Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendukung kegiatan pendataan awal Registrasi sosial ekonomi (Regsosek) tahun 2022 oleh Badan Pusat Statistik dengan tujuan menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat.
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan kegiatan pendataan itu dinilai penting mengingat keterbatasan data sosial ekonomi yang mencakup keseluruhan penduduk.
"Melalui sistem berbagi pakai data yang dibangun, basis data ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi negara dalam peningkatan pelayanan publik," katanya saat membuka pelatihan calon petugas pendataan awal Regsosek Kabupaten Bekasi di Cikarang Selatan, Senin.
Baca juga: Wali Kota Bekasi buka rakorda pendataan awal Regsosek
Menurut dia data tersebut juga dapat dijadikan rujukan untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi oleh para pemangku kebijakan.
Dia berpesan agar para petugas dapat menjalankan tugas sesuai amanah yang diberikan sehingga mendapatkan data-data berkualitas, data akurat sesuai dengan yang ada di lapangan.
"Para petugas agar berhati-hati dengan isian kuesioner data yang diperoleh, karena pada tahun 2023 data tersebut akan diuji publik melalui forum konsultasi publik sehingga para petugas harus benar-benar amanah dalam mencatat data di lapangan," katanya.
Baca juga: Wawali Depok: Survei register sosial ekonomi perlu keterlibatan semua pihak
Bupati menjelaskan pendataan Regsosek 2022 ini mencakup 100 persen data penduduk di 514 kabupaten/kota se-Indonesia menggunakan pendekatan keluarga, termasuk yang tinggal di apartemen, barak militer, panti asuhan, pesantren, rumah sakit jiwa, dan lokasi khusus lain.
"Regsosek ini diharapkan dapat menghasilkan basis data kependudukan yang terintegrasi, serta mampu memberikan insight dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan sosial ekonomi, termasuk perlindungan sosial," demikian Dani Ramdan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022