Purwakarta (Antara Megapolitan) - Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada 2015 masuk opini wajar tanpa pengecualian.
Pengumuman opini laporan keuangan pemerintah daerah itu disampaikan Kepala Kantor BPKP Jabar Arman Syifa di Auditorium Kantor BPKP Jawa Barat, Kota Bandung, Senin.
Purwakarta merupakan satu kabupaten dari 11 kabupaten di Jawa Barat yang masuk kategori wajar tanpa pengecualian atau WTP.
WTP itu sendiri merupakan pernyataan auditor dalam kapasitasnya sebagai profesional dengan keyakinan berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan.
WTP berarti sebuah laporan keuangan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, kalaupun ada kesalahan, dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Menurut Arman, hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2015 itu spesial karena pada tahun itu ialah tahun pertama pemberlakuan sistem akrual, baik secara akuntansi maupun penyajian laporan.
"Ini spesial sekali tetapi semua daerah mampu mengikuti. Selamat terutama kepada 11 daerah yang mendapatkan opini WTP," kata dia.
Sebelas daerah di Jawa Barat yang mendapatkan opini WTP di antaranya Purwakarta, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kota Cimahi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Karawang.
Ia mengatakan, masih banyak pihak yang belum memahami opini WTP. WTP merupakan pernyataan profesional seorang auditor atas kewajaran laporan keuangan.
"WTP bukanlah jaminan keuangan. harus diingat oleh semua pihak, WTP ini opini auditor. Soal valid atau tidaknya, itu bukan jaminan sama sekali," kata dia.
Dalam kegiatan itu, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi didaulat oleh 10 kepala daerah untuk menyampaikan kata sambutan menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh stakeholder keuangan daerah, sehingga sebanyak 11 daerah termasuk Purwakarta mampu mencapai opini WTP.
"Ini hasil kerja keras semuanya. Khusus untuk Purwakarta kami memadukan aspek infastruktur dan suprastruktur keuangan, sehingga ada keseimbangan antara pola administrasi dan peningkatan aset daerah," katanya.
Dalam konteks penyerapan keuangan, Dedi mengklaim Purwakarta memiliki angka serapan tertinggi di Jawa Barat. Bahkan dalam sistem akrual yang diterapkan BPK, Purwakarta termasuk yang minim catatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
Pengumuman opini laporan keuangan pemerintah daerah itu disampaikan Kepala Kantor BPKP Jabar Arman Syifa di Auditorium Kantor BPKP Jawa Barat, Kota Bandung, Senin.
Purwakarta merupakan satu kabupaten dari 11 kabupaten di Jawa Barat yang masuk kategori wajar tanpa pengecualian atau WTP.
WTP itu sendiri merupakan pernyataan auditor dalam kapasitasnya sebagai profesional dengan keyakinan berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan.
WTP berarti sebuah laporan keuangan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, kalaupun ada kesalahan, dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Menurut Arman, hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2015 itu spesial karena pada tahun itu ialah tahun pertama pemberlakuan sistem akrual, baik secara akuntansi maupun penyajian laporan.
"Ini spesial sekali tetapi semua daerah mampu mengikuti. Selamat terutama kepada 11 daerah yang mendapatkan opini WTP," kata dia.
Sebelas daerah di Jawa Barat yang mendapatkan opini WTP di antaranya Purwakarta, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kota Cimahi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Karawang.
Ia mengatakan, masih banyak pihak yang belum memahami opini WTP. WTP merupakan pernyataan profesional seorang auditor atas kewajaran laporan keuangan.
"WTP bukanlah jaminan keuangan. harus diingat oleh semua pihak, WTP ini opini auditor. Soal valid atau tidaknya, itu bukan jaminan sama sekali," kata dia.
Dalam kegiatan itu, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi didaulat oleh 10 kepala daerah untuk menyampaikan kata sambutan menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh stakeholder keuangan daerah, sehingga sebanyak 11 daerah termasuk Purwakarta mampu mencapai opini WTP.
"Ini hasil kerja keras semuanya. Khusus untuk Purwakarta kami memadukan aspek infastruktur dan suprastruktur keuangan, sehingga ada keseimbangan antara pola administrasi dan peningkatan aset daerah," katanya.
Dalam konteks penyerapan keuangan, Dedi mengklaim Purwakarta memiliki angka serapan tertinggi di Jawa Barat. Bahkan dalam sistem akrual yang diterapkan BPK, Purwakarta termasuk yang minim catatan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016