Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, menyoroti perihal pemerataan infrastruktur dan pembangunan prioritas di Kota Bogor. Anggota legislatif dari Dapil Bogor Selatan ini menilai, pembangunan di Kota Bogor belum merata sampai ke pelosok wilayah.
“Kami melihat program yang sudah dijalankan ini hanya untuk pencitraan saja, bukan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Makanya kami minta agar pembangunan yang ada di Kota Bogor mulai diratakan di berbagai wilayah, tidak hanya di pusat kota,” kata Dadang.
Dari catatannya, aspirasi atau permohonan sejauh ini masih terkait perbaikan saluran air atau perbaikan turap, permohonan perbaikan jalan, permohonan pembangunan infrastruktur dan permohonan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
Dadang menyebutkan, hingga saat ini sudah ada 22 ribu pendaftar untuk program RTLH Kota Bogor. Namun, kuota yang ada di 2022 ini hanya sebanyak 5000 rumah. Sehingga, ia berharap, disisa waktu hingga 2024 ini, 50 ribu rumah bisa mendapatkan manfaat dari program ini, sesuai dengan visi Wali Kota Bogor yang dituangkan didalam RPJMD Kota Bogor.
“Harapan kita dari DPRD mudah-mudahan antrean usulan ini bisa terakomodir pada tahun anggaran 2024, sehingga volume yang diproyeksikan 2023 ini kalau masih memungkinkan pagu anggaran bisa di up, maka kuotanya juga bertambah dan mengurangi antrean yang sudah ada,” kata Dadang.
Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Eka Wardhana bertemu dengan warga untuk menyerap aspirasi sekaligus menyerap aspirasi, mengecek pembangunan serta menyapa warga dan konstituennya saat kegiatan reses. (Antara/HO/DPRD Kota Bogor).
Genjot ekonomi warga pasca pandemi
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana, dalam resesnya menanggapi persoalan terkait ekonomi, terlebih pasca pandemi ini, menurut Eka Pemkot Bogor perlu menggenjot kembali program pemulihan ekonomi. Dinas Koperasi dan UMKM yang baru saja dimerger dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, disebutkan oleh Eka, harus bisa menyajikan program-program yang menggenjot ekonomi warga.
“Kepastian akan komoditi pangan menurut saya menjadi penting. Karena sejauh ini, harga-harga dipasar masih terjadi fluktuatif yang tinggi. Kerjasama antar dinas terkait menjadi penting agar ekonomi warga bisa terus terjaga,” ujar Eka.
Eka juga menyoroti perihal masih belum maksimalnya pendataan bagi penerima bantuan di Kota Bogor. Eka pu menilai untuk menyelesaikan persoalan ini Pemkot Bogor perlu melakukan pengembangan aplikasi Sosial Integrasi Data (Solid) dan Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu (Sahabat).
Sebab, berdasarkan laporan yang ia terima dari masyarakat, aplikasi tersebut masih bermasalah dalam hal pendataan dan verifikasi data pencairan serta pendaftaraan program RTLH serta penyaluran bansos. “Pemkot Bogor jangan hanya membuat aplikasi saja lalu lepas tangan. Saya meminta agar aplikasi ini bisa dikembangkan agar masyarakat yang menerima manfaat bisa merasakaan kehadiran aplikasi tersebut,” tutup Eka. (Adv).
