Bekasi (Antara Megapolitan) - Dewan Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat, memetakan sejumlah kelemahan pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru 2016 di wilayah setempat yang berpotensi menimbulkan konflik.
"Hasil pantauan kami pada dua hari pelaksanaan PPDB diketahui kelemahannya ada pada penerapan sistem zonasi dan afirmasi yang diterapkan Dinas Pendidikan pada sistem PPDB kali ini," kata Dewan Pendidikan Kota Bekasi Adhi Firdaus di Bekasi, Selasa.
Menurut dia, Dinas Pendidikan setempat belum matang dalam penerapan sistem zonasi yang didasari atas pertimbangan jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah.
"Contohnya, ada salah satu calon siswa dengan nilai kecil namun tetap diterima di sekolah tujuan dengan pertimbangan jarak yang dekat dengan sekolah. Hal ini telah menimbulkan rasa ketidakadilan pada siswa dengan nilai yang lebih tinggi tetapi gagal diterima di sekolah yang sama hanya karena jaraknya lebih jauh beberapa kilometer saja," katanya.
Adhi juga mengkritisi jalur afirmasi yang diperuntukan bagi siswa miskin sebesar 5 persen per sekolah karena data yang menjadi rujukan dari Dinas Sosial setempat tidak berdasarkan data terkini.
Data yang dilaporkan Dinas Sosial ke Dinas Pendidikan sebagai rujukan siswa miskin diketahui berjumlah sekitar 5.000 orang. Namun, dari hasil verifikasi Dewan Pendidikan jumlah tersebut berpotensi melebihi kuota tersebut.
"Yang saya khawatirkan persoalan itu justru akan membuat kuota penerimaan siswa baru dalam satu sekolah menjadi membengkak sehingga membebani APBD," katanya.
Adhi berpesan kepada Dinas Pendidikan untuk berkomitmen melaksanakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis PPDB 2016 yang telah disepakati bersama Dewan Pendidikan agar tercipta rasa keadilan di tengah masyarakat yang berkepentingan dengan PPDB.
Untuk itu, Dewan Pendidikan Kota Bekasi telah membuka posko pengaduan untuk mengadvokasi segala kerugian calon siswa akibat pelaksanaan PPDB yang diselewengkan oknum.
"Posko ini kami buka di sekretariat Dewan Pendidikan Kota Bekasi di Jalan Jeruk Nomor I Perumnas I Kecamatan Bekasi Barat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Hasil pantauan kami pada dua hari pelaksanaan PPDB diketahui kelemahannya ada pada penerapan sistem zonasi dan afirmasi yang diterapkan Dinas Pendidikan pada sistem PPDB kali ini," kata Dewan Pendidikan Kota Bekasi Adhi Firdaus di Bekasi, Selasa.
Menurut dia, Dinas Pendidikan setempat belum matang dalam penerapan sistem zonasi yang didasari atas pertimbangan jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah.
"Contohnya, ada salah satu calon siswa dengan nilai kecil namun tetap diterima di sekolah tujuan dengan pertimbangan jarak yang dekat dengan sekolah. Hal ini telah menimbulkan rasa ketidakadilan pada siswa dengan nilai yang lebih tinggi tetapi gagal diterima di sekolah yang sama hanya karena jaraknya lebih jauh beberapa kilometer saja," katanya.
Adhi juga mengkritisi jalur afirmasi yang diperuntukan bagi siswa miskin sebesar 5 persen per sekolah karena data yang menjadi rujukan dari Dinas Sosial setempat tidak berdasarkan data terkini.
Data yang dilaporkan Dinas Sosial ke Dinas Pendidikan sebagai rujukan siswa miskin diketahui berjumlah sekitar 5.000 orang. Namun, dari hasil verifikasi Dewan Pendidikan jumlah tersebut berpotensi melebihi kuota tersebut.
"Yang saya khawatirkan persoalan itu justru akan membuat kuota penerimaan siswa baru dalam satu sekolah menjadi membengkak sehingga membebani APBD," katanya.
Adhi berpesan kepada Dinas Pendidikan untuk berkomitmen melaksanakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis PPDB 2016 yang telah disepakati bersama Dewan Pendidikan agar tercipta rasa keadilan di tengah masyarakat yang berkepentingan dengan PPDB.
Untuk itu, Dewan Pendidikan Kota Bekasi telah membuka posko pengaduan untuk mengadvokasi segala kerugian calon siswa akibat pelaksanaan PPDB yang diselewengkan oknum.
"Posko ini kami buka di sekretariat Dewan Pendidikan Kota Bekasi di Jalan Jeruk Nomor I Perumnas I Kecamatan Bekasi Barat," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016