Ketahanan pangan menjadi perhatian serius pemerintah, karena tidak ada suatu daerah, bahkan negara sekalipun yang dapat merealisasikan pembangunan yang mantap jika belum mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu.
Betapa penting dan strategisnya ketahanan pangan, sehingga pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama mewujudkannya.
Hal itu sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan, pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sejumlah daerah yang dikenal sebagai lumbung padi di Jawa Barat, seperti Kabupaten Karawang, mempunyai peran strategis untuk mendukung ketahanan pangan dengan areal sawah seluas sekitar 97 ribu hektare di daerah itu.
Karena itu produktivitas padi di sejumlah daerah lumbung pangan itu harus terus terjaga dengan baik.
Baca juga: Realisasi penyerapan pupuk bersubsidi di Karawang capai lebih dari 50 persen
Infrastruktur pertanian yang mantap dibutuhkan untuk menjaga produktivitas padi. Artinya, jangan sampai saluran irigasi yang berfungsi mengaliri air pada areal persawahan dibiarkan rusak.
Begitu juga dengan pasokan pupuk, harus terjaga dengan baik, agar tidak terjadi kelangkaan pupuk saat dibutuhkan petani. Jika terjadi kelangkaan, kegiatan menanam padi petani akan terganggu, dan tentunya akan menghambat program ketahanan pangan.
Mengenai ketersediaan pupuk, PT Pupuk Kujang yang merupakan produsen pupuk urea, memastikan stok pupuk bersubsidi aman untuk memenuhi kebutuhan petani pada musim tanam kemarau 2023 di wilayah Jawa Barat dan Banten.
Pupuk Kujang selaku anak perusahaan Pupuk Indonesia (Persero) terus menjaga stok pupuk di seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten.
Catatan pada pertengahan Juli 2023, stok pupuk cukup aman untuk wilayah Jawa Barat. Jumlahnya mencapai 82.643 ton, terdiri atas urea sebanyak 70.256 ton dan 12.387 ton NPK. Sedangkan di Provinsi Banten, secara total, stok pupuk mencapai 10.861 ton urea.
Pemerintah sendiri telah mengatur mekanisme penyaluran pupuk subsidi melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023. Dalam aturan itu, BUMN pupuk dan anak perusahaannya wajib memenuhi kebutuhan pupuk subsidi yang ditetapkan pemerintah.
Kebutuhan pupuk subsidi dalam satu tahun telah ditetapkan melalui SK Alokasi di setiap provinsi hingga kabupaten/kota.
Baca juga: PT Pupuk Kujang jamin stok pupuk subsidi di Karawang
Di Jawa Barat misalnya, berdasarkan SK Alokasi 2023, telah ditetapkan kebutuhan pupuk subsidi petani sebanyak 942.508 ton, yang terdiri atas urea sebanyak 603.137 ton, NPK 338.690 ton dan NPK Khusus sebanyak 681 ton.
Sementara itu di Provinsi Banten, berdasarkan SK Alokasi telah ditetapkan kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2023 sebanyak 168.805 ton. Terdiri atas urea 111.445 ton, NPK 56.284 ton dan NPK Khusus 1076 ton.
Sebagai produsen pupuk yang bertanggung jawab mendistribusikan pupuk subsidi di dua provinsi, Pupuk Kujang wajib memenuhi alokasi tersebut di 2023.
Seluruh pupuk subsidi merupakan hak petani yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022.
Berdasarkan aturan itu, petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi yaitu petani yang tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam e-Alokasi yang terintegrasi dengan SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian), menggarap lahan maksimal dua hektare, dan menggunakan Kartu Tani (untuk wilayah tertentu).
Petani dapat menebus pupuk bersubsidi pada kios-kios resmi yang telah ditentukan untuk melayani kelompok tani setempat.
Penyerapan pupuk subsidi
Realisasi penyerapan pupuk bersubsidi yang dilakukan PT Pupuk Kujang di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, hingga semester pertama 2023 mencapai lebih dari 50 persen.
