Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, terus memperkuat pengendalian inflasi pangan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1444 Hijriah.
Pengendalian inflasi pangan dilakukan dengan cara menggelar operasi pasar murah. Selain juga inspeksi mendadak alias sidak pasar yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga komoditas bahan pokok di Kota Depok.
Nantinya jika harga bahan pokok melonjak maka Pemkot Depok akan berkoordinasi dengan daerah lain yang memiliki pasokan pangan yang berlimpah.
Misalnya jika harga cabai yang melonjak, maka akan melihat daerah di Jawa Barat yang produksi cabai-nya sudah surplus, seperti di Cirebon.
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan akan mengontak langsung ke sentra pangan untuk membeli cabai langsung ke Cirebon, lalu kami jual langsung ke masyarakat Depok.
Selain itu Wali Kota Depok mengajak masyarakat juga harus menerapkan pola hidup sederhana untuk menekan laju inflasi, terlebih selama bulan Ramadhan.
Jadi mindset kalau Ramadhan banyak makanan itu harus diubah, karena itu mempengaruhi peningkatan inflasi daerah.
Untuk menjaga inflasi dengan tidak konsumtif selama Ramadhan 2023 tetapi menerapkan cara hidup yang sederhana.
Dari sisi kewarganegaraan sebagai warga Depok mengingatkan tetap hidup sederhana, tidak berfoya-foya dengan makanan, karena ini akan berakibat pada meningkatnya inflasi.
Untuk itu Pemkot Depok akan mengendalikan laju inflasi saat bulan Ramadhan dengan pengendalian stok pangan di Depok.
Wali Kota Depok Mohammad Idris berharap ketercukupan stok untuk dikonsumsi warga, sehingga masyarakat jangan sampai berduyun-duyun memborong barang dan segala macam, sebab ini dapat meningkatkan inflasi.
Umat Muslim hendaknya berkomitmen meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT di bulan Ramadhan. Bukan melakukan tindakan konsumtif, karena sejatinya bulan Ramadhan bukan untuk berlebih-lebihan, baik makanan maupun pakaian.
Komitmen pada iman dan takwa, komitmen pada Alquran, dan berdoa mendekatkan diri kepada Allah SWT di bulan Ramadhan. Rendahkan diri kita kepada Allah SWT, di antaranya menjadi warga negara yang baik di Kota Depok khususnya.
Untuk menjaga inflasi Pemkot juga akan menggelar pasar murah di 11 titik pada April 2023 yang menyasar masyarakat yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memenuhi kebutuhan bahan pokoknya selama Ramadhan 1444 H.
Pasar murah dimaksudkan untuk mengendalikan harga bahan pokok masyarakat.
Selanjutnya dalam rangka mengendalikan inflasi, Pemkot Depok melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) akan mengadakan kegiatan Pasar Tani dan Gelar Hasil Perikanan.
Inflasi Depok pada Maret ini masih terkendali, Februari 0,37 persen month to month, sedangkan inflasi year on year 6,20 persen.
Saat ini harga bahan pokok di sejumlah Pasar Tradisional di Kota Depok, Jawa Barat, pada awal Ramadhan masih stabil dan stok masih mencukupi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Depok Jawa Barat, Supian Suri mengatakan kami telah melakukan pemantauan langsung ke pasar tradisional walaupun ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan namun masih wajar.
Hasil pantauan yang dilakukannya stok bahan kebutuhan pokok relatif aman. Namun, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan dalam batas wajar karena permintaan yang meningkat.
Misalnya harga minyak goreng curah naik tipis dari Rp14.500 menjadi Rp15 ribu per liter. Selain itu cabai rawit merah mengalami kenaikan dari Rp80 ribu menjadi Rp85 ribu per kilogram. Harga bawang merah Rp40.000 per kg, harga telur ayam stabil di harga Rp28.000 kg.
Walaupun saat ini harga dan stok kebutuhan pokok masih aman, pihaknya tetap akan melakukan operasi pasar di beberapa titik. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan juga akan menggelar Pasar Tani selama Ramadhan.
Kita tetap berikhtiar dengan berbagai upaya, baik kegiatan ataupun bantuan agar masyarakat punya daya beli, khususnya untuk mereka yang butuh perhatian dari kita (pemerintah) melalui Kartu Depok Sejahtera (KDS).
Koordinasi Pusat dan Pemprov
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta gubernur menjalankan perannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam mengendalikan inflasi. Tugas tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) maupun bupati/wali kota di daerahnya.
Rapat tersebut penting untuk mengetahui kondisi inflasi, seperti daerah mana saja yang tinggi angka atau tingkat inflasi serta jenis komoditas apa saja yang menyebabkan naiknya inflasi. Kemudian gubernur juga dapat melakukan koordinasi maupun langkah intervensi untuk mengendalikan inflasi.
Lebih lanjut Mendagri menekankan, agar gubernur dapat membantu kabupaten/kota yang angka inflasi di daerahnya terbilang tinggi. Upaya ini penting dilakukan, terlebih pemerintah provinsi memiliki kemampuan instrumen berupa keuangan maupun kewenangan untuk membantu kabupaten/kota.
