Akademisi Universitas Djuanda Aep Saepudin Muhtar menyebutkan bahwa pemekaran wilayah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berpotensi untuk meningkatkan porsi Dana Desa untuk daerah tersebut.
"Pemekaran wilayah diiringi dengan pemekaran desa, sehingga akan menambah dana transfer dari pusat untuk desa," kata pria yang akrab disapa Gus Udin dalam diskusi pembangunan yang digelar oleh Lembaga Pengkajian Keagamaan dan Pemberdayaan Umat (LPKPU) Kabupaten Bogor di Sukamakmur, Bogor, Minggu.
Ia memaparkan, berdasarkan Sistem Informasi Desa (SID) Kemendes, jumlah desa penerima Dana Desa di Jawa Barat hanya berjumlah 5.312 desa dengan anggaran sekitar Rp6,1 triliun. Jumlah tersebut di bawah Jawa Tengah yang memiliki 7.809 desa dan Jawa Timur 7.724 desa.
"Maka otomatis Dana Desa yang diterima Jabar lebih kecil. Jabar ini desanya sedikit, namun penduduknya terbanyak se-Indonesia sekitar 48 juta jiwa atau satu perempat dari populasi penduduk Indonesia," katanya.
Idealnya, kata Gus Udin, Pemerintah Pusat menambah porsi anggaran Dana Desa untuk desa-desa di Jawa Barat, dan membuka moratorium daerah otonomi baru (DOB) untuk Kabupaten Bogor.
"Menambahkan alokasi Dana Desa untuk desa-desa di Jawa Barat, karena pertimbangan jumlah penduduk yang sangat padat," kata Gus Udin yang juga anggota Tim Percepatan Pembangunan Strategis (TP2S) Kabupaten Bogor.
Sekretaris Presidum Bogor Timur Alex Slamet Riyadi yang juga menjadi pembicara, berharap pemerintah segera merealisasikan DOB Bogor Timur.
"Semua tahapan dan administrasi DOB sudah lengkap, dokumen usulan dari kami sudah sampai di Kemendagri, artinya ini tinggal menunggu keputusan politik saja dari Pemerintah Pusat," ujar Alex.
Menurutnya, meski wilayah Bogor Timur menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) yang besar untuk Kabupaten Bogor, tapi masih banyak permasalahan yang belum teratasi, baik infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakat.
Kondisi tersebut, kata Alex, karena beban Pemerintah Kabupaten Bogor yang saat ini terlalu berat, yakni mengurusi 40 kecamatan dengan jumlah penduduk mencapai 5,4 juta jiwa.
"Sehingga jika Kabupaten Bogor Timur mekar akan mengurangi beban itu," ujar Alex.
Ia pun menaruh harapan besar kepada para calon kontestan pesta demokrasi di tahun 2024, untuk dapat memperjuangkan upaya pemekaran wilayah.
Ia berharap tahun politik ini adalah menjadi momentum yang baik untuk para tokoh politik yang mencalonkan diri dalam pemilu, membawa program percepatan pemekaran Bogor Timur sehingga kalau mereka berkomitmen, masyarakat akan mendukung mereka.
Pemerintah Kabupaten Bogor mulai melakukan kajian pemekaran untuk DOB Bogor Timur sejak tahun 2017.
Usulan mengenai pemekaran tujuh kecamatan wilayah timur Kabupaten Bogor itu sejauh ini baru dibahas bersama DPRD Provinsi Jawa Barat. Tujuh kecamatan tersebut yaitu Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari, Jonggol, Cileungsi, Klapanunggal, dan Gunungputri.
Baca juga: Ketua DPRD Bogor ingatkan para perangkat desa manfaatkan dengan baik dana Samisade
Baca juga: Bupati Karawang: Gunakan dana desa untuk percepatan dan pemerataan pembangunan
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Pemekaran wilayah diiringi dengan pemekaran desa, sehingga akan menambah dana transfer dari pusat untuk desa," kata pria yang akrab disapa Gus Udin dalam diskusi pembangunan yang digelar oleh Lembaga Pengkajian Keagamaan dan Pemberdayaan Umat (LPKPU) Kabupaten Bogor di Sukamakmur, Bogor, Minggu.
Ia memaparkan, berdasarkan Sistem Informasi Desa (SID) Kemendes, jumlah desa penerima Dana Desa di Jawa Barat hanya berjumlah 5.312 desa dengan anggaran sekitar Rp6,1 triliun. Jumlah tersebut di bawah Jawa Tengah yang memiliki 7.809 desa dan Jawa Timur 7.724 desa.
"Maka otomatis Dana Desa yang diterima Jabar lebih kecil. Jabar ini desanya sedikit, namun penduduknya terbanyak se-Indonesia sekitar 48 juta jiwa atau satu perempat dari populasi penduduk Indonesia," katanya.
Idealnya, kata Gus Udin, Pemerintah Pusat menambah porsi anggaran Dana Desa untuk desa-desa di Jawa Barat, dan membuka moratorium daerah otonomi baru (DOB) untuk Kabupaten Bogor.
"Menambahkan alokasi Dana Desa untuk desa-desa di Jawa Barat, karena pertimbangan jumlah penduduk yang sangat padat," kata Gus Udin yang juga anggota Tim Percepatan Pembangunan Strategis (TP2S) Kabupaten Bogor.
Sekretaris Presidum Bogor Timur Alex Slamet Riyadi yang juga menjadi pembicara, berharap pemerintah segera merealisasikan DOB Bogor Timur.
"Semua tahapan dan administrasi DOB sudah lengkap, dokumen usulan dari kami sudah sampai di Kemendagri, artinya ini tinggal menunggu keputusan politik saja dari Pemerintah Pusat," ujar Alex.
Menurutnya, meski wilayah Bogor Timur menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) yang besar untuk Kabupaten Bogor, tapi masih banyak permasalahan yang belum teratasi, baik infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakat.
Kondisi tersebut, kata Alex, karena beban Pemerintah Kabupaten Bogor yang saat ini terlalu berat, yakni mengurusi 40 kecamatan dengan jumlah penduduk mencapai 5,4 juta jiwa.
"Sehingga jika Kabupaten Bogor Timur mekar akan mengurangi beban itu," ujar Alex.
Ia pun menaruh harapan besar kepada para calon kontestan pesta demokrasi di tahun 2024, untuk dapat memperjuangkan upaya pemekaran wilayah.
Ia berharap tahun politik ini adalah menjadi momentum yang baik untuk para tokoh politik yang mencalonkan diri dalam pemilu, membawa program percepatan pemekaran Bogor Timur sehingga kalau mereka berkomitmen, masyarakat akan mendukung mereka.
Pemerintah Kabupaten Bogor mulai melakukan kajian pemekaran untuk DOB Bogor Timur sejak tahun 2017.
Usulan mengenai pemekaran tujuh kecamatan wilayah timur Kabupaten Bogor itu sejauh ini baru dibahas bersama DPRD Provinsi Jawa Barat. Tujuh kecamatan tersebut yaitu Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari, Jonggol, Cileungsi, Klapanunggal, dan Gunungputri.
Baca juga: Ketua DPRD Bogor ingatkan para perangkat desa manfaatkan dengan baik dana Samisade
Baca juga: Bupati Karawang: Gunakan dana desa untuk percepatan dan pemerataan pembangunan
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023