Bekasi (Antara Megapolitan) - Proyek pembangunan jalan alternatif di Kota Bekasi, Jawa Barat, untuk mengurai 19 titik macet hingga kini terkendala minimnya lahan, kata Kepala Dinas Perhubungan setempat Yayan Yuliana.
"Pemerintah Kota Bekasi hingga saat ini masih kesulitan melakukan pembangun jalan baru untuk mengatasi kemacetan yang terjadi. Sementara penambahan jumlah kendaraan tergolong sangat tinggi, angkanya bisa lebih dari 10 persen," katanya di Bekasi, Senin.
Menurut dia, kendala yang dihadapi instansi terkait dalam membeskan lahan untuk jalur alternatif adalah mahalnya harga tanah.
"Saya sendiri mengakui jika masih terjadi kemacetan di Kota Bekasi. Tapi masalah kemacetan bukan hanya diselesaikan oleh dinas Perhubungan saja, akan tetapi ada dinas lain yang juga terlibat," katanya.
Pihak terkait yang dimaksud adalah Dinas Tata Kota dan Dinas Binamarga dan Tata Air yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pembebasan lahan dan fisik jalan.
Dinas Tata Kota, kata Yayan, hingga saat ini masih belum dapat menyiapkan lahan baru untuk pembuatan jalan baru dan pelebaran jalan.
"Sementara Dinas Binamarga dan Tata Air sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan juga mengaku masih terkendala lahan untuk penguasaan dan pembangunan jalan baru," katanya.
Dikatakan Yayan, masalah lahan saat ini sangat penting diselesaikan untuk pembuatan jalan tembus agar dapat mengurai kepadatan kendaraan terutama di jam sibuk.
Sementara, lahan milik negara yang ada saat ini banyak dikuasai pihak ketiga dengan mendirikan bangunan liar.
"Intinya, lahan baru harus ada sebagai akses jalan baru pemecah kemacetan di Kota Bekasi," katanya.
Adapun sejumlah titik kemacetan yang saat ini terdata di Dinas Perhubungan di antaranya berada di Jalan Ahmad Yani, Jalan Ir H Djuanda, Jalan Raya Pekayon-Pondokgede, Jalan Raya Jatiasih dan lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Pemerintah Kota Bekasi hingga saat ini masih kesulitan melakukan pembangun jalan baru untuk mengatasi kemacetan yang terjadi. Sementara penambahan jumlah kendaraan tergolong sangat tinggi, angkanya bisa lebih dari 10 persen," katanya di Bekasi, Senin.
Menurut dia, kendala yang dihadapi instansi terkait dalam membeskan lahan untuk jalur alternatif adalah mahalnya harga tanah.
"Saya sendiri mengakui jika masih terjadi kemacetan di Kota Bekasi. Tapi masalah kemacetan bukan hanya diselesaikan oleh dinas Perhubungan saja, akan tetapi ada dinas lain yang juga terlibat," katanya.
Pihak terkait yang dimaksud adalah Dinas Tata Kota dan Dinas Binamarga dan Tata Air yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pembebasan lahan dan fisik jalan.
Dinas Tata Kota, kata Yayan, hingga saat ini masih belum dapat menyiapkan lahan baru untuk pembuatan jalan baru dan pelebaran jalan.
"Sementara Dinas Binamarga dan Tata Air sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan juga mengaku masih terkendala lahan untuk penguasaan dan pembangunan jalan baru," katanya.
Dikatakan Yayan, masalah lahan saat ini sangat penting diselesaikan untuk pembuatan jalan tembus agar dapat mengurai kepadatan kendaraan terutama di jam sibuk.
Sementara, lahan milik negara yang ada saat ini banyak dikuasai pihak ketiga dengan mendirikan bangunan liar.
"Intinya, lahan baru harus ada sebagai akses jalan baru pemecah kemacetan di Kota Bekasi," katanya.
Adapun sejumlah titik kemacetan yang saat ini terdata di Dinas Perhubungan di antaranya berada di Jalan Ahmad Yani, Jalan Ir H Djuanda, Jalan Raya Pekayon-Pondokgede, Jalan Raya Jatiasih dan lainnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016