Tantangan penataan pusat Kota Bogor, Jawa Barat memasuki puncaknya di era kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan wakilnya Dedie Abdul Rachim yang akan membuat empat pasar rakyat bersolek pada tahun politik 2023.
Pada refleksi akhir tahun 2022, Wali Kota Bogor Bima Arya sudah menggembar-gemborkan langkah pamungkas mengawal penataan jantung kota hujan yang selama ini isu yang keluar dari daerahnya menjadi magnet bukan hanya masyarakat lokal, tetapi juga nasional.
Bukan tanpa alasan, di Kota Bogor, tepatnya di sekitar Plaza Bogor dan Pasar Bogor yang segera ditata, terdapat Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor yang tersohor karena menjadi tempat tinggal favorit presiden di antaranya Presiden Soekarno dan saat ini menjadi tempat tinggal Presiden Jokowi.
Plaza Bogor dan Pasar Bogor yang sudah ada sejak era tahun 1980-an menjadi pusat perdagangan dan tempat mesin permainan yang digandrungi remaja akan segera dibongkar, rencananya pada Februari 2023 untuk menjadi ruang terbuka hijau, pusat UMKM, fasilitas parkir dan masjid.
Bima telah menyatakan pembongkaran Plaza Bogor dan Pasar Bogor berbarengan dengan revitalisasi Pasar Jambu Dua, Pasar Merdeka, dan Pasar Sukasari. Akibatnya 1.200 pedagang toko dan PKL Plaza Bogor dan Pasar Bogor harus bubar barisan memilih tempat baru di ketiga pasar lainnya yang akan ditata itu.
Area Pasar dan Plaza Bogor sudah tidak cocok lagi jadi pasar rakyat, melainkan pasar yang lebih rapi dan bersih.
Bukan hanya pasar, pembangunan pusat kota itu juga berbarengan dengan pelebaran Jalan Otista akses Pasar Bogor, Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor selama sembilan bulan.
Berambisi memberi perubahan wajah Kota Bogor menjadi jauh lebih baik, jargon Bogor Berlari menuntut pasangan Bima Arya dan Dedie Rachim harus mampu menepis halangan yang datang untuk sampai tujuan. Terlebih, bertaruh pada pertaruhan politik untuk 2024.
Tantangan
Pada tahun 2020, tidak terkecuali Kota Bogor, seperti kota-kota lain di Indonesia bahkan dunia, kota hujan ini mengalami masa pandemi COVID-19 yang menguras tenaga semua pihak untuk mencegah penularan hingga penanganan kasus pasien positif yang memuncak pada tahun 2021.
Hal ini membuat anggaran pembangunan daerah mengalami peralihan untuk penanganan pandemi penyakit dari virus corona tersebut.
Namun demikian, pada tahun 2022 Pemerintah Kota Bogor dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Bogot kompak mengetuk anggaran yang mengalami peningkatan.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto pun menyatakan dukungan penuh kepada Pemerintah Kota Bogor untuk menyelesaikan program prioritasnya.
Atang bahkan mengapresiasi capaian APBD tahun 2022 menjadi yang tertinggi selama periode Bima Arya dan Dedie Rachim empat tahun ini.
Perubahan APBD 2022 mengalami kenaikan sekitar Rp500 miliar, sehingga nilai yang sebelumnya Rp2,5 triliun menjadi sekitar Rp3 triliun. Kenaikan ini bersumber dari dana transfer daerah sebesar Rp350 miliar dan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp150 miliar.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menjabarkan, dari Rp3 triliun Perubahan APBD yang disahkan terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp2,7 triliun, belanja daerah Rp3 triliun dan pembiayaan Netto sebesar Rp360 miliar.
Selesai pandemi, tidak terasa sudah empat tahun era kepemimpinan Bima Arya dan Dedie Rachim dilalui dan segera berakhir di akhir tahun 2023 dengan ada keputusan pemilu serentak 2024.
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak nasional pada tahun 2024 yang diamanatkan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 tentang Pilkada membuat tahun 2023 menjadi tahun politik semua daerah untuk memilih pemimpinnya secara bersamaan.
Di dalam Undang-Undang tersebut menegaskan, Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.
Dengan begitu, kepala daerah yang habis masa jabatannya akan digantikan oleh penjabat (pj) sementara. Dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor pada tahun 2023, mau tidak mau program prioritas janji kampanye Bima Arya dan Dedie Rachim harus dikebut.
