Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat berkoordinasi meninjau penyaluran berbagai bantuan sosial dari Kementerian Sosial bagi warga masyarakat di kota itu. 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka usai kunker di Balai Kota Bogor, Jumat, mengatakan, dia bersama 14 anggota Komisi VIII DPR RI berkunjung untuk melihat jalannya bantuan sosial,mengingat, Kota Bogor merupakan salah satu kota yang kepadatan penduduknya tinggi dengan berbagai problematika sosial.

"Kami menyalurkan berbagai bantuan permodalan untuk disabilitas, sembako untuk warga miskin dan anak-anak hidrosefalus yang diberikan kursi roda khusus dirangkai untuk anak hidrosefalus," ucapnya.


Kunjungan kerja yang berlangsung di Balai Kota Bogor itu diterima Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan jajaran pemerintahan. 

Ia menerangkan, hal yang terpenting dari hasil pembicaraan dengan Wali Kota Bogor yakni perlu ada lagi penyesuaian terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mulai dari meninjau ulang proses input DTKS, proses penyaringan, pemilihan DTKS sampai menjadi data kemiskinan yang valid digunakan untuk referensi atau patokan bantuan dana-dana sosial di daerah.
 

"Termasuk juga bagaimana sinkronisasi antara data sosial dengan data PBI kesehatan yang mana ini akan menjadi salah satu bahan diskusi kita di rapat khusus bersama Kemensos," ujarnya.

 

Ia menambahkan, sejauh ini penyaluran bantuan sosial di Kota Bogor sudah berjalan baik. Namun, masih ada penerima bantuan yang sudah memiliki kartu, namun pada bulan berikutnya tidak lagi menerima bantuan.

 

"Data mereka ini juga sudah kita masukkan ke Kemensos untuk dicek kenapa tidak dapat dan juga akan menanyakan terkait pembaharuan data yang sedang dilaksanakan Kemensos," katanya.

 Ketua Sentra Terpadu Inten Soeweno Kemensos RI, Roni mengatakan, hari ini diserahkan Rp36 miliar untuk tiga program bantuan sosial. Data penerima bantuan sesuai data dari Pemkot Bogor yang dikirim ke Kemensos. Data itu kemudian menjadi dasar untuk Kemensos melakukan pemantapan data untuk kemudian diketahui bantuan apa saja yang dibutuhkan penerima manfaat.
 

"Bagi disabilitas yang membutuhkan bantuan silahkan mendaftar permohonan bantuan ke Dinsos. Dinsos akan membantu mengisi formulir assessment, formulir ini aplikasi yang terhubung langsung dengan Sentra Terpadu Kemensos berdasarkan data itu akan verifikasi dan akan dilakukan pengukuran," katanya.

Pewarta: Linna Susanti

Editor : Budi Setiawanto


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023