan transfer yang semula direncanakan sebesar Rp5,6 triliun naik sebesar Rp667 miliar atau 13,17 persen dari rencana sebelumnya. Kenaikan juga terjadi pada komponen pendapatan daerah yang sah menjadi Rp7,4 miliar.
Seiring dengan kenaikan pendapatan, belanja daerah juga ditingkatkan menjadi Rp9,7 triliun atau naik Rp527 miliar dari rencana belanja sebelumnya. Defisit antara belanja dan pendapatan ditutup dari pembiayaan netto.
"Berkat perjuangan dari seluruhnya, dari DPRD, SKPD yang sudah bisa menutupi defisit dan juga bisa mengakomodir beberapa usulan dari dinas, seluruh SKPD dan yang lainnya bisa terakomodir," kata Iwan.
Baca juga: Pemkab Bogor tambah porsi BTT pada perubahan APBD 2023
Selain penetapan Raperda menjadi Perda APBD Perubahan TA 2023, dalam rapat paripurna yang berlangsung hingga larut malam itu juga sekaligus pengumuman pembentukan fraksi gabungan Partai Golkar dan Hanura dan pembacaan surat perubahan susunan pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD.
Kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Bogor sisa masa jabatan Tahun 2019-2024.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Paripurna mengenai penetapan Raperda APBD Perubahan TA 2023 untuk ditetapkan menjadi Perda APBD Perubahan TA 2023," kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto di Bogor, Minggu.
Ia menjelaskan, dalam APBD Perubahan TA 2023, ada sejumlah hal-hal prioritas yang mendesak untuk segera direalisasikan, salah satunya penambahan alokasi biaya tak terduga (BTT) untuk relokasi pedagang di Pasar Leuwiliang, yang terbakar beberapa waktu lalu.
"Kita mengejar, kemarin baru kejadian bencana kebakaran di Leuwiliang, pas pada saat kita berproses sudah mau selesai, akhirnya kita bahas ulang kembali agar dapat terakomodir untuk relokasi pedagang sekitar lokasi kebakaran," papar Rudy.
Baca juga: DPRD dan Pemkab Bogor tetapkan APBD Perubahan 2023 Rp9,72 triliun
Kemudian, anggaran BTT untuk percepatan pemberian bantuan sarana air bersih di tengah kekeringan pun menjadi salah satu prioritas dalam APBD Perubahan TA itu.
"Ketiga, terkait kegiatan sosial, kita menengok ke Balai Kesejahteraan Sosial (BKS) yang ada di Citeureup, satu-satunya milik Kabupaten Bogor. Itu kita prioritaskan buat warga yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Kita mulai di akhir tahun 2023, dan kita optimalkan di 2024," tutup dia.
Sementara, Bupati Bogor Iwan Setiawan dalam penyampaian nota keuangan menyebut ada kenaikan penerimaan pendapatan sebesar 10,72 persen menjadi Rp9,4 triliun atau naik Rp916 Miliar dari perkiraan sebelumnya yang hanya Rp8,5 triliun.
Lonjakan pendapatan ini, dikarenakan terdapat peningkatan pendapatan dari komponen pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp242 miliar. Dalam APBD Perubahan target PAD diubah menjadi Rp3,7 triliun naik 6,96 persen dari target sebelumnya sebesar Rp3,4 triliun.
Baca juga: Pemkab Bogor ajukan penambahan BTT Rp5 miliar di perubahan APBD 2023
Selain itu pendapatan transfer yang semula direncanakan sebesar Rp5,6 triliun naik sebesar Rp667 miliar atau 13,17 persen dari rencana sebelumnya. Kenaikan juga terjadi pada komponen pendapatan daerah yang sah menjadi Rp7,4 miliar.
Seiring dengan kenaikan pendapatan, belanja daerah juga ditingkatkan menjadi Rp9,7 triliun atau naik Rp527 miliar dari rencana belanja sebelumnya. Defisit antara belanja dan pendapatan ditutup dari pembiayaan netto.
"Berkat perjuangan dari seluruhnya, dari DPRD, SKPD yang sudah bisa menutupi defisit dan juga bisa mengakomodir beberapa usulan dari dinas, seluruh SKPD dan yang lainnya bisa terakomodir," kata Iwan.
Baca juga: Pemkab Bogor tambah porsi BTT pada perubahan APBD 2023
Selain penetapan Raperda menjadi Perda APBD Perubahan TA 2023, dalam rapat paripurna yang berlangsung hingga larut malam itu juga sekaligus pengumuman pembentukan fraksi gabungan Partai Golkar dan Hanura dan pembacaan surat perubahan susunan pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD.
Kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Bogor sisa masa jabatan Tahun 2019-2024.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023