Jargon Bogor berlari masih menyisakan rencana pembangunan kota yang paling krusial dan penuh tantangan, karena harus berhadapan dengan pedagang pasar dan pertaruhan penataan transportasi di dalam kota selama sembilan bulan yang rencananya dimulai Februari 2023.
Langkah awal menyisir solusi kesemrawutan transportasi dan lalu lintas kendaraan maupun orang dengan penataan pedestrian atau trotoar telah dilakukan dengan baik. Meskipun dilema dan protes dari pedagang kaki lima yang kerap membuat trotoar begitu kumuh dan berdampak kepada kemacetan orang dan kendaraan di jalan raya akibat pembenahan pedestrian, kini sudah berhasil dilalui, bahkan hasilnya dapat dinikmati semua warga.
Bukan hanya warga, tetapi dengan pedestrian sekitar sistem satu arah (SSA) mulai dari Tugu Kujang di Jalan Pajajaran-Jalan Otista- Jalan Ir H Djuanda-Jalan Pajajaran telah berhasil ditata, kini akses kendaraan yang semula seringkali macet mulai 1 jam hingga 1,5 jam tidak membuat khawatir lalu lintas rombongan Presiden Jokowi ke Istana Bogor.
Akan tetapi, nyatanya, menata pedestrian untuk membubarkan biang macet yakni PKL di jalan-jalan raya saja belum cukup di sisa waktu yang tinggal setahun ini. Masih ada pekerjaan untuk membuat para PKL tidak kembali ke trotoar, mereka harus punya wadah baru dengan konsep baru. Jika tidak dilakukan, bukan tidak mungkin, penataan pedestrian akan menjadi kritikan tajam di tahun politik ini karena tetap dipakai berjualan PKL.
Aksi
Rasanya bukan Bima Arya dan Dedie Rachim kalau tidak berani bertindak tegak lurus pada program yang telah disusunnya. Bima Arya dalam berbagai kesempatan sering menyebut dirinya rela disebut wali konten, wali ganjil genap dan sebutan lainnya dalam perjalanan mengawal pembangunan.
Baginya, laporan kepada warga atas kerja yang sedang dilakukan dengan penuh kreativitas lebih baik, ketimbang membuat warga tidak mengerti sejauh mana anggaran daerah dipergunakan untuk kotanya. Pun mendapat kritik dalam aksinya, Bima dan Dedie Rachim seringkali menanggapi dengan langsung turun ke lapangan dan menyelesaikannya segara.
Baru-baru ini, pada Senin (2/1) Bima Arya yang melihat pedestrian Gang Pedati kembali digunakan PKL berjualan setelah ditata ulang, segera memanggil mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk membersihkan pedestrian yang mulai kumuh oleh sampah dagangan PKL, bahkan membuat saluran air mampet.
Keesokan harinya Selasa (3/1), Bima pun segera meminta Dinas PUPR memperbaiki jalan hancur dan berlubang akibat saluran air yang tersumbat limbah penatu atau laundry di Jalan Raya Tajur dekat toko Tajur Tas.
Sesuai yang disampaikan pada refleksi akhir tahun, bahwa pada tahun 2023, struktur aparatur sipil negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bogor akan disesuaikan dengan kapasitasnya untuk mendukung pembangunan ala Bogor Berlari.
Strategi
Bima pun akan mengoptimalkan pembangunan kota dengan penuh kolaborasi agar perjalanannya berjalan lancar. Pembongkaran Plaza Bogor dan Pasar Bogor akan didiskusikan dengan Polresta Bogor Kota, Kodim 0606 Kota Bogor, Dinas Perhubungan dan Satpol PP setempat untuk pengaturan lalu lintas, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan relokasi pedagang.
Riak-riak protes mulai muncul dari para pedagang yang minta pertimbangan untuk tidak membongkar Plaza Bogor dan Pasar sampai Lebaran 2023 karena merupakan momentum pemulihan ekonomi. Pedagang khawatir, lokasi baru tempat berjualan mereka tidak dikenali pelanggan-pelanggan lamanya, sehingga akan sangat merugikan omset mereka.
Bima pun menyatakan langkahnya membangun pusat kota di tengah tahun politik ini akan tetap berlanjut dengan di perjalanannya membutuhkan dukungan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) setempat untuk mengelola usulan dan kritik dari masyarakat.
Pelaksanaan penataan pasar rakyat yang sensitif di tahun politik ini waktunya ditentukan berkolaborasi dengan pihak terkait.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023