Bogor (Antara Megapolitan) - Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bogor mendorong Pemerintah Kota Bogor membenahi transportasi publik secara serius agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan layanan angkutan umum publik.
"Persoalan utama di Kota Bogor adalah kemacetan, dan transportasi umum yang memadai menjadi kunci utama mengurai kepadatan arus ini," kata Ketua PD KAMMI Bogor Abdusallam di Bogor, Rabu.
Sebagai upaya mendorong Pemerintah Kota Bogor membenahi persoalan transportasi, KAMMI Bogor menggelar diskusi publik refleksi awal tahun yang mengangkat tema "Mewujudkan PDJT yang Profesional demi Transportasi Publik yang Nyaman".
"Diskusi ini rencananya digelar Kamis (14/1) besok, akan menghadirkan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sebagai pembicara kunci, Budi Arief dari pengamat transportasi, dan Yayat Supriatna, pengamat tata ruang yang juga Ketua Tim TP4 Bogor," katanya.
Dia mengatakan diskusi tersebut digelar untuk membahas sepak terjang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung pembangunan di Kota Bogor, salah satunya Perusahaan Daerah Jasa Transporatsi (PDJT) yang saat ini sedang melakukan seleksi penerimaan direksi baru.
"Januari ini akan diadakan direksi baru di PDJT. Dan kami mahasiswa mengharapkan kehadiran direksi baru PDJT mampu mentransformasi pelayanan transportasi publik bagi Kota Bogor," katanya.
Menurut dia, transportasi di Kota Bogor sudah semakin padat dan semrawut sehingga memerlukan penataan secara menyeluruh.
Ia mengatakan masalah transportasi perlu penataan secara terintegrasi sesuai logika transportasi publik.
"Sejarah berdirinya PDJT selalu mengalami kerugian, kami tidak mau kegagalan-kegagalan tersebut terulang dengan direksi baru yang akan dipilih," katanya.
Ia juga mengharapkan PDJT mengisi ruang-ruang transprotasi publik yang belum terlayani oleh angkutan umum yang sudah tersedia saat ini.
"Kehadiran PDJT bukan malah menambah kepadatan jalan di Bogor," katanya.
Melalui diskusi publik tersebut, diharapkan ada solusi dan masukan-masukan yang disampaikan para pemangku kepentingan, khususnya direksi baru nanti, untuk melakukan upaya perbaikan baik dari sisi manajemen, strategi bisnis, maupun PDJT dalam rangka solusi atas pemasalahan kemacetan di Kota Bogor.
Akan hadir dalam diskusi tersebut, organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, KNPI, Organda, DLLAJ, dan Bappeda Kota Bogor.
"Dari diskusi ini, KAMMI akan senantiasa mengontrol dan mendorong pembenahan transportasi dan PDJT, permasalahannya sudah banyak, dengan pergantian direksi sehingga harus diberi dorongan melakukan perbaikan," katanya.
Setelah dilakukan upaya penyehatan terhadap PD Jasa Transportasi oleh tim penyelamatan bentukan wali kota pada tahun lalu, kini Pemerintah Kota Bogor membuka seleksi penerimaan direksi baru BUMD tersebut. Sekretaris daerah ditunjuk sebagai panitia seleksi direksi PDJT.
Salah satu rekomendasi dari Tim Penyelamatan PDJT agar mampu mengembangkan sayap sebagai perusahaan daerah yang berpendapatan tinggi, dengan mengubah statusnya menjadi perseroan terbatas. Perubahan itu agar perusahaan dapat mengembangkan potensinya dengan melibatkan pihak ketiga dan mengurangi beban APBD.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Persoalan utama di Kota Bogor adalah kemacetan, dan transportasi umum yang memadai menjadi kunci utama mengurai kepadatan arus ini," kata Ketua PD KAMMI Bogor Abdusallam di Bogor, Rabu.
Sebagai upaya mendorong Pemerintah Kota Bogor membenahi persoalan transportasi, KAMMI Bogor menggelar diskusi publik refleksi awal tahun yang mengangkat tema "Mewujudkan PDJT yang Profesional demi Transportasi Publik yang Nyaman".
"Diskusi ini rencananya digelar Kamis (14/1) besok, akan menghadirkan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sebagai pembicara kunci, Budi Arief dari pengamat transportasi, dan Yayat Supriatna, pengamat tata ruang yang juga Ketua Tim TP4 Bogor," katanya.
Dia mengatakan diskusi tersebut digelar untuk membahas sepak terjang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung pembangunan di Kota Bogor, salah satunya Perusahaan Daerah Jasa Transporatsi (PDJT) yang saat ini sedang melakukan seleksi penerimaan direksi baru.
"Januari ini akan diadakan direksi baru di PDJT. Dan kami mahasiswa mengharapkan kehadiran direksi baru PDJT mampu mentransformasi pelayanan transportasi publik bagi Kota Bogor," katanya.
Menurut dia, transportasi di Kota Bogor sudah semakin padat dan semrawut sehingga memerlukan penataan secara menyeluruh.
Ia mengatakan masalah transportasi perlu penataan secara terintegrasi sesuai logika transportasi publik.
"Sejarah berdirinya PDJT selalu mengalami kerugian, kami tidak mau kegagalan-kegagalan tersebut terulang dengan direksi baru yang akan dipilih," katanya.
Ia juga mengharapkan PDJT mengisi ruang-ruang transprotasi publik yang belum terlayani oleh angkutan umum yang sudah tersedia saat ini.
"Kehadiran PDJT bukan malah menambah kepadatan jalan di Bogor," katanya.
Melalui diskusi publik tersebut, diharapkan ada solusi dan masukan-masukan yang disampaikan para pemangku kepentingan, khususnya direksi baru nanti, untuk melakukan upaya perbaikan baik dari sisi manajemen, strategi bisnis, maupun PDJT dalam rangka solusi atas pemasalahan kemacetan di Kota Bogor.
Akan hadir dalam diskusi tersebut, organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, KNPI, Organda, DLLAJ, dan Bappeda Kota Bogor.
"Dari diskusi ini, KAMMI akan senantiasa mengontrol dan mendorong pembenahan transportasi dan PDJT, permasalahannya sudah banyak, dengan pergantian direksi sehingga harus diberi dorongan melakukan perbaikan," katanya.
Setelah dilakukan upaya penyehatan terhadap PD Jasa Transportasi oleh tim penyelamatan bentukan wali kota pada tahun lalu, kini Pemerintah Kota Bogor membuka seleksi penerimaan direksi baru BUMD tersebut. Sekretaris daerah ditunjuk sebagai panitia seleksi direksi PDJT.
Salah satu rekomendasi dari Tim Penyelamatan PDJT agar mampu mengembangkan sayap sebagai perusahaan daerah yang berpendapatan tinggi, dengan mengubah statusnya menjadi perseroan terbatas. Perubahan itu agar perusahaan dapat mengembangkan potensinya dengan melibatkan pihak ketiga dan mengurangi beban APBD.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016