Manajer Jabar 1 Departemen Penjualan Wilayah 3A PT Pupuk Indonesia (Persero), Fajar Ahmad menyebutkan kalau secara umum, realisasi penyerapan pupuk bersubsidi hingga 30 Juni 2023 sudah di atas 50 persen dari alokasi pupuk subsidi pada 2023.
Realisasi penyerapan pupuk subsidi jenis urea di Karawang mencapai 53 persen atau sebanyak 30.874 ton dari alokasi 58.505 ton. Kemudian pupuk NPK yang telah disalurkan mencapai 55 persen atau 16.195 ton dari jumlah alokasi sebanyak 29.661 ton.
Pada tahun ini, berdasarkan SK Alokasi 2023, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi di Karawang dengan total 88.166 ton pupuk subsidi, terdiri atas urea 58.505 ton dan NPK sebanyak 29.661 ton.
Meski saat ini penyerapan pupuk cukup tinggi, namun PT Pupuk Kujang mengkhawatirkan dalam beberapa waktu ke depan penyerapan pupuk akan tersendat menyusul ancaman El Nino.
Dampak El Nino antara lain kemarau panjang yang berpotensi menyebabkan kekeringan.
Baca juga: Stok pupuk subsidi di Karawang aman pada musim tanam Oktober-Maret
Dalam kondisi seperti itu, petani akan kesulitan menanam padi karena terganggunya pasokan air. Namun, para petani diharapkan masih bisa mendapatkan pasokan air agar mereka tetap bisa menanam padi sehingga penyaluran atau penyerapan pupuk subsidi tetap berjalan di tengah ancaman El Nino.
Meski penyaluran pupuk akan terganggu jika petani tidak melakukan penanaman pada musim kemarau, namun Pupuk Kujang akan tetap menjaga stok pupuk di gudang.
Infrastruktur pertanian kurang memadai di Karawang
Para petani di Desa Sindangsari, Kabupaten Karawang, terpaksa mengeluarkan biaya produksi lebih besar saat menanam padi karena ada tambahan biaya untuk sewa pompa air menyusul mengeringnya saluran irigasi pada musim kemarau.
Ujang, petani di Kampung Borontok Barat, Desa Sindang Sari, Kecamatan Kutawaluya, menyampaikan, mengeringnya saluran irigasi terjadi karena kondisinya yang rusak, mengalami pendangkalan yang cukup parah. Ditambah lagi sekarang musim kemarau.
Biasanya, dengan modal Rp10 juta, mereka bisa menanam padi untuk 1 hektare. Biaya itu bersih hingga panen, termasuk untuk pembelian obat. Namun, karena saluran irigasi mengering, para petani di Desa Sindangsari harus mengeluarkan modal lebih banyak, minimal Rp15 juta untuk kebutuhan menanam per 1 hektare.
Tambahan biaya modal itu mutlak harus dikeluarkan, karena mereka membutuhkan air saat menanam. Mengingat saluran irigasi mengering, mereka perlu menyewa pompa air yang juga memerlukan bahan bakar untuk operasional.
Di Desa Sindangsari, Karawang, ada sekitar 200 hektare areal sawah yang saat ini kekeringan.
Baca juga: Pupuk Kujang pastikan stok pupuk subsidi di Karawang aman pada musim gadu
Sartawi, petani di Desa Sindangsari, mengatakan kedalaman lumpur di saluran irigasi cukup parah, sampai setinggi paha orang dewasa. Lumpur tersebut harus diangkat agar air dapat mengalir normal.
Pendangkalan saluran irigasi di desanya telah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Petani mengaku hasil panen menghasilkan laba yang sedikit lantaran biaya produksi yang tinggi akibat menggunakan mesin pompa sedot air.
Sejak jauh-jauh hari, para petani di daerah itu sudah menyampaikan keluhan ke pemerintah desa hingga kabupaten, namun belum ada tindak lanjut.
Penanganan pendangkalan saluran irigasi di Kampung Borontok Barat, Desa Sindang Sari, Kecamatan Kutawaluya, perlu segera dilakukan.
Jika penanganannya ditunda, akan berpengaruh terhadap sektor pertanian yang tentunya akan semakin merugikan petani.
