Bekasi (Antara Megapolitan) - Guru Besar Institut Teknologi (ITB) Bandung Suhono Harso Supangkat menilai, sistem administrasi pelayanan berbasis digital yang dimiliki pemerintah daerah efektif menyederhanakan alur birokrasi.

"Selama ini seorang kepala daerah hanya dapat laporan kinerja pelayanan publik dari aparatur dinas secara manual. Kalau sudah digital, berkas akan mudah terpantau dan alur kebijakan menjadi lebih mudah," katanya di Bekasi, Kamis.

Hal itu dikatakan Suhono usai mempresentasikan fasilitas Patriot Operation Center (POC) di ruang kerja Wali Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Bekasi Selatan, Kamis (3/3) di hadapan sejumlah pejabat dari berbagai instansi di wilayah itu.

"Seorang pemimpin bisa melihat kondisi nyata di tengah masyarakatnya. Kalau dulu kita kenal dengan istilah `belusukan`, sekarang kita cukup memantaunya melalui layar POC secara digital," katanya.

Menurut dia, layar POC tersebut menyajikan informasi seputar platform smart city yang meliputi informasi berbagai layanan di Kota Bekasi serta fungsi kontroler.

Selain itu ada juga layanan mobility untuk memantau titik lokasi kemacetan di Kota Bekasi melalui CCTV dan informasi seputar sistem smart parking cerdas.

POC juga menampilkan informasi seputar layanan `smart health` yang terkoneksi antarrumah sakit dan Puskesmas di Kota Bekasi serta pelayanan gawat darurat terpadu Kota Bekasi.

Fasilitas lainnya yang ditampilkan dalam POC juga meliputi layanan `smart governance` untuk meningkatkan kolaborasi antara warga dan pemerintah melalui aplikasi pelaporan dan saran, meningkatkan transparansi pemerintah di dalam pelayanan perizinan dan pebnyelesaian permasalahan serta meningkatkan efektivitas dan percepatan dalam pelayanan publik.

Terakhir, POC juga menampilkan layanan `smart environment` berupa pemasangan sensor air dan udara serta pemasangan sensor Peneranganan Jalan Umum (PJU).

"Pimpinan bisa cepat dan tanggap selesaikan masalah di masyarakat dan masyarakat bs melihat langsung kinerja aparatur dalam meningkatkan pelayanan," katanya.

Menurutnya, layar POC tersebut juga menampilkan sejumlah berkas administrasi pemerintahan secara digital untuk memudahkan proses pelacakan progres penyelesaian.

"Sekarang dokumennya bisa langsung terpantau di layar. Surat bisa digitalisasi dan bisa berjalan sendiri. Kalau ada berkas permohonan yang tidak terlacak akan terlihat. POC dibangun menjadi platform integrasi," katanya.

Dia mengatakan, proyek yang diperkirakan menghabiskan anggaran Rp5 miliar itu memiliki kemampuan untuk memantau kualitas udara secara `real time`, dan ada pula laporan ketidakpuasan masyarakat," katanya.
(Adv).

Pewarta: Andi Firdaus

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016