Bekasi (Antara Megapolitan) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan empat opsi perjanjian kerja sama kepada Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, terkait pemanfaatan lahan di Kecamatan Bantargebang sebagai tempat sampah.

"Pertama, berkaitan dengan pembangunan service point truk sampah agar operasionalnya tidak mengotori dan juga menganggu kelancaran lalu lintas di lintasan Kota Bekasi," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji di Bekasi, Jumat.

Menurut dia, service point atau fasilitas perawatan truk itu akan menempati hanggar bengkel Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Tawaran selanjutnya adalah penyediaan Balai Kesehatan untuk pelayanan kesehatan secara gratis kepada warga di tiga kelurahan di sekitar TPST Bantargebang, yakni Ciketing Udik, Cikiwul dan Sumurbatu.

Balai Kesehatan itu rencaanya akan dibangun menempati salah satu ruangan di kantor TPST Bantargebang.

Dikatakan Isnawa, Pemprov DKI bersedia menempatkan petugas Dinas Kesehatannya dalam menyediakan tenaga medis, alat, dan obat-obatan.

Tawaran ketiga, kata dia, adalah penyediaan posko pemadam kebakaran bekerja sama dengan Dinas Pemadam DKI dan Penanggulangan Bencana DKI untuk mengantisipasi kebakaran di TPST Bantargebang.

"Kebakaran sampah di TPST Bantargebang biasanya terjadi saat kemarau panjang," katanya.

Tawaran terkahir, kata dia, adalah pemberian uang comunity development atau pemberdayaan masyarakat sebesar Rp500 ribu per tiga bulan kepada 18 ribu kepala keluarga di Kelurahan Ciketing Udik, Sumurbatu, dan Cikiwul.

"Tawaran ini akan kita ajukan kepada Pemkot Bekasi sebagai adendum atas kerja sama pemanfaatan lahan pascapengambilalihan kewenangan pengelolaan TPST dari pengelola lama," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016