Setiap rapat koordinasi, Mendagri Tito Karnavian selalu mengarahkan pemerintah daerah (pemda) agar rutin memantau perkembangan harga komoditas bahan pokok di pasar. Salah satunya dengan sidak pasar.
Jadi jangan sampai pemerintah terlambat mengetahui kenaikan harga komoditas, harus rutin dipantau.
Saat ini kenaikan harga bahan pokok di Depok masih dalam batas wajar. Harga komoditas yang naik di antaranya cabai merah, bawang merah, daging sapi dan telur ayam ras.
Pemkot Depok, Jawa Barat siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga Pemerintah Pusat untuk menekan angka inflasi dengan menjalankan kegiatan-kegiatan.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Air Sekretariat Daerah Kota Depok Adnan Mahyudin mengatakan Pemkot Depok akan mengikuti arahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar terkait penanganan inflasi daerah.
Oleh sebab itu, Kota Depok juga akan menguatkan kerja sama lintas perangkat daerah untuk melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi. Yang dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2023.
Depok terus bekerja berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bersumber dari provinsi dan pusat.
Kegiatan-kegiatan dari provinsi dan pusat disinergikan untuk melengkapi program kegiatan Pemkot Depok yang sudah ada.
Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Mohammad Taufiq Budi Santoso mengatakan angka inflasi Jabar pada 2022 menunjukkan 6,04 persen di atas angka nasional 5,75 persen.
Hal utama penyebabnya karena administered prices inflation atau inflasi karena tarif yang ditentukan oleh pemerintah.
Seperti kenaikan harga BBM dan kenaikan tarif PDAM, untuk itu perlu kebijaksanaan dan ketepatan waktu dalam memilih waktu penerapan kebijakan kenaikan tarif.
Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga pangan lebih dapat dikendalikan melalui berbagai upaya. Seperti Gerakan Nasional Penanganan Inflasi Pangan (GNPIP), Gerakan Menanam Tanaman siap Panen, Gelar Pangan Murah, Operasi Pasar Murah, dan lain-lain.
Untuk itu, di 2023 Jawa Barat harus lebih meningkatkan kerja sama dan kolaborasi antar kabupaten/kota dalam upaya pengendalian inflasi dengan berbagai program dan kegiatan yang tepat sasaran.
Baca juga: Pemkot Depok perkuat pengendalian inflasi selama bulan Ramadhan
Baca juga: Pemkot Depok perkuat pengendalian inflasi selama Ramadhan dan Idul Fitri 2023
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Pengendalian inflasi pangan dilakukan dengan cara menggelar operasi pasar murah. Selain juga inspeksi mendadak alias sidak pasar yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga komoditas bahan pokok di Kota Depok.
Nantinya jika harga bahan pokok melonjak maka Pemkot Depok akan berkoordinasi dengan daerah lain yang memiliki pasokan pangan yang berlimpah.
Misalnya jika harga cabai yang melonjak, maka akan melihat daerah di Jawa Barat yang produksi cabai-nya sudah surplus, seperti di Cirebon.
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan akan mengontak langsung ke sentra pangan untuk membeli cabai langsung ke Cirebon, lalu kami jual langsung ke masyarakat Depok.
Selain itu Wali Kota Depok mengajak masyarakat juga harus menerapkan pola hidup sederhana untuk menekan laju inflasi, terlebih selama bulan Ramadhan.
Jadi mindset kalau Ramadhan banyak makanan itu harus diubah, karena itu mempengaruhi peningkatan inflasi daerah.
Untuk menjaga inflasi dengan tidak konsumtif selama Ramadhan 2023 tetapi menerapkan cara hidup yang sederhana.
Dari sisi kewarganegaraan sebagai warga Depok mengingatkan tetap hidup sederhana, tidak berfoya-foya dengan makanan, karena ini akan berakibat pada meningkatnya inflasi.
Untuk itu Pemkot Depok akan mengendalikan laju inflasi saat bulan Ramadhan dengan pengendalian stok pangan di Depok.
Wali Kota Depok Mohammad Idris berharap ketercukupan stok untuk dikonsumsi warga, sehingga masyarakat jangan sampai berduyun-duyun memborong barang dan segala macam, sebab ini dapat meningkatkan inflasi.
Umat Muslim hendaknya berkomitmen meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT di bulan Ramadhan. Bukan melakukan tindakan konsumtif, karena sejatinya bulan Ramadhan bukan untuk berlebih-lebihan, baik makanan maupun pakaian.
Komitmen pada iman dan takwa, komitmen pada Alquran, dan berdoa mendekatkan diri kepada Allah SWT di bulan Ramadhan. Rendahkan diri kita kepada Allah SWT, di antaranya menjadi warga negara yang baik di Kota Depok khususnya.
Untuk menjaga inflasi Pemkot juga akan menggelar pasar murah di 11 titik pada April 2023 yang menyasar masyarakat yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memenuhi kebutuhan bahan pokoknya selama Ramadhan 1444 H.