Dampaknya akan berpengaruh pada musim tanam yang tidak serentak di daerah itu. Jika ada perbedaan masa tanam atau tidak serentak, tanaman yang terlambat ditanam sangat rentan diserang hama.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Betapa penting dan strategisnya ketahanan pangan, sehingga pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama mewujudkannya.
Hal itu sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan, pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sejumlah daerah yang dikenal sebagai lumbung padi di Jawa Barat, seperti Kabupaten Karawang, mempunyai peran strategis untuk mendukung ketahanan pangan dengan areal sawah seluas sekitar 97 ribu hektare di daerah itu.
Karena itu produktivitas padi di sejumlah daerah lumbung pangan itu harus terus terjaga dengan baik.
Baca juga: Realisasi penyerapan pupuk bersubsidi di Karawang capai lebih dari 50 persen
Infrastruktur pertanian yang mantap dibutuhkan untuk menjaga produktivitas padi. Artinya, jangan sampai saluran irigasi yang berfungsi mengaliri air pada areal persawahan dibiarkan rusak.
Begitu juga dengan pasokan pupuk, harus terjaga dengan baik, agar tidak terjadi kelangkaan pupuk saat dibutuhkan petani. Jika terjadi kelangkaan, kegiatan menanam padi petani akan terganggu, dan tentunya akan menghambat program ketahanan pangan.
Mengenai ketersediaan pupuk, PT Pupuk Kujang yang merupakan produsen pupuk urea, memastikan stok pupuk bersubsidi aman untuk memenuhi kebutuhan petani pada musim tanam kemarau 2023 di wilayah Jawa Barat dan Banten.
Pupuk Kujang selaku anak perusahaan Pupuk Indonesia (Persero) terus menjaga stok pupuk di seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten.
Catatan pada pertengahan Juli 2023, stok pupuk cukup aman untuk wilayah Jawa Barat. Jumlahnya mencapai 82.643 ton, terdiri atas urea sebanyak 70.256 ton dan 12.387 ton NPK. Sedangkan di Provinsi Banten, secara total, stok pupuk mencapai 10.861 ton urea.
Pemerintah sendiri telah mengatur mekanisme penyaluran pupuk subsidi melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023. Dalam aturan itu, BUMN pupuk dan anak perusahaannya wajib memenuhi kebutuhan pupuk subsidi yang ditetapkan pemerintah.
Kebutuhan pupuk subsidi dalam satu tahun telah ditetapkan melalui SK Alokasi di setiap provinsi hingga kabupaten/kota.
Baca juga: PT Pupuk Kujang jamin stok pupuk subsidi di Karawang
Di Jawa Barat misalnya, berdasarkan SK Alokasi 2023, telah ditetapkan kebutuhan pupuk subsidi petani sebanyak 942.508 ton, yang terdiri atas urea sebanyak 603.137 ton, NPK 338.690 ton dan NPK Khusus sebanyak 681 ton.
Sementara itu di Provinsi Banten, berdasarkan SK Alokasi telah ditetapkan kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2023 sebanyak 168.805 ton. Terdiri atas urea 111.445 ton, NPK 56.284 ton dan NPK Khusus 1076 ton.
Sebagai produsen pupuk yang bertanggung jawab mendistribusikan pupuk subsidi di dua provinsi, Pupuk Kujang wajib memenuhi alokasi tersebut di 2023.
Seluruh pupuk subsidi merupakan hak petani yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022.
Berdasarkan aturan itu, petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi yaitu petani yang tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam e-Alokasi yang terintegrasi dengan SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian), menggarap lahan maksimal dua hektare, dan menggunakan Kartu Tani (untuk wilayah tertentu).
Petani dapat menebus pupuk bersubsidi pada kios-kios resmi yang telah ditentukan untuk melayani kelompok tani setempat.
Penyerapan pupuk subsidi
Realisasi penyerapan pupuk bersubsidi yang dilakukan PT Pupuk Kujang di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, hingga semester pertama 2023 mencapai lebih dari 50 persen.
Manajer Jabar 1 Departemen Penjualan Wilayah 3A PT Pupuk Indonesia (Persero), Fajar Ahmad menyebutkan kalau secara umum, realisasi penyerapan pupuk bersubsidi hingga 30 Juni 2023 sudah di atas 50 persen dari alokasi pupuk subsidi pada 2023.
