Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat segera menormalisasi sungai dan menyiapkan data serta tempat relokasi warga yang berkediaman di lokasi rawan bencana sebagai langkah jangka pendek dan jangka panjang antisipasi bencana di daerahnya.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di Kota Bogor, Sabtu, mengatakan pemerintah kota bergerak serentak dalam menghadapi potensi bencana sehingga mulai dari antisipasi ringan hingga yang membutuhkan anggaran besar harus dieksekusi segera.
"Normalisasi sungai untuk menghindari banjir lintasan karena sungai menjadi dangkal akibat sampah dan karena alasan lainnya. Selanjutnya relokasi permanen warga di lokasi rawan bencana yang siap pindah," kata Bima.
Baca juga: Tragis, dua petani di Bogor tersambar petir saat panen padi
Bima menyampaikan persoalan longsor di area permukiman padat penduduk dan di bantaran sungai sebetulnya sudah klasik, hanya saja masih banyak warga yang menolak pindah ke rusunawa yang disiapkan pemerintah kota.
Atas peristiwa longsor di Gang Kepatihan dan Gang Barjo Kelurahan Kebonkelapa, Kecamatan Bogor Tengah, beberapa hari lalu, kata Bima, kini ada warga yang menangis justru ingin dipindah.
Bima menyebutkan dalam tiga bulan terakhir terjadi 439 bencana di daerahnya yang berdampak kepada 558 keluarga dengan 1.400 orang dan 729 rumah. Bencana didominasi banjir lintasan dan longsor.
Baca juga: Pemkot Bogor diminta laksanakan tanggap darurat bencana dengan maksimalkan BTT
"Ada warga bilang ke saya, Kang Bima, saya sekarang sudah mau direlokasi, dipindahkan. Saya sudah takut balik lagi ke sana," ujar Bima.
Bima memaparkan untuk jangka panjang relokasi warga yang segera dimulai pada tiga bulan terakhir 2022 dan dia telah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengakses biaya tak terduga (BTT) di APBD 2022 dan anggaran bantuan lain.
Pada tahap pertama, Bima telah memerintahkan seluruh jajaran dinas, kecamatan dan kelurahan untuk mendata bangunan rawan longsor dan lokasi rawan bencana lain.
Baca juga: Naufal hanyut usai selamatkan temannya di sungai Cileungsi Bogor
Pemerintah Kota Bogor telah melakukan rapat koordinasi secara terbuka pada Jumat (14/10), di Halaman kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor di Jalan Dadali, Kelurahan Tanahsareal, Kecamatan Tanah Sareal sekitar lokasi diduga mahasiswi IPB Adzra Nabila (20) terperosok ke dalam drainase dan hanyut.
Rapat terbuka itu disiarkan secara langsung melalui media sosial Instagram dan Youtube.
Dikatakan Bima, pemerintah wilayah kecamatan dan kelurahan diberi tenggat waktu satu pekan ini untuk mendata lokasi rawan bencana. Selanjutnya, Pemerintah Kota Bogor akan menyiapkan lahan relokasi.
Baca juga: Tim SAR lanjutkan pencarian mahasiswi IPB hingga pintu air Manggarai
"Jadi saya berkomunikasi dengan Pak Gubernur. Dia mendukung untuk relokasi, baik dari anggaran provinsi maupun pusat. Memang ini tidak akan selesai di periode saya, tapi kalau tidak dimulai berapa wali kota pun akan sama masalahnya," ujarnya.*
Baca juga: Bendung Katulampa Bogor berstatus siaga tiga banjir Jakarta
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di Kota Bogor, Sabtu, mengatakan pemerintah kota bergerak serentak dalam menghadapi potensi bencana sehingga mulai dari antisipasi ringan hingga yang membutuhkan anggaran besar harus dieksekusi segera.
"Normalisasi sungai untuk menghindari banjir lintasan karena sungai menjadi dangkal akibat sampah dan karena alasan lainnya. Selanjutnya relokasi permanen warga di lokasi rawan bencana yang siap pindah," kata Bima.
Baca juga: Tragis, dua petani di Bogor tersambar petir saat panen padi
Bima menyampaikan persoalan longsor di area permukiman padat penduduk dan di bantaran sungai sebetulnya sudah klasik, hanya saja masih banyak warga yang menolak pindah ke rusunawa yang disiapkan pemerintah kota.
Atas peristiwa longsor di Gang Kepatihan dan Gang Barjo Kelurahan Kebonkelapa, Kecamatan Bogor Tengah, beberapa hari lalu, kata Bima, kini ada warga yang menangis justru ingin dipindah.
Bima menyebutkan dalam tiga bulan terakhir terjadi 439 bencana di daerahnya yang berdampak kepada 558 keluarga dengan 1.400 orang dan 729 rumah. Bencana didominasi banjir lintasan dan longsor.
Baca juga: Pemkot Bogor diminta laksanakan tanggap darurat bencana dengan maksimalkan BTT
"Ada warga bilang ke saya, Kang Bima, saya sekarang sudah mau direlokasi, dipindahkan. Saya sudah takut balik lagi ke sana," ujar Bima.
Bima memaparkan untuk jangka panjang relokasi warga yang segera dimulai pada tiga bulan terakhir 2022 dan dia telah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengakses biaya tak terduga (BTT) di APBD 2022 dan anggaran bantuan lain.
Pada tahap pertama, Bima telah memerintahkan seluruh jajaran dinas, kecamatan dan kelurahan untuk mendata bangunan rawan longsor dan lokasi rawan bencana lain.
Baca juga: Naufal hanyut usai selamatkan temannya di sungai Cileungsi Bogor
Pemerintah Kota Bogor telah melakukan rapat koordinasi secara terbuka pada Jumat (14/10), di Halaman kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor di Jalan Dadali, Kelurahan Tanahsareal, Kecamatan Tanah Sareal sekitar lokasi diduga mahasiswi IPB Adzra Nabila (20) terperosok ke dalam drainase dan hanyut.
Rapat terbuka itu disiarkan secara langsung melalui media sosial Instagram dan Youtube.
Dikatakan Bima, pemerintah wilayah kecamatan dan kelurahan diberi tenggat waktu satu pekan ini untuk mendata lokasi rawan bencana. Selanjutnya, Pemerintah Kota Bogor akan menyiapkan lahan relokasi.
Baca juga: Tim SAR lanjutkan pencarian mahasiswi IPB hingga pintu air Manggarai
"Jadi saya berkomunikasi dengan Pak Gubernur. Dia mendukung untuk relokasi, baik dari anggaran provinsi maupun pusat. Memang ini tidak akan selesai di periode saya, tapi kalau tidak dimulai berapa wali kota pun akan sama masalahnya," ujarnya.*
Baca juga: Bendung Katulampa Bogor berstatus siaga tiga banjir Jakarta
Editor : M Fikri Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022