Sukabumi (Antara Megapolitan) - Sekitar 7.000 nelayan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat akan diasuransikan oleh pemerintah pusat sebagai antisipasi terjadinya masa paceklik ikan.
"Saat ini kami masih melakukan pendataan terhadap jumlah pasti nelayan yang akan mendapatkan progam tersebut dari pusat," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sukabumi Abdul Kodir di Sukabumi, Senin.
Menurutnya, saat ini baru 3.500 nelayan yang sudah terdata atau sekitar 50 persen.
Maka dari itu pihaknya terus berupaya mendata siapa saja nelayan yang berhak menerima progam itu.
Selain itu, sebagai antisipasi progam ini salah sasaran, pihaknya bersama perwakilan dari pemerintah pusat melakukan verifikasi terhadap data nelayan yang ada di Kabupaten Sukabumi.
Di setiap desa yang berada di wilayah pesisir pun akan dibangun posko pendataan sehingga bisa membedakan mana nelayan yang asli sehingga datanya lebih akurat.
Lanjut dia setiap nelayan mengisi formulir khusus yang nantinya diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan asuransi.
"Terhambatnya pendataan, karena banyak nelayan Kabupaten Sukabumi yanh masih andon ke daerah lain, yang dikarenakan beberapa bulan ke belakang kondisi perairan laut Kabupaten Sukabumi tengah paceklik ikan," tambahnya.
Kodir mengatakan sebenarnya rencana asuransi tersebut sudah dirintis oleh pihaknya beberapa tahun lalu, namun saat ini progam tersebut menjadi progam nasional.
Di sisi lain, di Kabupaten Sukabumi saat ini jumlah nelayan ada sekitar 9.800 orang yang terse
bar di 117 km panjang garis pantai.
Dari jumlah tersebut sekitat 75 persen atau 7.350 orang merupakan nelayan tradisional yang menggunakan kapal motor skala kecil.
"Kabupaten Sukabumi merupakan penghasil tuna, layur, tongkol, cakalang, dan cumi-cumi. Bahkan beberapa jenis ikan merupakan komoditas ekspot utama," kata Kodir.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Saat ini kami masih melakukan pendataan terhadap jumlah pasti nelayan yang akan mendapatkan progam tersebut dari pusat," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sukabumi Abdul Kodir di Sukabumi, Senin.
Menurutnya, saat ini baru 3.500 nelayan yang sudah terdata atau sekitar 50 persen.
Maka dari itu pihaknya terus berupaya mendata siapa saja nelayan yang berhak menerima progam itu.
Selain itu, sebagai antisipasi progam ini salah sasaran, pihaknya bersama perwakilan dari pemerintah pusat melakukan verifikasi terhadap data nelayan yang ada di Kabupaten Sukabumi.
Di setiap desa yang berada di wilayah pesisir pun akan dibangun posko pendataan sehingga bisa membedakan mana nelayan yang asli sehingga datanya lebih akurat.
Lanjut dia setiap nelayan mengisi formulir khusus yang nantinya diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan asuransi.
"Terhambatnya pendataan, karena banyak nelayan Kabupaten Sukabumi yanh masih andon ke daerah lain, yang dikarenakan beberapa bulan ke belakang kondisi perairan laut Kabupaten Sukabumi tengah paceklik ikan," tambahnya.
Kodir mengatakan sebenarnya rencana asuransi tersebut sudah dirintis oleh pihaknya beberapa tahun lalu, namun saat ini progam tersebut menjadi progam nasional.
Di sisi lain, di Kabupaten Sukabumi saat ini jumlah nelayan ada sekitar 9.800 orang yang terse
bar di 117 km panjang garis pantai.
Dari jumlah tersebut sekitat 75 persen atau 7.350 orang merupakan nelayan tradisional yang menggunakan kapal motor skala kecil.
"Kabupaten Sukabumi merupakan penghasil tuna, layur, tongkol, cakalang, dan cumi-cumi. Bahkan beberapa jenis ikan merupakan komoditas ekspot utama," kata Kodir.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016