Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka meminta Kementerian PUPR merespons cepat kebutuhan anggaran relokasi rumah warga di daerah hitam rawan bencana sesuai hasil pemetaan pemerintah setempat untuk memberi keamanan bagi masyarakat di kota hujan itu untuk menghindari musibah serupa sebagaimana terjadi bulan lalu.
Diah Pitaloka saat kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Kota Bogor, Jumat, mengatakan penanganan bencana jangka panjang yakni mitigasi dengan dengan model relokasi warga ke tempat tinggal yang lebih aman, akan menjadikan Kota Bogor percontohan bagi kota-kota lain.
"Kalau Bogor ini bisa menjadi satu proyek percontohan bagaimana pengembangan pemukiman daerah relokasi, saya pikir akan menjadi penting dan menarik termasuk di wilayah-wilayah lain biasanya pemukiman ini kan setelah terjadi bencana," kata Diah.
Diah menyampaikan dari kunjungan kerja ke Kota Bogor, Komisi VIII DPR RI telah mendapatkan gambaran manajemen penanganan kebencanaan secara komprehensif, mulai dari kedekatan mitigasi lokal sampai dorongan rencana strategis nasional.
Ia menyatakan akan berupaya menyampaikan kebutuhan anggaran dan juga memperkuat garis koordinasi antarlembaga dengan pemerintah daerah.
Ia berharap pemerintah pusat bisa membantu Kota Bogor terutama dalam bantuan anggaran untuk relokasi warga yang berada di daerah rawan bencana.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya melaporkan ada 1.000 rumah di daerah hitam rawan bencana yang perlu segera direlokasi dengan bantuan anggaran pemerintah pusat melalui Komisi VIII DPR RI. Ia berharap Komisi VIII DPR RI membantu komunikasi dengan kementerian terkait.
Pemerintah Kota Bogor telah menyiapkan tiga titik lahan relokasi seluas lebih kurang 6 hektare yang menunggu bantuan untuk pembangunan rumah warga yang dipindahkan.
Bima menyatakan Pemerintah Kota Bogor telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) penanganan bencana dengan perbaikan realisasi anggarannya. Seperti pencarian biaya tidak terduga (BTT) yang biasanya harus melalui proses setahun menjadi empat bulan.
Persoalan utama mitigasi bencana Kota Bogor, kata Bima, adalah lahan yang labil dan warga yang masih tinggal di daerah terlarang atau daerah hitam bencana.
Wali Kota Bogor itu menyampaikan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Kota Bogor untuk mengetahui langkah-langkah penanganan bencana.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Diah Pitaloka saat kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Kota Bogor, Jumat, mengatakan penanganan bencana jangka panjang yakni mitigasi dengan dengan model relokasi warga ke tempat tinggal yang lebih aman, akan menjadikan Kota Bogor percontohan bagi kota-kota lain.
"Kalau Bogor ini bisa menjadi satu proyek percontohan bagaimana pengembangan pemukiman daerah relokasi, saya pikir akan menjadi penting dan menarik termasuk di wilayah-wilayah lain biasanya pemukiman ini kan setelah terjadi bencana," kata Diah.
Diah menyampaikan dari kunjungan kerja ke Kota Bogor, Komisi VIII DPR RI telah mendapatkan gambaran manajemen penanganan kebencanaan secara komprehensif, mulai dari kedekatan mitigasi lokal sampai dorongan rencana strategis nasional.
Ia menyatakan akan berupaya menyampaikan kebutuhan anggaran dan juga memperkuat garis koordinasi antarlembaga dengan pemerintah daerah.
Ia berharap pemerintah pusat bisa membantu Kota Bogor terutama dalam bantuan anggaran untuk relokasi warga yang berada di daerah rawan bencana.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya melaporkan ada 1.000 rumah di daerah hitam rawan bencana yang perlu segera direlokasi dengan bantuan anggaran pemerintah pusat melalui Komisi VIII DPR RI. Ia berharap Komisi VIII DPR RI membantu komunikasi dengan kementerian terkait.
Pemerintah Kota Bogor telah menyiapkan tiga titik lahan relokasi seluas lebih kurang 6 hektare yang menunggu bantuan untuk pembangunan rumah warga yang dipindahkan.
Bima menyatakan Pemerintah Kota Bogor telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) penanganan bencana dengan perbaikan realisasi anggarannya. Seperti pencarian biaya tidak terduga (BTT) yang biasanya harus melalui proses setahun menjadi empat bulan.
Persoalan utama mitigasi bencana Kota Bogor, kata Bima, adalah lahan yang labil dan warga yang masih tinggal di daerah terlarang atau daerah hitam bencana.
Wali Kota Bogor itu menyampaikan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Kota Bogor untuk mengetahui langkah-langkah penanganan bencana.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022