Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meluncurkan seragam khusus sebagai tampilan baru petugas sekaligus upaya membasmi percaloan di lingkungan pelayanan administrasi penduduk.
"Launching seragam ini sebagai pembeda antara petugas pelayanan dengan para oknum calo," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan usai peluncuran seragam di Bekasi, Jumat.
Dia mengatakan peluncuran seragam ini juga bertujuan untuk menepis asumsi masyarakat yang menyebutkan bahwa ada petugas pelayanan kependudukan yang kerap melakukan tindakan pungutan liar kepada warga pemohon dokumen administrasi penduduk.
Baca juga: Disdukcapil Bekasi lakukan "jemput bola" perekaman KTP elektronik pasien rumah sakit
Peluncuran seragam pelayanan ini pun menandai semangat baru petugas yang berkomitmen memberikan pelayanan prima di awal tahun ini dengan harapan mampu merubah stigma negatif masyarakat.
"Semoga ini menandai awal semangat baru petugas Disdukcapil dalam melayani masyarakat sehingga segala keluhan bisa segera diatasi," katanya.
Dani menyebutkan beragam keluhan disampaikan warga kepada dirinya melalui akun media sosial pribadi mulai dari kelangkaan blangko KTP elektronik hingga pungutan liar di area kantor pelayanan administrasi.
Dia mengakui bahwa sejak Bulan Oktober 2022 ada pengurangan distribusi blangko KTP elektronik dari pemerintah pusat sehingga permasalahan kelangkaan ini tidak hanya dialami di Kabupaten Bekasi saja melainkan seluruh daerah se-Indonesia.
Baca juga: Pemkab Bekasi hentikan sementara layanan daring administrasi kependudukan
Berawal dari kelangkaan blangko, kemudian muncul perspektif masyarakat dengan stigma negatif yang menganggap kinerja pemerintah daerah buruk, khususnya dalam melayani pemohon dokumen administrasi kependudukan, terutama pencetakan KTP elektronik.
"Kemudian muncul oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan keuntungan di situasi yang sedang sulit. Beberapa oknum itu memanfaatkan untuk ajang percaloan dalam hal ini melayani administrasi masyarakat," ucapnya.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi Carwinda mengatakan tampilan baru petugas ini dalam rangka perbaikan serta pembenahan sistem pelayanan sekaligus meningkatkan semangat kerja mereka saat melayani masyarakat.
Baca juga: Bekasi kerahkan dua mobil pelayanan keliling cetak ulang dokumen rusak akibat banjir
Pihaknya berkomitmen menghadirkan perubahan positif dalam hal pelayanan sekaligus sebagai upaya memberantas praktik percaloan yang kerap dikeluhkan masyarakat.
"Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, pelayanan Diskdukcapil harus lebih prima untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya.
Disdukcapil Kabupaten Bekasi juga terus menciptakan inovasi demi kemudahan pemohon salah satunya peningkatan kapasitas layanan daring, termasuk pencetakan KTP digital.
"Ke depan kita optimalkan lagi pelayanan sistem online meski layanan fisik juga terus kita perbaiki," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Launching seragam ini sebagai pembeda antara petugas pelayanan dengan para oknum calo," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan usai peluncuran seragam di Bekasi, Jumat.
Dia mengatakan peluncuran seragam ini juga bertujuan untuk menepis asumsi masyarakat yang menyebutkan bahwa ada petugas pelayanan kependudukan yang kerap melakukan tindakan pungutan liar kepada warga pemohon dokumen administrasi penduduk.
Baca juga: Disdukcapil Bekasi lakukan "jemput bola" perekaman KTP elektronik pasien rumah sakit
Peluncuran seragam pelayanan ini pun menandai semangat baru petugas yang berkomitmen memberikan pelayanan prima di awal tahun ini dengan harapan mampu merubah stigma negatif masyarakat.
"Semoga ini menandai awal semangat baru petugas Disdukcapil dalam melayani masyarakat sehingga segala keluhan bisa segera diatasi," katanya.
Dani menyebutkan beragam keluhan disampaikan warga kepada dirinya melalui akun media sosial pribadi mulai dari kelangkaan blangko KTP elektronik hingga pungutan liar di area kantor pelayanan administrasi.
Dia mengakui bahwa sejak Bulan Oktober 2022 ada pengurangan distribusi blangko KTP elektronik dari pemerintah pusat sehingga permasalahan kelangkaan ini tidak hanya dialami di Kabupaten Bekasi saja melainkan seluruh daerah se-Indonesia.
Baca juga: Pemkab Bekasi hentikan sementara layanan daring administrasi kependudukan
Berawal dari kelangkaan blangko, kemudian muncul perspektif masyarakat dengan stigma negatif yang menganggap kinerja pemerintah daerah buruk, khususnya dalam melayani pemohon dokumen administrasi kependudukan, terutama pencetakan KTP elektronik.
"Kemudian muncul oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan keuntungan di situasi yang sedang sulit. Beberapa oknum itu memanfaatkan untuk ajang percaloan dalam hal ini melayani administrasi masyarakat," ucapnya.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi Carwinda mengatakan tampilan baru petugas ini dalam rangka perbaikan serta pembenahan sistem pelayanan sekaligus meningkatkan semangat kerja mereka saat melayani masyarakat.
Baca juga: Bekasi kerahkan dua mobil pelayanan keliling cetak ulang dokumen rusak akibat banjir
Pihaknya berkomitmen menghadirkan perubahan positif dalam hal pelayanan sekaligus sebagai upaya memberantas praktik percaloan yang kerap dikeluhkan masyarakat.
"Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, pelayanan Diskdukcapil harus lebih prima untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya.
Disdukcapil Kabupaten Bekasi juga terus menciptakan inovasi demi kemudahan pemohon salah satunya peningkatan kapasitas layanan daring, termasuk pencetakan KTP digital.
"Ke depan kita optimalkan lagi pelayanan sistem online meski layanan fisik juga terus kita perbaiki," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023