DPP Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) menerima keluhan para petani penggarap di wilayah Jawa Barat yang sulit mendapatkan pupuk bersubsidi meski memiliki kartu tani.
"Jadi banyak keluhan petani, meski mereka kartu tani, ternyata tidak otomatis membuat pupuk bersubsidi mudah diperoleh," kata Pegiat DPP SKI Solihin Nurodin, melalui sambungan telepon yang diterima di Purwakarta, Jumat.
Ia menyampaikan kalau keluhan petani itu disampaikan saat kegiatan Musyawarah Reboan yang digelar di Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
“Jadi untuk memanfaatkan pupuk bersubsidi, petani diwajibkan menggunakan kartu tani. Namun petani penggarap yang memiliki kartu tani ternyata susah mendapatkan pupuk bersubsidi," katanya.
Alasannya, karena mereka hanya petani penggarap, bukan pemilik sawah yang digarap. Sedangkan di daerah tersebut jumlah petani penggarap yang tidak memiliki sawah cukup banyak.
“Saat dicek dan ternyata petani itu bukan pemilik sawah, maka ia tidak bisa mendapatkan benefit (pupuk bersubsidi), meski memiliki kartu tani,” kata dia.
Hal tersebut sangat disayangkan, karena penggunaan kartu tani untuk petani itu merupakan program pemerintah.
Kartu tani adalah sebuah kartu yang dirancang khusus oleh pemerintah untuk melakukan alokasi pupuk subsidi kepada kaum petani
Keluhan lain yang mengemuka dalam kegiatan itu, pupuk bersubsidi hanya dapat disalurkan untuk area persawahan, sedangkan wilayah perkebunan tidak mendapatkannya.
Solihin mengatakan, di wilayah Jawa Barat bagian selatan banyak masyarakat yang mencari nafkah melalui berkebun, bukan menanam padi.
“Di wilayah itu masyarakat banyak menanam singkong, cabai dan jenis tanaman palawija lainnya. Mereka juga membutuhkan pupuk, namun petani tidak dapat mengaksesnya," kata dia.
Pengurus SKI Pusat, Untoro Hariadi mengatakan kalau Musyawarah Reboan merupakan program utama organisasi pendukung Anies Baswedan ini.
Tujuan kegiatan itu ialah mempertemukan dan menggalang berbagai elemen potensi dukungan di tingkat bawah dan.
“Dengan Reboan SKI dapat merekam kondisi nyata masyarakat, problem sosial dan mencari solusi dari persoalan yang ada,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Jadi banyak keluhan petani, meski mereka kartu tani, ternyata tidak otomatis membuat pupuk bersubsidi mudah diperoleh," kata Pegiat DPP SKI Solihin Nurodin, melalui sambungan telepon yang diterima di Purwakarta, Jumat.
Ia menyampaikan kalau keluhan petani itu disampaikan saat kegiatan Musyawarah Reboan yang digelar di Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
“Jadi untuk memanfaatkan pupuk bersubsidi, petani diwajibkan menggunakan kartu tani. Namun petani penggarap yang memiliki kartu tani ternyata susah mendapatkan pupuk bersubsidi," katanya.
Alasannya, karena mereka hanya petani penggarap, bukan pemilik sawah yang digarap. Sedangkan di daerah tersebut jumlah petani penggarap yang tidak memiliki sawah cukup banyak.
“Saat dicek dan ternyata petani itu bukan pemilik sawah, maka ia tidak bisa mendapatkan benefit (pupuk bersubsidi), meski memiliki kartu tani,” kata dia.
Hal tersebut sangat disayangkan, karena penggunaan kartu tani untuk petani itu merupakan program pemerintah.
Kartu tani adalah sebuah kartu yang dirancang khusus oleh pemerintah untuk melakukan alokasi pupuk subsidi kepada kaum petani
Keluhan lain yang mengemuka dalam kegiatan itu, pupuk bersubsidi hanya dapat disalurkan untuk area persawahan, sedangkan wilayah perkebunan tidak mendapatkannya.
Solihin mengatakan, di wilayah Jawa Barat bagian selatan banyak masyarakat yang mencari nafkah melalui berkebun, bukan menanam padi.
“Di wilayah itu masyarakat banyak menanam singkong, cabai dan jenis tanaman palawija lainnya. Mereka juga membutuhkan pupuk, namun petani tidak dapat mengaksesnya," kata dia.
Pengurus SKI Pusat, Untoro Hariadi mengatakan kalau Musyawarah Reboan merupakan program utama organisasi pendukung Anies Baswedan ini.
Tujuan kegiatan itu ialah mempertemukan dan menggalang berbagai elemen potensi dukungan di tingkat bawah dan.
“Dengan Reboan SKI dapat merekam kondisi nyata masyarakat, problem sosial dan mencari solusi dari persoalan yang ada,” katanya.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023