Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jawa Barat, memastikan pembangunan Sekolah Satu Atap selesai tepat waktu sehingga dapat beroperasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2024.
Ketua Komisi VI DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar di Kota Bogor, Kamis, mengatakan proyek pembangunan Sekolah Satu Atap di Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal yang telah mencapai lebih kurang Rp25 miliar, menurut pemerintah setempat masih memerlukan anggaran Rp7,7 miliar untuk pembangunan fisik pada tahun 2023.
Pengajuan anggaran Rp7,7 miliar itu masuk ke dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023.
Sementara untuk mengejar operasional sekolah pada 2024 diburuhkan mebeler, sehingga pengerjaan proyek pembangunan fisik harus dikerjakan awal tahun dan pada perubahan APBD 2023 anggaran mebeler bisa digelontorkan.
Pemantapan kinerja pembangunan ini akan dilakukan melalui diskusi DPRD dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor.
“Kami agak khawatir pada saat tahun 2024, masuk dalam tahun ajaran baru di sekolah SD dan SMP Satu Atap ini belum bisa mengikuti proses PPBD sehingga nanti akan kosong satu angkatan atau satu tahun,” kata Karnain.
Karnain pun menyampaikan salah satu langkah yang telah dilakukan DPRD ialah meninjau lokasi pembangunan Sekolah Satu Atap tersebut pada Senin (31/10) dipimpin oleh Karnain Asyhar dan diikuti oleh Wakil Ketua Komisi IV Said Muhamad Mohan serta anggota Komisi IV yang terdiri dari Jatirin, Eny Indari, Siti Maesaroh, Rifki Alaydrus, Murtadlo dan Dody Hikmawan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Said Muhamad Mohan segera menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan (Disdik), agar proses pengadaan mebeler, perizinan hingga tenaga pengajar dan pendukung bisa segera disiapkan.
Menurut Mohan, penyelesaian Sekolah Satu Atap perlu dirampungkan dengan waktu yang tepat, sebab target pembangunan unit sekolah baru di Kota Bogor masih harus dikejar, sesuai dengan hasil kajian yang sudah dilakukan oleh Bappeda.
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, minimal harus ada 30 unit SMP Negeri di Kota Bogor, guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan jumlah bangunan yang saat ini baru di angka 20, ditambah satu unit Sekolah Satu Atap yang tengah dibangun, tentu jumlah sekolah negeri masih memenuhi target.
“Sudah saya sampaikan di badan anggaran agar menjadi satu catatan poin penting karena sudah ada di RPJMD," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Ketua Komisi VI DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar di Kota Bogor, Kamis, mengatakan proyek pembangunan Sekolah Satu Atap di Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal yang telah mencapai lebih kurang Rp25 miliar, menurut pemerintah setempat masih memerlukan anggaran Rp7,7 miliar untuk pembangunan fisik pada tahun 2023.
Pengajuan anggaran Rp7,7 miliar itu masuk ke dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023.
Sementara untuk mengejar operasional sekolah pada 2024 diburuhkan mebeler, sehingga pengerjaan proyek pembangunan fisik harus dikerjakan awal tahun dan pada perubahan APBD 2023 anggaran mebeler bisa digelontorkan.
Pemantapan kinerja pembangunan ini akan dilakukan melalui diskusi DPRD dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor.
“Kami agak khawatir pada saat tahun 2024, masuk dalam tahun ajaran baru di sekolah SD dan SMP Satu Atap ini belum bisa mengikuti proses PPBD sehingga nanti akan kosong satu angkatan atau satu tahun,” kata Karnain.
Karnain pun menyampaikan salah satu langkah yang telah dilakukan DPRD ialah meninjau lokasi pembangunan Sekolah Satu Atap tersebut pada Senin (31/10) dipimpin oleh Karnain Asyhar dan diikuti oleh Wakil Ketua Komisi IV Said Muhamad Mohan serta anggota Komisi IV yang terdiri dari Jatirin, Eny Indari, Siti Maesaroh, Rifki Alaydrus, Murtadlo dan Dody Hikmawan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Said Muhamad Mohan segera menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan (Disdik), agar proses pengadaan mebeler, perizinan hingga tenaga pengajar dan pendukung bisa segera disiapkan.
Menurut Mohan, penyelesaian Sekolah Satu Atap perlu dirampungkan dengan waktu yang tepat, sebab target pembangunan unit sekolah baru di Kota Bogor masih harus dikejar, sesuai dengan hasil kajian yang sudah dilakukan oleh Bappeda.
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, minimal harus ada 30 unit SMP Negeri di Kota Bogor, guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan jumlah bangunan yang saat ini baru di angka 20, ditambah satu unit Sekolah Satu Atap yang tengah dibangun, tentu jumlah sekolah negeri masih memenuhi target.
“Sudah saya sampaikan di badan anggaran agar menjadi satu catatan poin penting karena sudah ada di RPJMD," katanya.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022