Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara meminta Pemkab Sukabumi dan lembaga penyelenggara pemilihan umum setempat mengalokasikan anggaran cadangan Pilkada 2024 mengacu pada tingkat inflasi daerah.
"Anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sukabumi dan Pilkada Provinsi Jabar harus disesuaikan dengan tingkat inflasi. Maka dari itu, tim perumus anggaran pilkada harus benar-benar jeli," kata Yudha Sukmagara usai rapat bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (2/9).
Seperti diketahui, lanjutnya, APBD Kabupaten Sukabumi saat ini kondisinya terbatas, sehingga tidak menutup kemungkinan anggaran Pilkada d2024 akan memangkas anggaran lain. Belum lagi, tambahnya, jika terjadi inflasi sehingga kemungkinan ada beberapa yang harus dialihkan untuk menangani masalah itu.
Baca juga: Ketua DPRD penuhi panggilan Badan Kehormatan soal penganiayaan di THM
Baca juga: DPRD: Perda Kabupaten Sukabumi tentang CSR harus segera diresvisi
Baca juga: DPRD Sukabumi imbau dinkes pantau harga pemeriksaan PCR
Dia juga mengingatkan bahwa Pemerintah pusat telah mengamanahkan agar pemerintah daerah (pemda) harus memprioritaskan anggaran dalam penanganan inflasi. Oleh karena itu, dia meminta tim perumus anggaran pilkada harus bisa menyesuaikan kondisi keuangan daerah dan tingkat inflasi.
Yudha juga memberikan masukan kepada tim anggaran agar bisa menjalankan tugasnya sesuai arahan Pemerintah pusat terkait inflasi dan pilkada, termasuk Pilkada Sukabumi dan Pilkada Jawa Barat pada 2024.
"Kami serahkan kepada Pemkab Sukabumi terkait penyediaan anggaran untuk pelaksanaan pilkada mendatang. Untuk itu, berbagai persiapan harus dilakukan dari sekarang," ujarnya.
Dia juga mengingatkan pentingnya koordinasi serta komunikasi antar-lembaga terkait dalam menentukan anggaran baik untuk pilkada maupun penanganan inflasi, sehingga pilkada bisa berjalan lancar dan inflasi pun bisa teratasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sukabumi dan Pilkada Provinsi Jabar harus disesuaikan dengan tingkat inflasi. Maka dari itu, tim perumus anggaran pilkada harus benar-benar jeli," kata Yudha Sukmagara usai rapat bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (2/9).
Seperti diketahui, lanjutnya, APBD Kabupaten Sukabumi saat ini kondisinya terbatas, sehingga tidak menutup kemungkinan anggaran Pilkada d2024 akan memangkas anggaran lain. Belum lagi, tambahnya, jika terjadi inflasi sehingga kemungkinan ada beberapa yang harus dialihkan untuk menangani masalah itu.
Baca juga: Ketua DPRD penuhi panggilan Badan Kehormatan soal penganiayaan di THM
Baca juga: DPRD: Perda Kabupaten Sukabumi tentang CSR harus segera diresvisi
Baca juga: DPRD Sukabumi imbau dinkes pantau harga pemeriksaan PCR
Dia juga mengingatkan bahwa Pemerintah pusat telah mengamanahkan agar pemerintah daerah (pemda) harus memprioritaskan anggaran dalam penanganan inflasi. Oleh karena itu, dia meminta tim perumus anggaran pilkada harus bisa menyesuaikan kondisi keuangan daerah dan tingkat inflasi.
Yudha juga memberikan masukan kepada tim anggaran agar bisa menjalankan tugasnya sesuai arahan Pemerintah pusat terkait inflasi dan pilkada, termasuk Pilkada Sukabumi dan Pilkada Jawa Barat pada 2024.
"Kami serahkan kepada Pemkab Sukabumi terkait penyediaan anggaran untuk pelaksanaan pilkada mendatang. Untuk itu, berbagai persiapan harus dilakukan dari sekarang," ujarnya.
Dia juga mengingatkan pentingnya koordinasi serta komunikasi antar-lembaga terkait dalam menentukan anggaran baik untuk pilkada maupun penanganan inflasi, sehingga pilkada bisa berjalan lancar dan inflasi pun bisa teratasi.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022