Pasar murah dimaksudkan untuk mengendalikan harga bahan pokok masyarakat.
Selanjutnya dalam rangka mengendalikan inflasi, Pemkot Depok melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) akan mengadakan kegiatan Pasar Tani dan Gelar Hasil Perikanan.
Inflasi Depok pada Maret ini masih terkendali, Februari 0,37 persen month to month, sedangkan inflasi year on year 6,20 persen.
Saat ini harga bahan pokok di sejumlah Pasar Tradisional di Kota Depok, Jawa Barat, pada awal Ramadhan masih stabil dan stok masih mencukupi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Depok Jawa Barat, Supian Suri mengatakan kami telah melakukan pemantauan langsung ke pasar tradisional walaupun ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan namun masih wajar.
Hasil pantauan yang dilakukannya stok bahan kebutuhan pokok relatif aman. Namun, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan dalam batas wajar karena permintaan yang meningkat.
Misalnya harga minyak goreng curah naik tipis dari Rp14.500 menjadi Rp15 ribu per liter. Selain itu cabai rawit merah mengalami kenaikan dari Rp80 ribu menjadi Rp85 ribu per kilogram. Harga bawang merah Rp40.000 per kg, harga telur ayam stabil di harga Rp28.000 kg.
Walaupun saat ini harga dan stok kebutuhan pokok masih aman, pihaknya tetap akan melakukan operasi pasar di beberapa titik. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan juga akan menggelar Pasar Tani selama Ramadhan.
Kita tetap berikhtiar dengan berbagai upaya, baik kegiatan ataupun bantuan agar masyarakat punya daya beli, khususnya untuk mereka yang butuh perhatian dari kita (pemerintah) melalui Kartu Depok Sejahtera (KDS).
Koordinasi Pusat dan Pemprov
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta gubernur menjalankan perannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam mengendalikan inflasi. Tugas tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) maupun bupati/wali kota di daerahnya.
Rapat tersebut penting untuk mengetahui kondisi inflasi, seperti daerah mana saja yang tinggi angka atau tingkat inflasi serta jenis komoditas apa saja yang menyebabkan naiknya inflasi. Kemudian gubernur juga dapat melakukan koordinasi maupun langkah intervensi untuk mengendalikan inflasi.
Lebih lanjut Mendagri menekankan, agar gubernur dapat membantu kabupaten/kota yang angka inflasi di daerahnya terbilang tinggi. Upaya ini penting dilakukan, terlebih pemerintah provinsi memiliki kemampuan instrumen berupa keuangan maupun kewenangan untuk membantu kabupaten/kota.
Setiap rapat koordinasi, Mendagri Tito Karnavian selalu mengarahkan pemerintah daerah (pemda) agar rutin memantau perkembangan harga komoditas bahan pokok di pasar. Salah satunya dengan sidak pasar.
Jadi jangan sampai pemerintah terlambat mengetahui kenaikan harga komoditas, harus rutin dipantau.
Saat ini kenaikan harga bahan pokok di Depok masih dalam batas wajar. Harga komoditas yang naik di antaranya cabai merah, bawang merah, daging sapi dan telur ayam ras.
Pemkot Depok, Jawa Barat siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga Pemerintah Pusat untuk menekan angka inflasi dengan menjalankan kegiatan-kegiatan.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Air Sekretariat Daerah Kota Depok Adnan Mahyudin mengatakan Pemkot Depok akan mengikuti arahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar terkait penanganan inflasi daerah.
Oleh sebab itu, Kota Depok juga akan menguatkan kerja sama lintas perangkat daerah untuk melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi. Yang dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2023.
Depok terus bekerja berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bersumber dari provinsi dan pusat.
Kegiatan-kegiatan dari provinsi dan pusat disinergikan untuk melengkapi program kegiatan Pemkot Depok yang sudah ada.
Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Mohammad Taufiq Budi Santoso mengatakan angka inflasi Jabar pada 2022 menunjukkan 6,04 persen di atas angka nasional 5,75 persen.
Hal utama penyebabnya karena administered prices inflation atau inflasi karena tarif yang ditentukan oleh pemerintah.
Seperti kenaikan harga BBM dan kenaikan tarif PDAM, untuk itu perlu kebijaksanaan dan ketepatan waktu dalam memilih waktu penerapan kebijakan kenaikan tarif.
Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga pangan lebih dapat dikendalikan melalui berbagai upaya. Seperti Gerakan Nasional Penanganan Inflasi Pangan (GNPIP), Gerakan Menanam Tanaman siap Panen, Gelar Pangan Murah, Operasi Pasar Murah, dan lain-lain.
Untuk itu, di 2023 Jawa Barat harus lebih meningkatkan kerja sama dan kolaborasi antar kabupaten/kota dalam upaya pengendalian inflasi dengan berbagai program dan kegiatan yang tepat sasaran.
Baca juga: Pemkot Depok perkuat pengendalian inflasi selama bulan Ramadhan
Baca juga: Pemkot Depok perkuat pengendalian inflasi selama Ramadhan dan Idul Fitri 2023
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023