Realisasi penyerapan pupuk subsidi jenis urea di Karawang mencapai 53 persen atau sebanyak 30.874 ton dari alokasi 58.505 ton. Kemudian pupuk NPK yang telah disalurkan mencapai 55 persen atau 16.195 ton dari jumlah alokasi sebanyak 29.661 ton.
Pada tahun ini, berdasarkan SK Alokasi 2023, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi di Karawang dengan total 88.166 ton pupuk subsidi, terdiri atas urea 58.505 ton dan NPK sebanyak 29.661 ton.
Meski saat ini penyerapan pupuk cukup tinggi, namun PT Pupuk Kujang mengkhawatirkan dalam beberapa waktu ke depan penyerapan pupuk akan tersendat menyusul ancaman El Nino.
Dampak El Nino antara lain kemarau panjang yang berpotensi menyebabkan kekeringan.
Baca juga: Stok pupuk subsidi di Karawang aman pada musim tanam Oktober-Maret
Dalam kondisi seperti itu, petani akan kesulitan menanam padi karena terganggunya pasokan air. Namun, para petani diharapkan masih bisa mendapatkan pasokan air agar mereka tetap bisa menanam padi sehingga penyaluran atau penyerapan pupuk subsidi tetap berjalan di tengah ancaman El Nino.
Meski penyaluran pupuk akan terganggu jika petani tidak melakukan penanaman pada musim kemarau, namun Pupuk Kujang akan tetap menjaga stok pupuk di gudang.
Infrastruktur pertanian kurang memadai di Karawang
Para petani di Desa Sindangsari, Kabupaten Karawang, terpaksa mengeluarkan biaya produksi lebih besar saat menanam padi karena ada tambahan biaya untuk sewa pompa air menyusul mengeringnya saluran irigasi pada musim kemarau.
Ujang, petani di Kampung Borontok Barat, Desa Sindang Sari, Kecamatan Kutawaluya, menyampaikan, mengeringnya saluran irigasi terjadi karena kondisinya yang rusak, mengalami pendangkalan yang cukup parah. Ditambah lagi sekarang musim kemarau.
Biasanya, dengan modal Rp10 juta, mereka bisa menanam padi untuk 1 hektare. Biaya itu bersih hingga panen, termasuk untuk pembelian obat. Namun, karena saluran irigasi mengering, para petani di Desa Sindangsari harus mengeluarkan modal lebih banyak, minimal Rp15 juta untuk kebutuhan menanam per 1 hektare.
Tambahan biaya modal itu mutlak harus dikeluarkan, karena mereka membutuhkan air saat menanam. Mengingat saluran irigasi mengering, mereka perlu menyewa pompa air yang juga memerlukan bahan bakar untuk operasional.
Di Desa Sindangsari, Karawang, ada sekitar 200 hektare areal sawah yang saat ini kekeringan.
Baca juga: Pupuk Kujang pastikan stok pupuk subsidi di Karawang aman pada musim gadu
Sartawi, petani di Desa Sindangsari, mengatakan kedalaman lumpur di saluran irigasi cukup parah, sampai setinggi paha orang dewasa. Lumpur tersebut harus diangkat agar air dapat mengalir normal.
Pendangkalan saluran irigasi di desanya telah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Petani mengaku hasil panen menghasilkan laba yang sedikit lantaran biaya produksi yang tinggi akibat menggunakan mesin pompa sedot air.
Sejak jauh-jauh hari, para petani di daerah itu sudah menyampaikan keluhan ke pemerintah desa hingga kabupaten, namun belum ada tindak lanjut.
Penanganan pendangkalan saluran irigasi di Kampung Borontok Barat, Desa Sindang Sari, Kecamatan Kutawaluya, perlu segera dilakukan.
Jika penanganannya ditunda, akan berpengaruh terhadap sektor pertanian yang tentunya akan semakin merugikan petani.
Dampaknya akan berpengaruh pada musim tanam yang tidak serentak di daerah itu. Jika ada perbedaan masa tanam atau tidak serentak, tanaman yang terlambat ditanam sangat rentan diserang hama.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023