Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memetakan bidang tanah yang akan dijadikan lahan perluasan area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kecamatan Setu untuk mengantisipasi kelebihan kapasitas pembuangan sampah di daerah itu.
"Tahapan pemetaan tanah ini dilakukan bersama petugas BPN dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi," kata Kepala Bidang Pertanahan Disperkimtan Kabupaten Bekasi Danial Firdaus di Cikarang, Rabu.
Dia mengatakan proses pengadaan tanah seluas 2,1 hektare untuk perluasan lahan TPA Burangkeng pada tahap pertama ini dilakukan melalui sejumlah tahapan pembebasan.
Baca juga: Pemkab Bekasi percepat realisasi perluasan lahan area TPA Burangkeng
Tahap pertama yakni sosialisasi kepada pemilik lahan terkait dengan rencana perluasan, dilanjutkan proses verifikasi, termasuk survei pemetaan tanah atau bidang yang akan dibebaskan.
"Verifikasi dilakukan untuk mengetahui keabsahan pemilik asli lahan tersebut. Itu yang sedang kami lakukan saat ini bersama instansi terkait," katanya.
Dia memprediksi verifikasi lahan milik warga ini akan selesai pada Februari 2023 dan kemudian disampaikan hasilnya oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditunjuk pemerintah daerah.
"Metode persyaratan tersebut kita lakukan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Kita hanya memberikan rekomendasi ke KJJP, selebihnya pihak KJJP mengeluarkan hasil," katanya.
Baca juga: Perluasan TPA Burangkeng Bekasi terkendala proyek Tol Japek II
Setelah proses verifikasi rampung, pemerintah daerah mengeksekusi dengan pembayaran melalui skema ganti untung kepada seluruh pemilik lahan terdampak perluasan area TPA Burangkeng.
Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Khaerul Hamid menyatakan upaya ini wujud komitmen serius pemerintah daerah menanggapi status darurat sampah akibat kelebihan kapasitas di TPA Burangkeng.
Ia mengaku rencana penambahan area TPA Burangkeng seluas 2,1 hektare itu sebenarnya sudah disetujui warga pemilik bidang lahan saat tahapan sosialisasi.
Baca juga: Bupati Bekasi menolak perluasan TPA Burangkeng, ini alasannya
Ia mengungkapkan rencana perluasan area TPA Burangkeng merupakan hasil kajian yang dilakukan sejak 2019, diperkuat kondisi lahan yang dinyatakan telah kelebihan kapasitas sejak 2020.
"Kajian yang kami lakukan tahun 2019, TPA Burangkeng seharusnya sudah tidak bisa lagi menampung sampah di tahun 2021. Kajian ini sudah kami sampaikan kepada pimpinan dan dinas lain," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Tahapan pemetaan tanah ini dilakukan bersama petugas BPN dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi," kata Kepala Bidang Pertanahan Disperkimtan Kabupaten Bekasi Danial Firdaus di Cikarang, Rabu.
Dia mengatakan proses pengadaan tanah seluas 2,1 hektare untuk perluasan lahan TPA Burangkeng pada tahap pertama ini dilakukan melalui sejumlah tahapan pembebasan.
Baca juga: Pemkab Bekasi percepat realisasi perluasan lahan area TPA Burangkeng
Tahap pertama yakni sosialisasi kepada pemilik lahan terkait dengan rencana perluasan, dilanjutkan proses verifikasi, termasuk survei pemetaan tanah atau bidang yang akan dibebaskan.
"Verifikasi dilakukan untuk mengetahui keabsahan pemilik asli lahan tersebut. Itu yang sedang kami lakukan saat ini bersama instansi terkait," katanya.
Dia memprediksi verifikasi lahan milik warga ini akan selesai pada Februari 2023 dan kemudian disampaikan hasilnya oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditunjuk pemerintah daerah.
"Metode persyaratan tersebut kita lakukan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Kita hanya memberikan rekomendasi ke KJJP, selebihnya pihak KJJP mengeluarkan hasil," katanya.
Baca juga: Perluasan TPA Burangkeng Bekasi terkendala proyek Tol Japek II
Setelah proses verifikasi rampung, pemerintah daerah mengeksekusi dengan pembayaran melalui skema ganti untung kepada seluruh pemilik lahan terdampak perluasan area TPA Burangkeng.
Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Khaerul Hamid menyatakan upaya ini wujud komitmen serius pemerintah daerah menanggapi status darurat sampah akibat kelebihan kapasitas di TPA Burangkeng.
Ia mengaku rencana penambahan area TPA Burangkeng seluas 2,1 hektare itu sebenarnya sudah disetujui warga pemilik bidang lahan saat tahapan sosialisasi.
Baca juga: Bupati Bekasi menolak perluasan TPA Burangkeng, ini alasannya
Ia mengungkapkan rencana perluasan area TPA Burangkeng merupakan hasil kajian yang dilakukan sejak 2019, diperkuat kondisi lahan yang dinyatakan telah kelebihan kapasitas sejak 2020.
"Kajian yang kami lakukan tahun 2019, TPA Burangkeng seharusnya sudah tidak bisa lagi menampung sampah di tahun 2021. Kajian ini sudah kami sampaikan kepada pimpinan dan dinas lain," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023